DOI: https://doi.org/10.14710/mmh.52.2.2023.119-130

EFEKTIVITAS E-COURT PERKARA PERDATA MASA PANDEMI DAN PASCAPANDEMI COVID-19 DI MAKASSAR

*Dwi Handayani  -  Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia
Open Access Copyright (c) 2023 Masalah-Masalah Hukum under http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0.

Citation Format:
Abstract

Perkembangan teknologi dan informasi membawa dampak pada lembaga peradilan yang mau tidak mau harus menyesuaikan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan keefektifan penerapan E-Court masa pandemi dan pascapandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Makassar. Pentingnya penelitian ini, sebagai bahan masukan untuk evaluasi kebijakan-kebijakan bidang peradilan yang lebih cepat, mudah dan efisien. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan didukung data primer dan  sekunder. Pengambilan sampel secara purposive sampling dan selanjutnya data-data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas  penerapan e-Court di masa pandemi dan pascapandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Makassar, sejak diberlakukannya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 sangat efektif dan sesuai dengan kondisi saat ini.

Fulltext View|Download
Keywords: Efektivitas; E-Court; Perkara Perdata

Article Metrics:

Article Info
Section: Articles
Language : ID
Recent articles
MENGHINDARI ROLE THEORY DALAM PEMBENARAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU WAKIL BUPATI ANALISIS PENERAPAN KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK (STRICT LIABILITY) DALAM KASUS KORUPSI ARAH KEBIJAKAN SISTEM PEMIDANAAN BAGI KORPORASI DALAM KUHP NASIONAL More recent articles
Most cited articles
PERAN STRATEGIS PERGURUAN TINGGI DALAM PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI URGENSI HUKUM PERIZINAN DAN PENEGAKANNYA SEBAGAI SARANA PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (STUDI KASUS DI PULAU LOMBOK) Kebijakan Mediasi Penal Pada Kasus Pencurian di Kepolisian Surakarta REHABILITASI DALAM UPAYA DERADIKALISASI NARAPIDANA TERORISME More cited articles
  1. Atikah, I. (2018). Implementasi E-Court dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia. Proceeding-Open Sosiety Conference 2018: Social and Political Challenges in Industrial 4.0, 107–127
  2. Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. Crepido, 1(1), 13–22. https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22
  3. Kansil, C. (1986). Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka
  4. Madellu, K. R., Halim, H., & Paserangi, H. (2022). Pelaksanaan E-Court Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Kota Makassar. Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora, 9(1), 531–547. Retrieved from http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/5737
  5. Makturidi, M. G., Ahyani, H., & Muharir, M. (2022). Inovasi Administrasi Perkara Perdata Secara E-Court di Era 4.0. Eksaminasi: Jurnal Hukum, 1(1), 36–49. Retrieved from https://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/eksaminasi/article/view/1192
  6. Mertokusumo, S. (2021). Hukum Acara Perdata Indonesia (1st ed.). Yogyakarta: Mahakarya Pustaka
  7. Muhammad, A. (2000). Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti
  8. Pratama, T. G. W. (2022). Peran Integrasi Teknologi dalam Sistem Manajemen Peradilan. Widya Pranata Hukum, 4(1), 65–83. Retrieved from https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/583
  9. Rasjidi, L. (2001). Dasar-dasar Filsafat dan Teori hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti
  10. Rasyid, R. A. (2006). Hukum Acara Peradilan Agama. Jakarta: Rajawali Pers
  11. Rosady, R. S. R., & Hayati, M. (2021). Sistem E-Court Dalam Pelaksanaan Peradilan Di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, 6(2), 125–143. Retrieved from http://journal.stihtb.ac.id/index.php/jihtb/article/view/203
  12. Sahuri, A. (2019). Penerapan e-Court di Berbagai Negara: Studi Perbandingan dalam Rangka Pengembangan Penerapan E-Court di Indonesia. Retrieved from Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung website: https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/penerapan-e-court-di-berbagai-negara-studi-perbandingan-dalam-rangka-pengembangan-penerapan-e-court-di-indonesia-oleh-achmad-sahuri-s-sy-8-4
  13. Sari, N. P. R. K. (2019). Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia. Yustitia, 13(1), 1–17. Retrieved from https://www.ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/view/275
  14. Sihite, Y. A., & Marpaung, D. S. H. (2022). Efektivitas E-Court Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Di tengah Pandemi Covid-19 Di Indonesia. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 5(1), 95–106. https://doi.org/10.31328/wy.v5i1.2495
  15. Sukaisih, N. (2021). Implementasi Sistem E-Court Pasal 1 Ayat ( 5 ) Perma Nomor 3 Tahun 2018 Perspektif Maslahah Mursalah. Al-Balad: Journal of Constitutional Law, 3(2), 1–18. Retrieved from http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/798
  16. Sukanata, I. G. A. D. D. (2019). Efektifitas Pemberian Sanksi Label Security Checked Terhadap Pelanggar Parkir Kendaraan Roda Empat Di Bandara Ngurah Rai. Kerta Dyatmika, 16(1), 50–61. Retrieved from http://ejournal.undwi.ac.id/index.php/kertadyatmika/article/view/923
  17. Susanto, S., Iqbal, M., & Supriyatna, W. (2020). Menciptakan Sistem Peradilan Efisien Dengan Sistem E-Court Pada Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya. JCH (Jurnal Cendekia Hukum), 6(1), 104–116. https://doi.org/10.33760/jch.v6i1.287
  18. Susilo, A. B. (2013). Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Dalam Perspektif Filsafat Hermeneutika Hukum (Suatu Solusi Terhadap Problematika Penegakan Hukum di Indonesia). Jurnal Hukum Dan Peradilan, 2(3), 449–470. https://doi.org/10.25216/jhp.2.3.2013.449-470
  19. Triana, A., & Taun, T. (2021). Efektivitas Implementasi E-Court Sebagai Perwujudan Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Karawang. Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, 9(7), 1099–1111. Retrieved from https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/69484
  20. Waluyo, B. (2020). Pemaknaan asas-asas hukum acara perdata pasca berlakunya PERMA (E-Court). Webinar Nasional E-Court Kerjasama Dengan Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata (Adhaper) Dan FH UNPAR
  21. Wantu, F. M. (2012). Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata. Jurnal Dinamika Hukum, 12(3), 479–489. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.121
  22. Wijayanta, T. (2014). Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga. Jurnal Dinamika Hukum, 14(2), 216–226. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.291
  23. Yusra, D. (2006). Pengaruh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dalam Menciptakan Kepastian Hukum di Bidang Ketenagakerjaan di Indonesia. Lex Jurnalica, 3(2), 62–74. Retrieved from https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/244

Last update:

No citation recorded.

Last update: 2025-07-17 07:58:30

No citation recorded.