DOI: https://doi.org/10.14710/jhp.11.2.108-121

KAJIAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN KEIMIGRASIAN (SUATU TINJAUAN KOMPARASI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA)

*Teguh Apriyanto  -  Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia
Retno Saraswati scopus  -  Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia

Citation Format:
Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan terkait dengan sanksi administratif yang dijatuhkan kepada Warga Negara Asing (WNA) karena tindak pelanggarannya terhadap peraturan keimigrasian di Indonesia. Selanjutnya permasalahan pengenaan sanksi administrasi bagi WNA yang melakukan pelanggaran peraturan keimigrasian ditinjau dari prespektif komparasi Hukum Administrasi Negara. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan sanksi administratif di Indonesia kepada WNA atas pelanggarannya di Indonesia belum berlaku secara efektif, hal ini dikarenakan dasar pengenaan sanksi administratif keimigrasian, terkait ukuran “tindakan yang membahayakan”, sehingga diperlukan suatu analisis mendalam terhadap sanksi administratif keimigrasian demi memperoleh rumusan sanksi administrasi yang efektif. Caranya yaitu dengan melakukan komparasi dengan sanksi administratif keimigrasian di negara-negara lain, sebagai upaya merumuskan syarat-syarat sanksi administratif keimigrasian yang bisa berlaku efektif di Indonesia.

Fulltext View|Download
Keywords: Sanksi; Administratif Keimigrasian; Warga Negara Asing

Article Metrics:

Article Info
Section: Articles
Language : ID
Recent articles
Daftar Isi Jurnal Hukum Progresif, Vol. 11, No. 2, Oktober 2023 POLITIK HUKUM PENGISIAN JABATAN KEPALA DAERAH (GUBERNUR, WALIKOTA DAN BUPATI) OLEH PENJABAT PEMBAHARUAN HUKUM MELALUI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG PAYUNG OTONOMI DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MEMBANGUN KONSEP REGULASI PERNIKAHAN ONLINE DI INDONESIA DALAM MASA PANDEMI DAN ERA DIGITAL More recent articles
Most cited articles
Arsenal Hukum Progresif Pembangunan Hukum Negara dalam Masyarakat Multikultural: Perspektif Hukum Progresif Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan More cited articles
  1. Amirudin, Zainal Askin, Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012
  2. Asyikin, Nehru, "Pengawasan Publik Terhadap Pejabat Publik Yang Melakukan Tindakan Korupsi: Perspektif Hukum Administrasi", Jurnal Wawasan Yuridika 4, no.1 (2020): 80–102
  3. Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", Gema Keadilan 7, no.1 (2020): 20–33
  4. Firmansyah, Reivaldy Rachmat Hananto Widodo dan Elisabeth Septin Puspoayu, "Efektivitas Pengawasan Terhadap Penyalahgunaan Visa Kunjungan di Kota Surabaya (Studi Wilayah Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak Surabaya)", Novum: Jurnal Hukum 7, no.1 (2017): 1–8
  5. H R, Ridwan, Hukum Administrasi Naegara, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013
  6. ___________, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Rajawali Press, 2017
  7. Hadjon, Philipus M., Pengantar Hukum Administrasi Di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002
  8. Hartono, Sri Redjeki, Perspektif Hukum Bisnis Pada Era Teknologi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995
  9. Heriyanto, Bambang, “Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Paradigma UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan”, Pakuan Law Review 4, no.1 (2018): 75–90
  10. Indradewi, Anak Agung Sagung Ngurah dan Anak Agung Istri Vera Arifiani, "Efektifitas Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Pelanggaran Visa Di Bali", Jurnal Komunikasi Hukum 7, No.2 (2021): 891–906
  11. Irfani, Nurfaqih, "Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum", Jurnal Legislasi Indonesia 16, no.3 (2020): 305–325
  12. Marbun, S F, and Moh. Mahfud MD, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: Liberty, 2006
  13. Moonti, Roy Marthen dan Muten Nuna, “Kebebasan Hak Sosial-Politik Dan Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia” Jurnal Ius Constituendum 4. No.2 (2019), 110–127
  14. Saraswati, Retno, "Arah Politik Hukum Pengaturan Desa Ke Depan (Ius Constituendum)", Masalah-Masalah Hukum 43. no.3 (2014): 313–321
  15. Sari, Diah Apriani Atika, "Integrasi Tata Kelola Kebijakan Pembangunan Kelautan Berkelanjutan", Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 8, no.2 (2019): 147–202
  16. Selznick, Philippe Nonet dan Philip, Hukum Responsif. Bandung, 2008. < https://scholar.google.com/scholar?start=0&q=Hukum+Represif&hl=en&as_sdt=0,5>
  17. Sonata, Depri Liber, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum", Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum 8, no.1 (2014): 15–35
  18. Situmorang, Evan Elroy, "Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Kejahatan Korporasi", Jurnal Law Reform 5. no. 10 (2010), 1–27
  19. Sulistyowati, Albir Romdhony dan Tri, "Peran Kantor Keimigrasian Dalam Melakukan Tindakan Pengawasan Terhadap WNA Yang Menyalahgunakan Visa (Stud I Kasus Lee Onh Kyun)", Reformasi Hukum 2. no.1 (2019): 34–58
  20. Wangga, Maria Silvya E., R. Bondan Agung Kardono, and Aditya Wirawan, "Penegakan Hukum Korupsi Politik", Kanun Jurnal Ilmu Hukum 21. no.1 (2019): 39–60 https://doi.org/10.24815/kanun.v21i1.12862
  21. Yunita, Ani, “Efektifitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta”, Jurnal Hukum Progresif 9, no. 1, (2021):25-36
  22. Zuhri, Arif Mahmudin, "Imbalan Bunga Dalam Undang-Undang Perpajakan Antara Keadilan Dan Kepastian Hukum (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Dan Perubahannya)", Jurnal Hukum Progresif 8, no. 2 (2020): 110–120

Last update:

No citation recorded.

Last update: 2024-12-20 11:09:50

No citation recorded.