DOI: https://doi.org/10.14710/mmh.46.3.2017.217-227

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KRIMINALISASI TERHADAP NOTARIS

*Felix The orcid  -  Universitas Narotama Surabaya, Indonesia
Open Access Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum under http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0.

Citation Format:
Abstract

Memasuki zaman Globalisasi, kebutuhan dalam pembuatan akta semakin meningkat tahun demi tahun. Aspek pertanggung jawaban notaris dipertanyakan saat dibatalkannya Akta Jual Beli yang akan dibuat. Padahal hal tersebut merupakan keinginan pihak yang menghadap notaris. Untuk mempertanggungjawabkan profesinya dan tanggung jawabnya selaku notaris, dilaporkan atas perbuatan pidana. Meningkatnya variasi kejahatan di dunia, menyebabkan korban yang semakin meluas, bukan hanya para penghadap saja, namun Notaris pun sering kali menjadi korban pemidanaan. Notaris harus mendapatkan perlindungan hukum atas dirinya. Upaya-upaya hukum harus ditempuh demi mencapai suatu kebenaran dan keadilan bagi notaris yang bersih. Inkonsistensi yang terjadi di masyarakat serta hal-hal yang terjadi diluar aturan hukum yang berlaku itulah yang mulai menjadikan celah untuk menjadikan Notaris melakukan perbuatan pidana. Masyarakat yang bersih, membenci akan adanya segala bentuk kejahatan, setiap kejahatan merupakan pelanggaran hukum dan melanggar hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya yang hidup di kehidupan masyarakat. Notaris berperan aktif sebagai pejabat umum yang baik. Untuk mengantisipasi dan membuat suatu perikatan di masyarakat terutama di zaman era globalisasi ini.  Maka dari itu eksistensi hukum yang berlaku harus dapat memberikan jalan terang bagi profesi notaris.

Fulltext View|Download
Keywords: Pemidanaan, Notaris, Globalisasi, Kejahatan
Funding: Felix The S.Kom., S.H.;Narotama University Surabaya; Magister Kenotariatan

Article Metrics:

Article Info
Section: Articles
Language : ID
Recent articles
KONTRIBUSI UNHCR DALAM PENANGANAN PENGUNGSI INTERNASIONAL DI INDONESIA PERTANGGUNGJAWABAN PENGGANTI DALAM HUKUM PAJAK DI INDONESIA PROSES PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM More recent articles
Most cited articles
MIGRASI PENDUDUK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HANKAM DI WILAYAH PERBATASAN KALBAR-SERAWAK, MALAYSIA PERKEMBANGAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PENGGELAPAN BENDA JAMINAN FIDUSIA PERAN SERTA MASYARAKAT DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM KONSERVASI MANGROVE SEBAGAI UPAYA MENCEGAH ROB DAN BANJIR SERTA SEBAGAI TEMPAT WISATA URGENSI HUKUM PERIZINAN DAN PENEGAKANNYA SEBAGAI SARANA PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP More cited articles
  1. Adjie, Habib, Menjalin Pemikiran – Pendapat tentang Kenotariatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013
  2. Adjie, Habib, Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2015
  3. Ali, Achmad, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013
  4. Kanter, E.Y. dan S.R Sianturi. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta : AHM-PTHM, 1982
  5. Lamintang, P.A.F., Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
  6. Prajitno, A.A., Apa dan Siapa Notaris di Indonesia, PMN, Surabaya, 2015
  7. Santoso, Urip, Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2015
  8. Sjaifurrachman, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, Mandar Maju, Bandung, 2011
  9. Peraturan Perundang-undangan
  10. • Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  11. • Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  12. • Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
  13. • Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
  14. Peraturan Lainnya:
  15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
  16. Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
  18. Peraturan Menteri Negeri Agraria Nomor 3 Tahun 1997

Last update:

No citation recorded.

Last update: 2025-06-28 11:26:50

No citation recorded.