skip to main content

KEBIJAKAN LEGISLATIF DALAM HUKUM PELAKSANAAN PIDANA DI INDONESIA

Open Access Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum under http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0.

Citation Format:
Abstract

Abstract

The regulation of execution law in Indonesia is not occurred integrally and still spread to many constitution regulations, and they are not classified into a law code. Whereas this law can’t be carried out by it self; can only be carried out by people.

In the implementation of criminal law, is required some regulation has afford various rules can be occurred. Beside norm and sanction which are determined in material criminal law, and how is the implementation through law of criminal procedure, also need “the execution law”. But how can it be implemented in Indonesia?

Keywords : execution law, criminal law.

Abstrak

Pengaturan hukum pelaksanaan pidana di Indonesia belum dilakukan secara integral dan masih tersebar dalam berbagai regulasi, dan belum diklasifikasikan ke dalam kodifikasi hukum. Sedangkan hukum seperti ini tidak dapat dijalankan dengan sendirinya, karena hanya dapat dilakukan oleh manusianya.

Dalam pelaksanaan hukum pidana, diperlukan beberapa pengaturan yang dapat mengganti berbagai peraturan yang telah ada. Selain norma dan sanksi yang ditentukan dalam hukum pidana materiil dan bagaimana pelaksanaan melalui hukum acara pidana, juga perlu "hukum eksekusi". Tapi bagaimana hal itu dapat diterapkan di Indonesia?

Kata Kunci : hukum pelaksanaan pidana, hukum pidana.

Fulltext View|Download
Keywords: execution law, criminal law

Article Metrics:

Last update:

No citation recorded.

Last update: 2025-07-05 07:34:00

No citation recorded.