DOI: https://doi.org/10.14710/mmh.50.4.2021.434-446

PERATURAN KESEHATAN INTERNASIONAL 2005: PERKEMBANGAN SUBSTANSIAL UNTUK HUKUM INTERNASIONAL DAN KEAMANAN KESEHATAN GLOBAL

*Rika Kurniaty  -  Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Indonesia
Open Access Copyright (c) 2021 Masalah-Masalah Hukum under http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0.

Citation Format:
Abstract

Artikel ini membahas IHR 2005 sebagai aturan umum untuk menangani penyakit menular. Munculnya ancaman emerging maupun re-emerging infectious diseases dan globalisasi penyakit yang tidak mengenal batas wilayah menjadi faktor pendorong pentingnya perhatian terhadap keamanan kesehatan global. Masyarakat internasional telah lama menyadari perlunya kolaborasi dan tata kelola internasional untuk mengendalikan penyebaran penyakit menular yang mampu melalui lintas batas Negara. Dibawah Organisasi Kesehatan Dunia, negara-negara anggota PBB telah merancang sebuah kesepakatan bersama untuk mengurangi resiko perluasan penularan melalui Peraturan Kesehatan Global (International Health Regulation 2005) yang merupakan hasil revisi peraturan tahun 1969. Majelis Kesehatan Dunia mengadopsi IHR 2005 sebagai perjanjian internasional yang mengikat negara anggota. IHR 2005 mengatur perubahan substantif utama dari rezim sebelumnya, dan memiliki prinsip penghormatan HAM, dan pengendalian penyakit menular tanpa harus menghambat perjalanan dan perdagangan secara proporsional.

Fulltext View|Download
Keywords: Peraturan Kesehatan Internasional 2005; Keamanan Kesehatan Global; Organisasi Kesehatan Dunia; HAM
Funding: Brawijaya University

Article Metrics:

Article Info
Section: Articles
Language : ID
Recent articles
JAMINAN KONSTITUSIONAL TERHADAP KEMANDIRIAN KEJAKSAAN DALAM MELAKSANAKAN KEWENANGAN PENUNTUTAN PENGARUH PELAKSANAAN TENDER PENGADAAN BARANG DAN JASA ELEKTRONIK TERHADAP KEPASTIAN HUKUM PEMENANG TENDER EFEKTIVITAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 7/PUU-XII/2014 TERHADAP PEKERJA DENGAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU More recent articles
Most cited articles
MIGRASI PENDUDUK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HANKAM DI WILAYAH PERBATASAN KALBAR-SERAWAK, MALAYSIA IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (STUDI KASUS DI PULAU LOMBOK) PERTANGGUNGJAWABAN PENGGANTI DALAM HUKUM PAJAK DI INDONESIA DESAIN DAERAH KHUSUS/ ISTIMEWA DALAM SISTEM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENURUT KONSTITUSI INDEKS More cited articles
  1. Aktieva, T. T. (2013). Masalah Keadilan Pelaksanaan Kewajiban Virus Sharing dalam Sistem IHR. 25(1)
  2. Angus, N. . . et al. (2005). Proposed New International Health Regulations. British Medical Journal, 330
  3. Baker, M. G. ; D. P. F. (2006). Global public health surveillance under new international health regulations. Emerging Infectious Diseases, 12(7), 1058–1065
  4. Burkle, F. (2015). Global Health Security Demands a Strong International Health Regulations Treaty and Leadership from a Highly Resourced World Health Organization. Disaster Med Public Health Prep, 9(5), 568–580
  5. Davies, S. E. . A. K.-S. and S. R. (2015). Disease diplomacy: International norms and global health security. JHU Press
  6. Fidler, D. P. (2008). Influenza Virus Samples, International Law, and Global Health Diplomacy. Emerging Infectious Diseases, 14(1)
  7. Gostin LO. (2004). International infectious disease law: revision of the World Health Organization’s International Health Regulations. JAMA, 291(21), 2623–2627. https://doi.org/doi: 10.1001/jama.291.21.2623
  8. Kurniaty, R. (2020). Democracy and Human Security. Proceedings of the Brawijaya International Conference on Multidisciplinary Sciences and Technology. https://doi.org/https://doi.org/10.2991/assehr.k.201021.067
  9. Nadilla, S. (2020). Krisis Covid-19: Perspektif Hukum Internasional Terhadap Pandemi Covid-19 (Crisis: An International Law Perspective to Pandemics). Majalah Hukum Nasional, 50(2)
  10. Plotkin B. (2007). Human rights and other provisions in the revised International Health Regulations (2005). Public Health, 121(11), 840–845
  11. Sedyaningsih, ER., dkk. (2008). Towards Mutual Trust, Transparency and Equity in Virus Sharing Mechanism: The Avian Influenza Case of Indonesia. Annals Academic of Medicine, 37(6)
  12. Tobing, S. (2020). Kinerja WHO dalam Sorotan, Apa Perannya selama Pandemi Corona?. Katadata. https://katadata.co.id/sortatobing/berita/5ec3a811b500a/kinerja-who-dalam-sorotan-apa-perannya-selama-pandemi-corona
  13. United Nations Human Rights. (n.d.). International Covenant on Civil and Political Rights: Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966 entry into force 23 March 1976, in accordance with Article 49
  14. Widagdo, S. dkk. (2019). Hukum Internasional Dalam Dinamika Hubungan Internasional. Universitas Brawijaya Press
  15. World Health Organization. (2006). Constitution of The World Health Organization
  16. World Health Organization. (2020). Pernyataan Direktur Jenderal tentang Komite Darurat IHR tentang Novel Coronavirus (2019-nCoV). https://www.who.int/dg/ speeches/detail/who-director-general-s-statement-on-ihr-emergencycommittee- on-novel-coronavirus-(2019-nCoV)

Last update:

No citation recorded.

Last update: 2025-07-27 00:07:23

No citation recorded.