BibTex Citation Data :
@article{JHP37634, author = {Muslimin Ahmad}, title = {TINJAUAN YURIDIS KEBEBASAN SIPIL DALAM PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DI MASA PANDEMI COVID 19}, journal = {Jurnal Hukum Progresif}, volume = {9}, number = {2}, year = {2021}, keywords = {PSBB; Kebebasan Sipil; Covid 19; HAM}, abstract = { Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tentang kebebasan sipil dalam pembatasan sosial berskala besar di masa pandemi covid 19. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative, dengan metode library research, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) kerangka hukum pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Masa Pandemi Covid-19 dilandaskan pada beberapa peraturan perundang-undangan berikut: Keputusan Presiden (Keppres) No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat; Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 tahun 2020, disusul dengan berbagai peraturan perundang-undangan daerah dan instansi terkait penangan Covid-19. 2) Implikasi Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar terhadap Kebebasan Sipil di Masa Pandemi menunjukkan bahwa terjadi berbagai peristiwa pengekangan kebebasan sipil, sebagai hasil dari pengurangan hak pada masa kedaruratan kesehatan yang tidak menghormati prinsip-prinsip yang harus dipatuhi seperti proporsionalitas dan tidak diskriminatif. }, issn = {2655-6081}, pages = {123--134} doi = {10.14710/jhp.9.2.123-134}, url = {https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/37634} }
Refworks Citation Data :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tentang kebebasan sipil dalam pembatasan sosial berskala besar di masa pandemi covid 19. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative, dengan metode library research, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) kerangka hukum pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Masa Pandemi Covid-19 dilandaskan pada beberapa peraturan perundang-undangan berikut: Keputusan Presiden (Keppres) No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat; Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 tahun 2020, disusul dengan berbagai peraturan perundang-undangan daerah dan instansi terkait penangan Covid-19. 2) Implikasi Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar terhadap Kebebasan Sipil di Masa Pandemi menunjukkan bahwa terjadi berbagai peristiwa pengekangan kebebasan sipil, sebagai hasil dari pengurangan hak pada masa kedaruratan kesehatan yang tidak menghormati prinsip-prinsip yang harus dipatuhi seperti proporsionalitas dan tidak diskriminatif.
Article Metrics:
Last update:
Last update: 2024-11-04 08:51:08
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
Jurnal Hukum ProgresifDoctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas DiponegoroJalan Imam Bardjo, S.H., No.1, Semarang, Jawa Tengah, IndonesiaEmail: hukumprogresif@live.undip.ac.idWebsite: https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/index
Visitor Statisics