PENGGUNAAN OMNIBUS LAW DALAM REFORMASI REGULASI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA

Helmi Helmi, Fitria Fitria, Retno Kusniati
DOI: 10.14710/mmh.50.1.2021.24-35
Copyright (c) 2021 Masalah-Masalah Hukum License URL: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

Abstract

Perumpunan bidang dan kelembagaan merupakan ide utama tulisan ini dalam melakukan reformasi regulasi menggunakan omnibus law bidang lingkungan hidup di Indonesia. Studi ini menggunakan telaah yuridis normatif yang membahas permasalahan: Pertama, apakah aspek perumpunan bidang dan kelembagaan dapat dijadikan dasar reformasi regulasi bidang lingkungan hidup menggunakan omnibus law? Kedua, apakah bidang UU-PPLH dapat dijadikan sebagai rumpun untuk melakukan reformasi regulasi terhadap bidang-bidang sektoral lingkungan hidup di Indonesia? Kajian ini menghasilkan simpulan: Pertama, perumpunan bidang dan kelembagaan merupakan prinsip dasar penggunaan omnibus law di Indonesia untuk reformasi regulasi di Indonesia termasuk bidang lingkungan hidup. Kedua, lingkungan hidup merupakan rumpun bidang, maka omnibus law dapat dijadikan metode dalam pembentukan UU Lingkungan Hidup sebagai rumpun bidang yang mencakup sub-sub rumpun bidang di bawahnya.

Full Text: PDF

Keywords

Omnibus Law; Reformasi Regulasi; Lingkungan Hidup

References

Anggono, B. D. (2014). Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia. (R. T. Budiarti, Ed.) (1st ed.). Konstitusi Press.

Asshiddiqie, J. (2005). Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional. Jakarta.

Asshiddiqie, J. (2019). Kelebihan dan Kekurangan Sistem Kodifikasi dan Omnibus Law Serta Kombinasi Keduanya (FGD Pejabat Penentu Perancang Peraturan Perundang-Undangan Antarkementerian di Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)). Jakarta.

Aulia, M. Z. (2020). Friedrich Carl von Savigny tentang Hukum: Hukum sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa. Undang: Jurnal Hukum, 3(1), 221–226. http://doi.org/10.22437/ujh.3.1.201-236

Busroh, F. F. (2017). Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan. Arena Hukum, 10(2), 227–250. http://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.4

Helmi, H. (2011). Membangun Sistem Perizinan Terpadu Bidang Lingkungan Hiduo di Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum. http://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.1.86

Helmi, H. (2012). Hukum Perizinan Lingkungan Hidup. (Sinar grafika, Ed.) (ke-1). Jakarta: Sinar Grafika.

Helmi, H., Syam, F., Nopyandri, N., & Putra, A. K. (2020). Evaluation of the Regulation Changes on Environment and Forestry in Indonesia. Hasanuddin Law Review, 6(1), 100–108. http://doi.org/10.20956/halrev.v6i1.2290

Irwansyah. (2020). Refleksi Hukum Indonesia. (M. H. Ahsan Yunus, S.H., Ed.) (1, Juni 20 ed.). Yogyakarta: Mirra Buana Media.

Jonaidi, D. P., & Wibisana, A. G. (2020). Landasan Doktriner Hak Gugat Pemerintah Terhadap Kerugian Lingkungan Hidup Di Indonesia. Jurnal Bina Mulia Hukum, 5(1), 156–175. http://doi.org/10.23920/jbmh.v5i1.9

Naskah Akademik RUU Cipta Lapangan Kerja. (2020), 1–9.

Nasution, B. J. (2008). Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju.

Nugroho, W. (2017). Rekonstruksi Teori Hukum Pembangunan Kedalam Pembentukan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14(4), 374.

Nugroho, W. (2019). Konsep Integrasi Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Perspektif Pluralisme Hukum Di Indonesia. Masalah-Masalah Hukum, 48(4), 402. http://doi.org/10.14710/mmh.48.4.2019.402-410

Nur, I. T. (2018). Memantapkan Landasan Hukum Formil Sebagai Alat Sinkronisasi Dan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan. Yuriska: Jurnal Ilmu Hukum, 10(2), 266–287. http://doi.org/10.24903/yrs.v10i2.355

Puspitawati, D. (2020). Penerapan Konsep Omnibus Law Pada Pengaturan Kewenangan Penegakan Hukum Di Laut. Masalah-Masalah Hukum, 49(4), 393–408. http://doi.org/10.14710/mmh.49.4.2020.393-408

Rangkuti, S. S. (2005). Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional. Surabaya: Airlangga University Press.

Redi, A., Chandranegara, I. S., & Dkk. (2020). Omnibus Law Diskursus Pengadopsiannya Ke Dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional. (Yayat Sri Hayati, Ed.) (1st ed.). Rajawali Pers.

RUU Omnibus Law Dinilai Tak Punya Pijakan Hukum. (n.d.).

Siaran Pers Telkom. (n.d.).

Silalahi, M. D. (2001). Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. Bandung: Alumni.

Sucahyo, N. (n.d.). Omnibus Law Jangan Berhenti di Soal Investasi.

Syahlan. (2019). Rekonstruksi Penataan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Wacana Hukum: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi, 25(1), 94–117.

Thohari, A. A. (2019). Menakar Omnibus Law. Koran Sindo, p. 3. Jakarta.

Widiati, E. P. (1945). Pendelegasian Pengaturan Oleh Undang-Undang Hukumnya, 141–156.

Wiratmadinata, W. (2018). Memahami Kembali Rumpun Ilmu Hukum Tata Negara. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 13(1), 44–66. http://doi.org/10.33059/jhsk.v13i1.731


Refbacks

  • There are currently no refbacks.