ANALISIS HUKUM BAGI PEKERJA YANG MENOLAK VAKSINASI COVID-19 DI INDONESIA

Jefri Hari Akbar, Yusriyadi Yusriyadi, Soeganda Priyatna
DOI: 10.14710/mmh.51.1.2022.1-9
Copyright (c) 2022 Masalah-Masalah Hukum License URL: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

Abstract

Indonesia telah mengumumkan status kedaruratan kesehatan melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Vaksinasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kekebalan tubuh masyarakat. Klaster industri merupakan salah satu titik rawan penambahan pasien Covid-19. Kementerian Kesehatan telah membuat kebijakan program vaksin gotong royong. Tulisan ini membahas perihal analisis hukum bagi pekerja yang menolak vaksinasi Covid-19, serta bagaimana peran badan hukum/pengusaha terkait adanya pekerja yang menolak untuk divaksinasi. Kajian ini menggunakan metode normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Kesimpulannya adalah vaksinasi untuk pekerja dalam kondisi darurat bukanlah hak namun merupakan kewajiban, pengusaha perlu memahami kedudukan regulasi perundangan terkait pengaturan vaksinasi bagi pekerja, sehingga dapat memberikan edukasi serta memberlakukan sanksi bagi pekerja yang tidak mau divaksinasi.

Full Text: PDF

Keywords

Pekerja; Vaksinasi; Coronavirus Disease

References

Acikgoz, O., & Gunay, A. (2020). The Early Impact of The Covid-19 Pandemic on the Global and Turkish Economy. Turkish Journal of Medical Sciences, 50(3), 520–526.

Afandi, D. (2008). Hak Atas Kesehatan Dalam Perspektif HAM. Jurnal Ilmu Kedokteran, 2(1), 1–6.

Aisha, B. D. (2019). Pemutusan Hubungan Kerja yang Didasarkan Pada Pelanggaran Perjanjian Kerja Bersama. Jurist Diction Law Journal, 2(1), 63–76.

Akbar, J. H. (2020). Politik Hukum Pengaturan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Guna Meningkatkan Kualitas Ketenagakerjaan di Era Industri 4.0. Jurnal Hukum Progresif, 8(2), 167–182. https://doi.org/10.14710/jhp.8.2.167-182

Asri Octafia, L. (2021). Vaksin Covid-19: Perdebatan, Persepsi dan Pilihan. Emik, 4(2), 160–174. https://doi.org/https://doi.org/10.46918/emik.v4i2

Danurahman, J., & Kusdarini, E. (2021). Dampak Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) Dalam Perspektif Hukum Di Era Digital. Masalah-Masalah Hukum, 50(2), 151–160. https://doi.org/10.14710/mmh.50.2.2021.151-160

Farianto, W. (2019). Pola Hubungan Hukum Pemberi Kerja dan Pekerja (Hubungan Kerja Kemitraan & Keagenan) (M. Sari (محرر)). Sinar Grafika.

Gandryani, F., & Hadi, F. (2021). Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia: Hak Atau Kewajiban Warga Negara (The Vaccination of Covid-19 in Indonesia:Citizen Right or Citizen Duty). Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 10(1), 23–41.

Guan, D., Wang, D., Li, S., & Xue, Q. (2020). Global supply-chain effects of COVID-19 control measures. Nature Human Behaviour, 4, 577–587.

Handayani, R. T., Arradini, D., Widiyanto, A., & Atmojo, J. T. (2020). Pandemic Covid-19, Body Immunity Response, and Herd Immunity. Jurnal Ilmiah PERMAS: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal, 10(3), 373–380.

Kurniawan, M. B. (2021). Politik Hukum Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Atas Kesehatan (Government Legal Politics in Handling of Covid-19 Pandemic Reviewed From The Right To Health’s Perspective). Jurnal Ham, 12(1), 37–55.

Mahfud M.D., M. (2010). Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu. Rajawali Pers.

Mahfud MD, M. (2006). Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi. LP3ES.

Nurhalimah, S. (2020). Covid-19 dan Hak Masyarakat atas Kesehatan. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 7(6), 543–554. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15324

Ozili, P. K., & Arun, T. G. (2020). Spillover of COVID-19: impact on the Global Economy. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.3562570

Pardede, M. (2021). Aspek Hukum Kekarantinaan Kesehatan dan Perlindungan Konsumen dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 21(1), 23. https://doi.org/10.30641/dejure.2021.v21.23-44

Pesulima, T. L., & Hetharie, Y. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19. SASI, 26(2), 280–285.

Pohan, M. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu: Menurut Hukum Ketenagakerjaan. MLJ Merdeka Law Journal, 1(2), 60–71.

Rahman, Y. A. (2021). Vaksinasi Massal Covid-19 sebagai Sebuah Upaya Masyarakat dalam Melaksanakan Kepatuhan Hukum (Obedience Law). Khazanah Hukum, 3(2), 80–86. https://doi.org/10.15575/kh.v3i2.11520

Rothan, H. A., & Byrareddy, S. N. (2020). The epidemiology and pathogenesis of coronavirus disease (COVID-19) outbreak. Journal of Autoimmunity, 109. https://doi.org/10.1016/j.jaut.2020.102433

Santoso, B. T. (2017). Pemberian Grasi Oleh Presiden Bagi Terpidana Antasari Azhar. Mimbar Yustitia, 1(1), 1–20.