DOI: https://doi.org/10.14710/mmh.49.2.2020.172-179

AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION (AEOI) DAN PENGHINDARAN PAJAK

*Budi Ispriyarso  -  Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia
Open Access Copyright (c) 2020 Masalah-Masalah Hukum under http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0.

Citation Format:
Abstract

AEOI (Automatic Exchange Of Information) merupakan  sistem yang mendukung adanya pertukaran informasi rekening wajib pajak antar negara. pada waktu tertentu secara periodik, sistematis, dan berkesinambungan dari negara sumber penghasilan atau tempat menyimpan kekayaan, kepada negara residen wajib pajak. Adanya AEOI ini dilatarbelakangi banyaknya penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak. Permasalahannya adalah (1) Bagaimana penghindaran pajak dilakukan wajib pajak di Indonesia (2) bagaimana peranan AEOI dalam mencegah atau mengurangi penghindaran pajak. Penghindaran pajak dilakukan wajib pajak melalui tax avoidance dan tax evasion. Peranan AEOI dalam mencegah atau mengurangi penghindaran pajak sangat penting, karena dengan adanya sistim ini, wajib pajak yang membuka rekening di negara lain akan terlacak secara langsung oleh otoritas pajak negara asal. Sistem ini juga akan berguna mengurangi pengemplang pajak untuk menghindari pajak, karena negara-negara yang ikut tergabung sistem ini, semakin banyak.

Fulltext View|Download
Keywords: AEOI; Penghindaran Pajak; Penggelapan Pajak

Article Metrics:

Article Info
Section: Articles
Language : ID
Recent articles
MENGUNGKAP MATERI MUATAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 38 TAHUN 2015 TENTANG PERJANJIAN KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION (AEOI) DAN PENGHINDARAN PAJAK REFORMULASI GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA (GBHN) DAN AMANDEMEN ULANG UNDANG-UNDANG DASAR INDEKS More recent articles
Most cited articles
REHABILITASI DALAM UPAYA DERADIKALISASI NARAPIDANA TERORISME PERKEMBANGAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA KONFLIK STATUS HUKUM TANAH TIMBUL DI WILAYAH PESISIR PROVINSI BALI URGENSI HUKUM PERIZINAN DAN PENEGAKANNYA SEBAGAI SARANA PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP PRISMATIKA HUKUM SEBAGAI DASAR PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA BERDASARKAN PANCASILA (Kajian terhadap Hukum Kekayaan Intelektual) More cited articles
  1. Akmam, S. (2017a). Pertukaran Otomatis dalam Informasi: Perspektif Ekonomi Politik. Jurnal Hubungan Internasional, 10(2), 28
  2. Akmam, S. (2017b). Pertukaran Otomatis dalam Informasi: Perspektif Ekonomi Politik. Jurnal Hubungan Internasional, 10(2), 30
  3. Alika, R. (2019). Pajak Terima Data Rp 1.300 T Aset Keuangan WNI, Ada Harta Tersembunyi. Retrieved January 7, 2020, from https://katadata.co.id/berita/2019/03/14/pajak-terima-data-rp-1300-t-aset-keuangan-wni-ada-harta-tersembunyi
  4. Farouk, M. (2018). Hukum Pajak di Indonesia. Jakarta: Premamedia Group
  5. Harvelllian, A. (2017). Implikasi Hukum dan Legalitas Tax Amnesty Terhadap Tingkat kepatuhan Wajib pajak di Indonesia. Jurnal Yudisial, 10(3)
  6. Lasmaya, L. (2017). Pengaruh Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Pajak. Computech & Bisnis, 11(2), 71
  7. Menkeu: Kepatuhan Membayar Pajak Masih Rendah. (2018). Retrieved January 6, 2020, from https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-kepatuhan-membayar-pajak-masih-rendah
  8. Onasis, D. (2019). Pengaruh Penerapan AEOI ( Auc Exchange Of Information), Sanksi Pajak dan kesadaran Wajib pajak Terhadap Kepatuhan Membayar PajakPada KPP Pratama Pekan Baru Senapelan. Jurnal Ilmu Komputer Dan Bisnis, 10(1), 2135
  9. Perbedaan Tax Avoidance dengan Tax Evasion. (n.d.). Retrieved January 6, 2020, from https://www.simulasikredit.com/perbedaan-tax-avoidance-dengan-tax-evasion/
  10. Saskiananda, N. (2018). Peran Pajak untuk Pembangunan Bangsa. Retrieved January 5, 2020, from https://www.kompasiana.com/nabilahsaskia/5c29763aaeebe14af94539e8/peran-pajak-untuk-pembangunan-bangsa
  11. Selvi, S. (2018). Automatic Exchange of Information sebagai Big Data di Bidang Perpajakan. Jurnal Transparansi, 1(1), 128–133
  12. Sub Direktorat Bantuan Hukum Direktorat Peraturan Perpajakan II. (2018). Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan
  13. Sudjarwadi, D. (2017). Sosialisasi Akses Informasi Keuangan Bagi Perpajakan. Semarang
  14. Sukmana, Y. (2017). Enaknya Sembunyikan Harta di Luar Negeri, Mungkin Tak Akan Ada Lagi... Retrieved January 5, 2020, from https://money.kompas.com/read/2017/03/08/193000026/enaknya.sembunyikan.harta.di.luar.negeri.mungkin.tak.akan.ada.lagi.?page=all
  15. Thertina, M. R. (2018). Data Keuangan Orang Kaya Indonesia di Swiss Terbongkar September 2019. Retrieved January 7, 2020, from https://katadata.co.id/berita/2018/12/10/data-keuangan-orang-kaya-indonesia-di-swiss-terbongkar-september-2019
  16. Wardani, D. K. E. wati. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening. JURNAL NOMINAL, 7(1), 22

Last update:

  1. Automatic Exchange of Information (AEOI) and Modernization of The Tax System for Taxpayer Compliance in Indonesia

    Etik Ipda Riyani, Yudhi Prasetiyo, Novita Nugraheni. Financial Engineering, 2 , 2024. doi: 10.37394/232032.2024.2.22

Last update: 2025-07-05 10:08:39

No citation recorded.