DOI: https://doi.org/10.14710/mmh.49.2.2020.213-221

REFORMULASI GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA (GBHN) DAN AMANDEMEN ULANG UNDANG-UNDANG DASAR

Bambang Sadono scopus  -  Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia
*Lintang Ratri Rahmiaji  -  Departemen Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Diponegoro, Indonesia
Open Access Copyright (c) 2020 Masalah-Masalah Hukum under http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0.

Citation Format:
Abstract
Wacana reformulasi GBHN dan pengembalian kewenangan MPR untuk membuat ketetapan, kembali menguat pasca-Kongres V PDI-P (2019). Kongres tersebut menghasilkan 23 rekomendasi yang berisi sikap dan kebijakan partai serta usulan untuk pemerintahan Jokowi-Ma'ruf 2019-2024. Kajian ini bertujuan memetakan proses politik wacana reformulasi GBHN dan Posisi MPR pasca-amandemen UUD 1945. Hasil kajian ini menemukan fakta sebagai market leader dalam penataan sistem ketatanegaraan dengan memperkuat MPR dan menetapkan haluan negara, PDI-P kurang piawai mengelola situasi politik. PDI-P yang memperjuangkan agenda terbatas dalam amandemen, harus menenggang agenda lain. Saat ini kuasa ada di pimpinan PDI-P dan presiden, selain itu juga bergantung pada respon pemilik saham besar lain atas republik ini, yakni para ketua umum partai yang punya wakil di DPR/MPR.
Fulltext View|Download
Keywords: Reformulasi; GBHN; MPR; Amandemen; Undang-Undang Dasar

Article Metrics:

Article Info
Section: Articles
Language : ID
Recent articles
REFORMULASI GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA (GBHN) DAN AMANDEMEN ULANG UNDANG-UNDANG DASAR PENERAPAN DOKTRIN PENYALAHGUNAAN KEADAAN (UNDUE INFLUENCE) SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERJANJIAN KERJA DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MENGUNGKAP MATERI MUATAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 38 TAHUN 2015 TENTANG PERJANJIAN KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR INDEKS More recent articles
Most cited articles
PRINSIP MOST FAVOURED NATIONS DAN PENGECUALIANNYA DALAM WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) FORMULASI MODEL PENGELOLAAN HAK ULAYAT LAUT DI PROVINSI MALUKU HUKUM (SANKSI) PIDANA ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL FAKTOR KRIMINOGEN ILLEGAL MINING TIMAH DI BANGKA BELITUNG PERTANGGUNGJAWABAN PENGGANTI DALAM HUKUM PAJAK DI INDONESIA More cited articles
  1. Asshiddiqie, J., Menuju Negara Hukum Yang Demokratis, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, pp. 457, 2009
  2. Baital, B., Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Di Bidang Yudikatif Dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman, Jurnal Cita Hukum, vol. 2, no. 1, p. 22, 2014
  3. Falaakh, M. F., Menata Sistem Presidensial” Dalam, in Jalan Berliku Amandemen Komprehensif, Jakarta: DPD RI dan Citra Almamater, p. 45, 2009
  4. Friedman, G., The Next Decade, New York: Anchor Books, pp. 238-239, 2011
  5. Hariyanti, S. D., Merumuskan Ulang Garis-Garis Besar Haluan Negara, Jurnal Majelis, vol. 4, p. 23, 2016
  6. Kaelan, Inkonsitensi dan Inkoherensi Dalam UUD NRI Tahun 1945 Hasil Amandemen (Kajian Filosogfis- Yuridis), Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, pp. 122-123, 2017
  7. Kaelan, Kajian Kritis Kewenangan MPR, Jurnal Majelis, vol. 3, pp. 45–46, 2016
  8. Kaelan, Refomulasi Model GBHN Suatu Tinjauan Filosofis, Jurnal Majelis, vol. 2, p. 100, 2014
  9. Kartasasmita, G., Perlukah Kita Kembali Ke GBHN, Kompas, August 22, 2019
  10. Kelsen, H., Introduction to The Problems of Legal Theory, New York: Clarendon Paperbaks, pp. 7, 1996
  11. Latif, Y., Rancang Bangun GBHN, Kompas, August 30, 2016
  12. Mahfud MD, M., Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitus, Jakarta: Raja Grafindo Persada, xv, 2010
  13. Mahfud MD, M., Politik Hukum Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, pp. 5, 2017
  14. Mochtar, Z. A., Bola Salju Amandemen Kelima UUD 1945, Kompas, August 28, 2019
  15. Pabotinggi, M., Haluan Fatamorgana, Kompas, September 4, 2019
  16. Republika, Megawati Soroti Status Dan Kedudukan MPR, Republika.co.id, March 14, 2018
  17. Sadono, B., Amandemen GBHN Tergantung Pemimpin Partai, Kompas, September 6, 2019a
  18. Sadono, B., Penataan Sistem Ketatanegaraan, Jakarta: DPD RI dan Citra Almamater, pp. 160, 2019b
  19. Sadono, B., Penataan Sistem Ketatanegaraan, Jakarta: DPD RI dan Citra Almamater, pp. 178, 2019c
  20. Subawa, M., Penataan Kewenangan MPR RI Dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Model GBHN Berdasarkan Pancasila Dan UUD NRI Tahun 1945, Jurnal Majelis, vol. 3, p. 132, 2016
  21. Surbakti, R., Memahami Ilmu Politik, Jakarta: Grasindo, pp. 124, 2010
  22. Tempo.Co, Ada 23 Rekomendasi Kongres PDI-P, Dari GBHN Hingga UU Sisdiknas, Tempo.Co, August 10, 2019

Last update:

  1. Constitutional Design of State Policy as Guidelines on Indonesia’s Presidential System Development Plan

    M. Wildan Humaidi, Inna Soffika Rahmadanti. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 2023. doi: 10.24090/volksgeist.v6i1.7981

Last update: 2025-07-25 15:26:46

No citation recorded.