DOI: https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.266-274

REKONSTRUKSI KONSTITUSI DALAM REGIONAL REPRESENTATIVE DEWAN PERWAKILAN DAERAH TERHADAP FUNGSI LEGISLATIF

*Hezron Sabar Rotua Tinambunan  -  Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
Dicky Eko Prasetio  -  Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
Open Access Copyright (c) 2019 Masalah-Masalah Hukum under http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0.

Citation Format:
Abstract
Dewan Perwakilan Daerah atau DPD merupakan lembaga legislatif yang lahir dari gejolak reformasi 1998 yang keberadaan yuridis terkait DPD dan kewenangannya didasarkan Pasal 22D UUD NRI 1945. Dalam regelende functie  maka sejatinya peran DPD sebagai perwakkilan daerah untuk mengimbangi adanya peran Dewan Perwakilan Rakyat sebagai political. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meninjau dan menganalisis kembali bagaimana seharusnya keberadaan DPD dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan analitis (analytical approch), bahwa keanggotaan DPD haruslah merupakan calon perseorangan yang terbebas dari jabatan dan fungsionaris partai politik. Hal ini untuk mempertegas serta mengoptimalkan peran regional representative supaya dari proses pencalonan, pengangkatan, dan perumusan kebijakan merupakan perorangan yang benar-benar concern terhadap permasalahan, dinamika, dan kepentingan daerah yang diwakilinya.
Fulltext View|Download
Keywords: DPD; Regional Representative; Rekonstruksi Konstitusi

Article Metrics:

Article Info
Section: Articles
Language : ID
Recent articles
URGENSI GOOD JUDICIARY GOVERNANCE PADA PELAYANAN ADMINISTRASI LEMBAGA PENGADILAN KONSTITUSI SEBAGAI JAMINAN BAGI AKSES PUBLIK UNTUK MEMPEROLEH KEADILAN REKONSTRUKSI KONSTITUSI DALAM REGIONAL REPRESENTATIVE DEWAN PERWAKILAN DAERAH TERHADAP FUNGSI LEGISLATIF KONSEP NEGARA KEPULAUAN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN INDONESIA More recent articles
Most cited articles
MARRIAGE LAW AND DIVORCE BASED ON ADAT LAW IN BALI PERAN SERTA MASYARAKAT DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM KONSERVASI MANGROVE SEBAGAI UPAYA MENCEGAH ROB DAN BANJIR SERTA SEBAGAI TEMPAT WISATA PEMBERANTASAN TERORISME BERORIENTASI HAM FAKTOR KRIMINOGEN ILLEGAL MINING TIMAH DI BANGKA BELITUNG INDEKS More cited articles
  1. Abdurrachman Satrio. (2015). Fungsi Majelis Tinggi di Indonesia dan Jerman: Perbandingan antara DPD dan Bundesrat. Jurnal RechtsVinding, 4(3), 385
  2. Ahmad Basarah. (2014). Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary State Organ dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 43(1), 2
  3. Aminuddin Kasim. (2011). Proses Pembentukan Undang-Undang Pasca Pergeseran Kekuasaan Legislatif dari Presiden ke DPR. Jurnal Akualita, 6(3), 5
  4. Andy Wiyanto. (2015). Kekuasaan Membentuk Undang-Undang dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Jurnal Negara Hukum, 6(2), 138
  5. Bambang Sunggono. (2011). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
  6. Domiri. (2016). Tinjauan Filosofis dan Teoritis Penggunaan Hukum Acara HIR/RBG dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama. Jurnal Hukum Dan Pembangunan, 46(2), 225
  7. Fajlurrahman Jurdi. (2016). Eksistensi Parlemen Indonesia Setelah Amandemen Konstitusi. Jurnal Staatrecht, 1(2), 6
  8. Firman Manan. (2015). Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1(1), 49
  9. I Putu Hendra Wijaya, dkk. (2014). Fungsi Legislasi DPD-RI Berdasarkan Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jurnal Kertha Semaya, 3(2), 3
  10. J.J. Rousseau. (1986). Kontrak Sosial (Terjemahan). Jakarta: Erlangga
  11. James R. Rodgers. (n.d.). The Advantage of Second Chambers in Republican Legislature: An Informational Theory. Texas A&M University: Department of Political Science
  12. Janedri M. Gaffar. (20019). Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Perubahan UUD 1945
  13. Jimly Asshidiqie. (2006a). Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara. Jakarta: Sinar Grafika
  14. Jimly Asshidiqie. (2006b). Pengantar Hukum Tata Negara Jilid I. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI
  15. Jimly Asshidiqie. (2006c). Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI
  16. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2011). , Profil Lembaga Negara Rumpun Legislatif. Jakarta: Asisten Deputi Hubungan Lembaga Negara dan Lembaga Non Struktural-Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kementerian Sekretariat Negara
  17. Mariana Llanos dan Detlef Nolte. (2003). Bicameralism in The Americas: Around The Extremes of Symmetry and Incongruence. The Journal of Legislative Sudies, 9(3), 71
  18. Miki Pirmansyah. (2014). Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Bikameral Di Indonesia. Jurnal Cita Hukum, 1(1), 2
  19. Moh. Mahfud MD. (2014). Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers
  20. Ni’matul Huda. (2008). Gagasan Amandemen (Ulang) UUD 1945 (Usulan untuk Penguatan DPD dan Kekuasaan Kehakiman). Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 15(3), 382
  21. Ni’matul Huda. (2016). Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
  22. Prayudi. (2006). DPD dan Sistem Bikameral. Jurnal Ketahanan Nasional, 11(3), 42
  23. Putri Noor Ilham dan Deny Prihatmadja. (2008). Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Lex Jurnalica, 5(2), 73
  24. R. Guntur Prakoso Dewandaru. (2016). Perbandingan Badan Perwakilan Rakyat Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Amerika Serikat. Diponegoro Law Journal, 5(3), 10
  25. Sakinah Nadir. (2013). Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jurnal Politik Profetik, 1(11), 3
  26. Sofyan Hadi. (2013). Fungsi Legislasi dalam Sistem Pemerintahan Presidensial. Jurnal Ilmu Hukum, 9(18), 82
  27. Sonata, D. L. (2008). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. Jurnal Justicia, 8(1), 24
  28. Tim CEPP UI. (2015). Mengenal Lebih Dekat Parlemen Belanda. Parlementaria, 74
  29. Tim Penyusun Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. (2010). Naskah Komprehensif Perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Buku III. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI
  30. Yongki Gigih Prasisko. (2016). Gerakan Sosial Baru di Indonesia: Reformasi 1998 dan Proses Demokratisasi di Indonesia. Jurnal Pemikiran Sosiologi, 3(2), 13
  31. Zainal Arifin Hoesein. (2012). Pembentukan Hukum dalam Perspektif Pembaruan Hukum. Jurnal RechtsVinding, 1(3), 315

Last update:

  1. Regional Representative Council in the Indonesian State Governance System: A Study of the Bicameral System

    Raden Siti Rachmah Wardani. SIGn Jurnal Hukum, 5 (1), 2023. doi: 10.37276/sjh.v5i1.228

Last update: 2025-06-24 19:01:53

No citation recorded.