Marine Fisheries Management Plan in Indonesia a Case Study of the Bali Strait Fishery

Abstract

Pengelolaan perikanan laut di Selat Bali mencakup wilayah berairan seluas 2,500km2 Selat Bali terutama dipengaruhi oleh perairan dari Samodera Hindia, dan hampir tidak ada pengaruh dari laut Flores dan laut Bali. Perikanan di Selat Bali bersifat perikanan tunggal (purse seine) dan mempunyai target yang jelas (ikan lemuru) serta menerapkan teknologi yang relatif telah maju. Meskipun begitu, secara alamiah perikanan Selat Bali melibatkan 2 propinsi Bali dan Jawa Timur, dan meliputi 4 kabupaten, sehingga administrasi maupun pendekatan-pendekatan yang dilakukan cukup kompleks. Perencanaan dan pengelolaan perikanan di Selat Bali sampai dewasa ini lebih menitikberatkan pada usaha-bersama para pemangku kepentingan. Sementara hal itu secara formal dapat diterima, perkembangan dalam perikanan terakhir membuktikan perlunya keterlibatan secara riil masyarakat pesisir/nelayan dalam proses perencanaan dan pengelolaan sejak awal. Selain itu diperlukan pengkajian sumberdaya perikanan secara partisipatif, dimana metode standard pengkajian ilmiah dimudahkan sedemikian sehingga masyarakat nelayan dapat menganalisis dan mempraktekkan sendiri pada sumberdaya,
ekosistem dan kehidupan mereka. Hanya dengan cara demikian dapat diharapkan timbulnya rasa kepemilikan mereka atas sumberdaya dan ekosistem pendukungnya. Hal ini akan memacu kesadaran akan keberlanjutan sumberdaya, yang pada gilirannya akan menentukan nasib usaha perikanan, pendapatan dan kehidupan mereka.

Kata kunci: Rencana Pengelolaan Perikanan, proses partisipatif, kepemilikan, berkelanjutan, perikananbertanggungjawab

The marine fisheries management of the Bali Strait covers an area of about 2,500km2. The Bali Strait is primarily influenced by the relatively deeper Indian Ocean - than the Flores and Bali seas. The Bali Strait fishery is mono-typed (purse seine), clearly targeted (lemuru, Oil Sardine), and technologically advanced. However, the nature of the presence of two provinces for the Bali Strait (and including 4 districts) brings about a rather complicated administration procedures and approach. It can be remarked that the present management put
more weight on the collaborative effort among all stakeholders. While it is formally acceptable, recent development in the fishery clearly suggests an increasing need of the involvement of fishing communities in
planning and management processes, at its earliest stage. This is particularly vital to be applied in the Bali Strait. In addition there is an urgent need to apply participatory research in the fishery, so that standard
scientific fisheries research methodology should be lowered-down one level in order that the fishers can understand and perform simple analysis of their own natural resources, ecosystem and livelihood. Only with
these two actions can the fishers be expected to have the ownership and to “help themselves” toward sustainability of marine resources and securing their fishery, improving their welfare and livelihood.

Key words: Fisheries Management Plan, participatory process, ownership, sustainability, responsible fisheries