Pelanggaran Kode Etik Berat Oleh Anggota KPU Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat Pada Pemilu Tahun 2014 Dan Pilkada Tahun 2015

Aidinil Zerra; Emeraldy Chatra; Yulia Sari

doi:10.14710/jis.16.1.2017.20-30

DOI: https://doi.org/10.14710/jis.16.1.2017.20-30

Pelanggaran Kode Etik Berat Oleh Anggota KPU Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat Pada Pemilu Tahun 2014 Dan Pilkada Tahun 2015

*Aidinil Zerra - Program Magister Komunikasi Konsentrasi Tata Kelola Pemilu, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Indonesia

Emeraldy Chatra - Program Magister Komunikasi Konsentrasi Tata Kelola Pemilu, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Indonesia

Yulia Sari - Program Magister Komunikasi Konsentrasi Tata Kelola Pemilu, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Indonesia

Citation Format:

Abstract

Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari periode pemilu sebelumnya. Hal ini dapat terlihat dari jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Barat yang diberhentikan oleh DKPP selama pelaksanaan pemilu tahun 2014 dan pemilihan kepela daerah tahun 2015. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan proses terjadinya pelanggaran kode etik berat tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan mengikuti model penelitian studi kasus. Pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam dan studi dokumen. Penelitian ini menggambarkan bahwa pelanggaran kode etik oleh lima orang anggota KPU kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dilakukan karena ada kejadian – kejadian khusus dalam pelaksanaan tahapan pemilu atau pilkada. Kejadian-kejadian khusus tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan tentang pemilu atau pilkada. Penelitian ini juga menggambarkan bahwasanya tindakan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dikarenakan pengetahuan tentang kepemiluan.

Fulltext View|Download Email colleagues

Keywords: Kode Etik Penyelenggara Pemilu; Komisi Pemilihan Umum

Article Metrics:

Article Info

Section: Articles

Language : IND

In Vol 16, No 1 (2017)

Most cited articles

ECONOMIC RESILIENCE PADA INDUSTRI KREATIF GUNAMENGHADAPI GLOBALISASI DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL Peran Indonesia Dalam Memerangi Terorisme More cited articles

Last update:

Tantangan Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP): Analisis Perspektif Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
Khoirul Anam. Journal of Contemporary Law Studies, 2 (1), 2024. doi: 10.47134/lawstudies.v2i1.2318

Last update: 2026-06-21 11:23:45

No citation recorded.

All open access articles published in Jurnal Ilmu Sosial (JIS) are released under the terms of the CC BY-NC-ND (Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License). This license permits the following:

Readers may share, copy, and redistribute the article in any medium or format, provided that appropriate credit is given to the author(s). The work may not be used for commercial purposes, and no modifications, adaptations, translations, or derivative works are permitted. The article must be distributed in its original form.

Copyright of all published articles is retained by the respective author(s). The authors grant Jurnal Ilmu Sosial (JIS) a non-exclusive license to publish the article and to identify itself as the original publisher. This license also includes the right for the journal to distribute the article as part of its publication, including in printed or electronic formats, for non-commercial dissemination.

Although the restrictions of the CC BY-NC-ND license do not limit the authors’ own rights as copyright holders, by submitting an article to Jurnal Ilmu Sosial (JIS), authors acknowledge and accept that readers and third parties are granted the right to access, read, download, and share the article without alteration and for non-commercial purposes only, in accordance with the terms of the license.