DOI: https://doi.org/10.14710/mmh.51.1.2022.1-9

ANALISIS HUKUM BAGI PEKERJA YANG MENOLAK VAKSINASI COVID-19 DI INDONESIA

*Jefri Hari Akbar  -  Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia
Yusriyadi Yusriyadi  -  Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia
Soeganda Priyatna  -  Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia
Open Access Copyright (c) 2022 Masalah-Masalah Hukum under http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0.

Citation Format:
Abstract
Indonesia telah mengumumkan status kedaruratan kesehatan melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Vaksinasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kekebalan tubuh masyarakat. Klaster industri merupakan salah satu titik rawan penambahan pasien Covid-19. Kementerian Kesehatan telah membuat kebijakan program vaksin gotong royong. Tulisan ini membahas perihal analisis hukum bagi pekerja yang menolak vaksinasi Covid-19, serta bagaimana peran badan hukum/pengusaha terkait adanya pekerja yang menolak untuk divaksinasi. Kajian ini menggunakan metode normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Kesimpulannya adalah vaksinasi untuk pekerja dalam kondisi darurat bukanlah hak namun merupakan kewajiban, pengusaha perlu memahami kedudukan regulasi perundangan terkait pengaturan vaksinasi bagi pekerja, sehingga dapat memberikan edukasi serta memberlakukan sanksi bagi pekerja yang tidak mau divaksinasi.
Fulltext View|Download
Keywords: Pekerja; Vaksinasi; Coronavirus Disease

Article Metrics:

Article Info
Section: Articles
Language : ID
Recent articles
RUANG UDARA DI ATAS ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA (ALKI): SEBUAH TINJAUAN HUKUM PENDEKATAN NEGARA HUKUM KRISIS EKONOMI: SEBUAH JALAN TENGAH ANALISIS HUKUM BAGI PEKERJA YANG MENOLAK VAKSINASI COVID-19 DI INDONESIA More recent articles
Most cited articles
DESAIN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL YANG EFEKTIF MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PENGGELAPAN BENDA JAMINAN FIDUSIA FAKTOR KRIMINOGEN ILLEGAL MINING TIMAH DI BANGKA BELITUNG PEMBERANTASAN TERORISME BERORIENTASI HAM IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (STUDI KASUS DI PULAU LOMBOK) More cited articles
  1. Acikgoz, O., & Gunay, A. (2020). The Early Impact of The Covid-19 Pandemic on the Global and Turkish Economy. Turkish Journal of Medical Sciences, 50(3), 520–526
  2. Afandi, D. (2008). Hak Atas Kesehatan Dalam Perspektif HAM. Jurnal Ilmu Kedokteran, 2(1), 1–6
  3. Aisha, B. D. (2019). Pemutusan Hubungan Kerja yang Didasarkan Pada Pelanggaran Perjanjian Kerja Bersama. Jurist Diction Law Journal, 2(1), 63–76
  4. Akbar, J. H. (2020). Politik Hukum Pengaturan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Guna Meningkatkan Kualitas Ketenagakerjaan di Era Industri 4.0. Jurnal Hukum Progresif, 8(2), 167–182. https://doi.org/10.14710/jhp.8.2.167-182
  5. Asri Octafia, L. (2021). Vaksin Covid-19: Perdebatan, Persepsi dan Pilihan. Emik, 4(2), 160–174. https://doi.org/https://doi.org/10.46918/emik.v4i2
  6. Danurahman, J., & Kusdarini, E. (2021). Dampak Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) Dalam Perspektif Hukum Di Era Digital. Masalah-Masalah Hukum, 50(2), 151–160. https://doi.org/10.14710/mmh.50.2.2021.151-160
  7. Farianto, W. (2019). Pola Hubungan Hukum Pemberi Kerja dan Pekerja (Hubungan Kerja Kemitraan & Keagenan) (M. Sari (محرر)). Sinar Grafika
  8. Gandryani, F., & Hadi, F. (2021). Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia: Hak Atau Kewajiban Warga Negara (The Vaccination of Covid-19 in Indonesia:Citizen Right or Citizen Duty). Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 10(1), 23–41
  9. Guan, D., Wang, D., Li, S., & Xue, Q. (2020). Global supply-chain effects of COVID-19 control measures. Nature Human Behaviour, 4, 577–587
  10. Handayani, R. T., Arradini, D., Widiyanto, A., & Atmojo, J. T. (2020). Pandemic Covid-19, Body Immunity Response, and Herd Immunity. Jurnal Ilmiah PERMAS: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal, 10(3), 373–380
  11. Kurniawan, M. B. (2021). Politik Hukum Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Atas Kesehatan (Government Legal Politics in Handling of Covid-19 Pandemic Reviewed From The Right To Health’s Perspective). Jurnal Ham, 12(1), 37–55
  12. Mahfud M.D., M. (2010). Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu. Rajawali Pers
  13. Mahfud MD, M. (2006). Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi. LP3ES
  14. Nurhalimah, S. (2020). Covid-19 dan Hak Masyarakat atas Kesehatan. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 7(6), 543–554. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15324
  15. Ozili, P. K., & Arun, T. G. (2020). Spillover of COVID-19: impact on the Global Economy. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.3562570
  16. Pardede, M. (2021). Aspek Hukum Kekarantinaan Kesehatan dan Perlindungan Konsumen dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 21(1), 23. https://doi.org/10.30641/dejure.2021.v21.23-44
  17. Pesulima, T. L., & Hetharie, Y. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19. SASI, 26(2), 280–285
  18. Pohan, M. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu: Menurut Hukum Ketenagakerjaan. MLJ Merdeka Law Journal, 1(2), 60–71
  19. Rahman, Y. A. (2021). Vaksinasi Massal Covid-19 sebagai Sebuah Upaya Masyarakat dalam Melaksanakan Kepatuhan Hukum (Obedience Law). Khazanah Hukum, 3(2), 80–86. https://doi.org/10.15575/kh.v3i2.11520
  20. Rothan, H. A., & Byrareddy, S. N. (2020). The epidemiology and pathogenesis of coronavirus disease (COVID-19) outbreak. Journal of Autoimmunity, 109. https://doi.org/10.1016/j.jaut.2020.102433
  21. Santoso, B. T. (2017). Pemberian Grasi Oleh Presiden Bagi Terpidana Antasari Azhar. Mimbar Yustitia, 1(1), 1–20

Last update:

No citation recorded.

Last update: 2025-06-19 06:05:58

No citation recorded.