skip to main content

Implementation of the Standards of Pharmaceutical Services by the Pharmacists in Semarang District

*Lilik Tri Cahyono  -  Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Jl. Piere Tendean No. 24, Semarang Telp. 024-3511351, e-mail : liliktricahyo@yahoo.com, Indonesia
Sudiro Sudiro  -  Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia
Anneke Suparwati  -  Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

Citation Format:
Abstract

ABSTRAK

Pada tahun 2004, terbit Kepmenkes RI No. 1027/Menkes/SK/IX/2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotik dan diikuti Buku Juknis Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotik tahun 2008. Namun demikian, praktik pelayanan kefarmasian pada apotik di Kabupaten Semarang belum sesuai standar tersebut. Nilai skor pelayanan kefarmasian di apotik, dari hasil penelitian pendahuluan yaitu 6 apotik nilainya kurang, 4 apotik nilainya cukup dan tidak ada apotik yang nilainya baik. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian pada apotik di Kabupaten Semarang. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara mendalam (indepth interview) pada 6 Apoteker Pengelola Apotik (APA) sebagai informan utama, satu orang Kepala Seksi Farmasi, Pengawasan Obat, Makanan dan Minuman (POM) dan satu orang Ketua Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Cabang Kabupaten Semarang sebagai informan triangulasi. Analisa data menggunakan metode analisis isi (content analysis). Hasil penelitian menunjukkan, pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotik masih menitikberatkan pada administrasi dan pengelolaan obat, belum pada pelayanan kefarmasian secara menyeluruh. Sebagian besar informan utama belum memiliki pengetahuan yang memadai tentang Juknis Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotik, belum menyediakan SOP/Protap, belum pernah mendapatkan sosialisasi tentang Juknis Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotik. Seluruh informan utama belum pernah mendapatkan pembinaan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang maupun IAI Cabang Kabupaten Semarang tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotik secara menyeluruh. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotik belum optimal karena pengetahuan tentang Juknis belum memadai, SOP/Protap belum ada, belum ada sosialisasi dan pembinaan sesuai Juknis dari Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang maupun IAI Cabang Kabupaten Semarang.

Kata kunci : Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotik, Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang, Apoteker Pengelola Apotik (APA)

ABSTRACT

Health Minister Decree of Indonesian Republic number 1027/Menkes/SK/IX/ 2004 regarding
pharmaceutical service standard in pharmacies had been enacted in 2004. In 2008, technical
guidance (juknis) to implement pharmaceutical service standard in pharmacies in Semarang district was published. However, pharmaceutical service practice in pharmacies in Semarang district was not done according to the standard. Results of a previous study indicated that score value of pharmaceutical service in six pharmacies was low; four pharmacies received moderate scores, and no pharmacies obtained good scores. Objective of this study was to analyze the implementation of pharmaceutical service standard in pharmacies in Semarang district. This was a descriptive-qualitative study. Data collection was done by conducting observation and in-depth interview to six pharmacists who managed the pharmacies (APA) as main informants. Triangulation informants were a head of pharmacy section and one head of IAI Semarang district branch. Data analysis was performed by applying content analysis method. Results of the study showed that the implementation of pharmaceutical service standard in the pharmacies was still focused on administrative activities and drug management, and holistic pharmaceutical service had not become the main focus. Majority of main informants had insufficient knowledge regarding technical guidance of pharmaceutical service standard in the pharmacy; they did not have standard operating procedure (protap); they did not get information about technical guidance of pharmaceutical service standard in the pharmacy. All main informants did not receive supervision from Semarang district health office or from IAI Semarang district branch regarding holistic pharmaceutical service standard in the pharmacy. In conclusion, pharmaceutical service standard in the pharmacy was not optimal. It was related to insufficient knowledge regarding technical guideline, no standard operating procedure, no socialization and supervision that was done according to technical guideline from Semarang district health office or IAI Semarang district branch.

Keywords : Pharmaceutical service standard in the pharmacy, Semarang district health office, pharmacy manager pharmacist (APA)


Fulltext View|Download
Keywords: Pharmaceutical service standard in the pharmacy, Semarang district health office, pharmacy manager pharmacist

Article Metrics:

  1. Departemen Kesehatan RI, Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1027/Menkes/ SK/IX/2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotik
  2. Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik, Dirjen Bina Kefarmasian dan Alkes, Depkes RI, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotik. 2008
  3. Gambaran Pelaksanaan Standar Pelayanan Farmasi di Apotek DKI Jakarta Tahun 2003. (diakses tanggal 12 November 2011). Diunduh dari : http://jurnal.farmasi.ui.ac.id/ pdf/2004/v01n02/angki010205.pdf
  4. Gambaran Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotik Wilayah Kecamatan Pasar Kliwon, Kecamatan Laweyan dan Kecamatan Banjarsari Kota Solo. (diakses tanggal 12 November 2011). Diunduh dari http://etd.eprints.ums.ac.id/view/divisions/ K100/2010.html
  5. Penerapan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek di Kota Medan Tahun 2008. (diakses tanggal 12 November 2011). Diunduh dari : http://repository.usu.ac.id/ bitstream/123456789/14470/1/ 09E00698.pdf. 6. Gibson, Ivancevich & Donnelly. Organisasi : Perilaku-Struktur-Proses. Edisi ke-8. Jakarta : Binarupa Aksara; 1996
  6. Wirawan. Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia : Teori, Aplikasi dan Penelitian. Jakarta : Salemba Empat; 2009
  7. Robbins, S. P. Perilaku Organisasi : KonsepKontroversi-Aplikasi. Jilid 2. Simon & Schuster (Asia) Pte. Ltd; 1996
  8. Keban, Y.T.. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta: Gava Media; 2008
  9. Ilyas, Y. Kinerja : Teori, Penilaian dan Penelitian. Cetakan ketiga. Jakarta: Pusat Kajian Ekonomi Kesehatan FKMUI; 2002
  10. Umar, H. Riset Sumber Daya Manusia. Cetakan keempat. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka utama; 2001
  11. Mangkunegara, AA. A.P. Evaluasi Kinerja 107 SDM. PT. Bandung: Refika Aditama; 2005
  12. Notoatmodjo, S. Ilmu Perilaku Kesehatan. Jakarta: PT. Rineka Cipta; 2010
  13. Konsep Perilaku : Pengertian Perilaku, Bentuk Perilaku dan Domain Perilaku (Proses Terjadinya Perilaku) oleh Notoatmodjo,S. 2003. (diakses tanggal 20 Maret 2012). Diunduh dari : http:// www.infoskripsi.com/Free-Resource/.html
  14. Departemen Kesehatan RI. Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian
  15. Wijono, D. Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan : Teori, Strategi dan Aplikasi. Surabaya: Airlangga University Press; 2000
  16. Sigit, S. Esensi Perilaku Organisasional. Yogyakarta: BPFE UST; 2003

Last update:

No citation recorded.

Last update: 2024-11-21 01:40:00

No citation recorded.