Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia
BibTex Citation Data :
@article{Politika18842, author = {Muhammad Kariem}, title = {ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN DPRD PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGJAKARTA (DIY) TERHADAP IMPLEMENTASI KEISTIMEWAAN}, journal = {Politika: Jurnal Ilmu Politik}, volume = {9}, number = {2}, year = {2018}, keywords = {Keistimewaan, DPRD DIY, Pemerintah Daerah DIY}, abstract = { Artikel ini menjelaskan tentang fungsi pengawasan DPRD DIY terhadap pelaksanan Keistimewaan pada tahun 2017. Pengawasan tersebut dilaksanakan dengan konsep pengawasan apriori dana aposteriori . Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini menunjukkan bahwa keistimewaan memiliki kecenderungan dijalankan dominan oleh eksekutif, sedangkan legislatif menjadi minim peran karena berbagai faktor yang melatarbelakanginya. Artikel ini beragumen bahwa kecenderungan Pemerintah Daerah DIY dalam merespon pengawasan yang dilakukan DPRD DIY adalah hanya dalam konteks yang berhubungan dengan hal administratif semata,namun dalam persoalan dana istimewa, eksekutif tidak responsif terhadap pengawasan legislatif. Pelaksanaan desentralisasi asimteris di Daerah Istimewa Yogyakarta dijalankan secara parsial karena terdapat faktor peran pemerintah pusat yang secara tidak langsung mereduksi kewenangan penyelenggara pemerintahan daerah, tidak hanya itu dominasi eksekutif juga sangat terlihat dalam hubungan antara penyelenggara pemerintahan daerah. }, issn = {2502-776X}, pages = {61--81} doi = {10.14710/jgi.%v.%i.%p}, url = {https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/view/18842} }
Refworks Citation Data :
Artikel ini menjelaskan tentang fungsi pengawasan DPRD DIY terhadap pelaksanan Keistimewaan pada tahun 2017. Pengawasan tersebut dilaksanakan dengan konsep pengawasan apriori dana aposteriori. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini menunjukkan bahwa keistimewaan memiliki kecenderungan dijalankan dominan oleh eksekutif, sedangkan legislatif menjadi minim peran karena berbagai faktor yang melatarbelakanginya. Artikel ini beragumen bahwa kecenderungan Pemerintah Daerah DIY dalam merespon pengawasan yang dilakukan DPRD DIY adalah hanya dalam konteks yang berhubungan dengan hal administratif semata,namun dalam persoalan dana istimewa, eksekutif tidak responsif terhadap pengawasan legislatif. Pelaksanaan desentralisasi asimteris di Daerah Istimewa Yogyakarta dijalankan secara parsial karena terdapat faktor peran pemerintah pusat yang secara tidak langsung mereduksi kewenangan penyelenggara pemerintahan daerah, tidak hanya itu dominasi eksekutif juga sangat terlihat dalam hubungan antara penyelenggara pemerintahan daerah.
Note: This article has supplementary file(s).
Article Metrics:
Last update:
Last update: 2024-11-03 00:50:01
The Authors submitting a manuscript do so on the understanding that if accepted for publication, copyright of the article shall be assigned to Politika: Jurnal Ilmu Politik journal and Master of Political Science Program, Department of Politics and Governance, Universitas Diponegoro as publisher of the journal.
Copyright encompasses rights to reproduce and deliver the article in all form and media, including reprints, photographs, microfilms, and any other similar reproductions, as well as translations.
Politika: Jurnal Ilmu Politik journal and Master of Political Science Program, Department of Politics and Governance, Universitas Diponegoro and the Editors make every effort to ensure that no wrong or misleading data, opinions or statements be published in the journal. In any way, the contents of the articles and advertisements published in Politika: Jurnal Ilmu Politik journal are the sole and exclusive responsibility of their respective authors and advertisers.