Pelanggaran Kode Etik Berat Oleh Anggota KPU Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat Pada Pemilu Tahun 2014 Dan Pilkada Tahun 2015

Aidinil Zerra; Emeraldy Chatra; Yulia Sari

doi:10.14710/jis.16.1.2017.20-30

DOI: https://doi.org/10.14710/jis.16.1.2017.20-30

Pelanggaran Kode Etik Berat Oleh Anggota KPU Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat Pada Pemilu Tahun 2014 Dan Pilkada Tahun 2015

*Aidinil Zerra - Program Magister Komunikasi Konsentrasi Tata Kelola Pemilu, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Indonesia

Emeraldy Chatra - Program Magister Komunikasi Konsentrasi Tata Kelola Pemilu, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Indonesia

Yulia Sari - Program Magister Komunikasi Konsentrasi Tata Kelola Pemilu, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Indonesia

Citation Format:

Abstract

Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari periode pemilu sebelumnya. Hal ini dapat terlihat dari jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Barat yang diberhentikan oleh DKPP selama pelaksanaan pemilu tahun 2014 dan pemilihan kepela daerah tahun 2015. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan proses terjadinya pelanggaran kode etik berat tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan mengikuti model penelitian studi kasus. Pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam dan studi dokumen. Penelitian ini menggambarkan bahwa pelanggaran kode etik oleh lima orang anggota KPU kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dilakukan karena ada kejadian – kejadian khusus dalam pelaksanaan tahapan pemilu atau pilkada. Kejadian-kejadian khusus tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan tentang pemilu atau pilkada. Penelitian ini juga menggambarkan bahwasanya tindakan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dikarenakan pengetahuan tentang kepemiluan.

Fulltext View|Download Email colleagues

Keywords: Kode Etik Penyelenggara Pemilu; Komisi Pemilihan Umum

Article Metrics:

Article Info

Section: Articles

Language : IND

In Vol 16, No 1 (2017)

Most cited articles

Peran Indonesia Dalam Memerangi Terorisme ECONOMIC RESILIENCE PADA INDUSTRI KREATIF GUNAMENGHADAPI GLOBALISASI DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL More cited articles

Last update:

Tantangan Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP): Analisis Perspektif Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
Khoirul Anam. Journal of Contemporary Law Studies, 2 (1), 2024. doi: 10.47134/lawstudies.v2i1.2318

Last update: 2026-11-06 00:02:32

No citation recorded.

All open access articles published in Jurnal Ilmu Sosial (JIS) are made available under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND 4.0). Under this license, readers may copy, download, and redistribute the published material, in whole or in part, in any medium or format for non-commercial purposes, provided that appropriate credit is given to the author(s) and the journal, and a reference or link to the license is included. The license permits the creation of adapted material for non-commercial purposes but does not permit the sharing or distribution of such adaptations without separate permission from the copyright holder. Exceptions and limitations under applicable copyright law remain unaffected.

Copyright of all published articles is retained by the respective author(s). Authors grant Jurnal Ilmu Sosial (JIS) a non-exclusive license to publish, reproduce, and distribute their articles and to identify itself as the original publisher. Authors retain the right to use, share, and reuse their own works, including granting separate permissions to third parties, provided that such use does not infringe the rights of others. Upon publication, articles are made available to the public under the applicable Creative Commons license. The rights granted under this license are irrevocable as long as users comply with its terms and conditions.