DOI: https://doi.org/10.14710/mmh.46.3.2017.249-256

PROSES PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM

*Jolanda Marhel  -  Universitas Nusa Cendana, Indonesia
Open Access Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum under http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0.

Citation Format:
Abstract

Pendaftaran peralihan hak atas tanah menurut Pasal 103 ayat (7) paling lambat 7 namun Pasal 103 ayat (7) membuka ruang bahwa walaupun lebih dari 7 hari kantor perntahan wajib menerima oleh sebab itu permasalahan dalam penulisan ini Bagaimana implementasi Pasal 103 Ayat (1) dan Ayat (7) Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 dalam proses pendaftaran peralihan hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang? Dan Bagaimana akibat hukum dari implementasi Pasal 103 Ayat (1) dan Ayat (7) Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 dalam proses pendaftaran peralihan hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang?. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan metode pendekatan yuridis empiris dan pendekatan konseptual. Adapun hasil penelitian bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang dalam kenyataan menjadi dilema karena ingin menolak tetapi PPAT juga punya rujukan hukum dan berakibat pada tidak adanya kepastian hukum sehingga disarankan perlu untuk direvisi Pasal 107 ayat (7).

Fulltext View|Download
Keywords: Akta Tanah, Pendaftaran Hak atas Tanah, Peralihan Hak Atas Tanah, Kepastian Hukum

Article Metrics:

Article Info
Section: Articles
Language : ID
Recent articles
TATAKELOLA KOPERASI DI SALATIGA PERNIKAHAN HAMIL DI LUAR NIKAH DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN FIQIH ISLAM DI KANTOR URUSAN AGAMA (STUDI KASUS DI KOTA KUPANG) KONTRIBUSI UNHCR DALAM PENANGANAN PENGUNGSI INTERNASIONAL DI INDONESIA More recent articles
Most cited articles
DESAIN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL YANG EFEKTIF DESAIN DAERAH KHUSUS/ ISTIMEWA DALAM SISTEM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENURUT KONSTITUSI PEMBERANTASAN TERORISME BERORIENTASI HAM PERAN STRATEGIS PERGURUAN TINGGI DALAM PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI URGENSI HUKUM PERIZINAN DAN PENEGAKANNYA SEBAGAI SARANA PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP More cited articles
  1. Buku-Buku
  2. Kountur Ronny, 2003, Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis, PPM, Jakarta
  3. Urip Santoso, 2010, Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
  4. Jurnal
  5. A. Sukris Samardi, Membebaskan Positifisme Hukum Ke Ranah Hukum Progresif (Studi Pembacaan Teks Hukum Bagi Penegak Hukum), Jurnal Dinamika Hukum, Vol 12, No. 2 Mei 2012
  6. Darwin Ginting, Reformasi Hukum Tanah dalam Rangka Perlindungan Hak Atas Tanah Perorangan dan Penanam Modal dalam Bidang Agrobisnis, Jurnal Hukum NO. 1 VOL. 18 JANUARI 2011: 63 – 82
  7. Fance M. Watu, Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di peradilan Perdata, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.1 2 No. 3 September 2012
  8. Fenty U Puluhulawa, Pengawasan Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Pada Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 No. 2 Mei 2011
  9. Hwian Christianto, Penafsiran Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 23, Nomor 3, Oktober 2011
  10. Winahyu Erwiningsih, Pelaksanaan Pengaturan Hak Menguasai Negara atas Tanah Menurut UUD 1945, Jurnal Hukum NO. Edisi Khusus VOL. 16 Oktober 2009 : 118-136, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
  11. Peraturan Perundang-Undangan
  12. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Last update:

No citation recorded.

Last update: 2025-06-28 15:21:06

No citation recorded.