skip to main content

Dinamika Kelembagaan Perhutanan Sosial di Wilayah Pehutani: Studi Kasus di KPH Telawa, Jawa Tengah

*S. Agung S. Raharjo  -  Balai Pengelitian dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Indonesia
Baharinawati W. Hastanti  -  Balai Pengelitian dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Indonesia
Nana Haryanti  -  Balai Pengelitian dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Indonesia
Open Access Copyright (c) 2020 Politika: Jurnal Ilmu Politik under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/.

Citation Format:
Abstract

Perhutanan Sosial pada awalnya merupakan inisiatif Perum Perhutani yang mulai diimplementasikan pada tahun 1972. Pada tahun 2017, ada perkembangan baru terkait Perhutanan Sosial di area Perhutani yang dipelopori oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)  melalui Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS). Karena inisiatif dari kementerian, sementara implementasi IPHPS ada di dalam Kawasan Perhutani, maka di lapangan terdapat implikasi-implikasi kelembagaan yang menarik untuk dikaji. Kajian ini menggambarkan dinamika kelembagaan Perhutanan Sosial di dalam kawasan Perum Perhutani setelah keluarnya kebijakan IPHPS. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode pengumpulan data yang menggunakan studi literatur, wawancara dan observasi. Analisis data deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran dinamika kelembagaan sebelum dan setelah penerapan IPHPS. Tulisan ini difokuskan pada aspek kelembagaan pemerintah dan petani (yang menggarap perhutanan sosial) di level bawah (tanah garapan). Hasil penelitian ini menunjukkan struktur kelembagaan pemerintah di dalam program IPHPS lebih kompleks dibandingkan dengan program sebelumnya, yakni program Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).  Kelembagaan petani, di sisi lain, tidak terlalu banyak perbedaan, baik selama masa penerapan program PHBM maupun IPHPS. Kelembagaan petani masih belum mampu mandiri sehingga penguatan kelembagaan petani perlu menjadi prioritas

Fulltext View|Download
Keywords: perhutanan sosial; reforma agraria; sektor kehutanan; kelembagaan
Funding: BPPTPDAS, Ministry of Environment and Forestry

Article Metrics:

Article Info
Section: Articles
Language : ID
Statistics:
  1. Agustina, S. (2013). Konsistensi Penyelenggara Sistem Pemerintahan Daerah Menurut Perspektif Konstitusional. Jurnal Cakrawala Hukum, 18(1), 59–71
  2. Ambarwati, M. E., Sasongko, G., & Therik, W. M. A. (2018). Dynamics of The Tenurial Conflict in State Forest Area (Case in BKPH Tanggung KPH Semarang). Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan, 6(2)
  3. Annisa, W. R., & Zunariyah, S. (2018). Perubahan Pola Pengelolaan Hutan oleh Masyarakat di Desa Kaligunuting (Studi Kasus PHBM di Desa Kaligunting, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur). Journal of Development and Social Change, 1(1), 76–86
  4. Budiono, A. (2008). Kebijakan Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan Saradan dalam Pengelolaan Hutan Berbasis Partisipasi Masyarakat Melalui Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat
  5. Djelau, I., Panjaitan, P. B. P., & Susdiyanti, T. (2014). Kajian Kelembagaan Terhadap Keberhasilan Kelompok Tani Hutan Rakyat di Desa Durjela Kecamatan Pulau-pulau Aru Kepulauan Aru, Maluku. Jurnal Nusa Sylva, 14(1), 43–54
  6. Fauziyah, E., & Sanudin, S. (2017). The Effectiveness of Private Forest Institutional and Policy in Banjarnegara and Banyumas Regency. Jurnal Wasian, 4(2), 79–88
  7. Kurniawan, A. (2010). Implementasi Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Kawasan KPH Telawa: studi kasus di LMDH Sumber Rejeki, Makmur Sejati, Trubus Lestari dan Yosowono. Universitas Negeri Semarang
  8. Maladi, Y. (2012). Dominasi Negara Sebagai Sumber Konflik Agraria di Indonesia. Masalah-Masalah Hukum, 41(3), 432–442
  9. Muttaqin, A. (2013). Ekonomi-Politik Hutan Kemasyarakatan (Kajian Pengelolaan Hutan berbasis Hak-Hak Produktif Masyarakat Sekitar). KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi, 7(2)
  10. Nugraheni, S. A. C., Harsoyo, Y., & Rubiyanto, P. A. (2007). Kontribusi Perum Perhutani Terhadap Kesejahteraan MAsyarakat Desa Hutan Serta Potensi Kemitraanya
  11. Pambudi, R., Maryudi, A., & Purwanto, R. H. (2017). Implementasi Dialog Otentik Dalam Pengelolaan Hutan Di Bkph Ngarengan KPH Pati Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah (Authentic Dialogue Implementation on Forest Management in Bkph Ngarengan KPH Pati Perum Perhutani Central Java Regional Division). Jurnal Manusia Dan Lingkungan, 24(1), 46–54
  12. Permadi, I. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Petani Penggarap Tanah Negara Milik Perum Perhutani. Arena Hukum, 9(2), 225–251
  13. Prastyo, E. E., & Hidayat, K. (2016). Pola Kemitraan Antara Perum Perhutani Dengan Masyarakat Desa Hutan (Studi Kasus Program PKPH di Desa Kucur Dau, Kabupaten Malang). HABITAT, 27(3), 139–149
  14. Raharjo, S. A. S., Pramusinto, A., & Purwanto, R. H. (2013). Sejarah Dominasi Negara Dalam Pengelolaan Cendana Di Nusa Tenggara Timur (History of State Domination on Cendana Management in Nusa Tenggara Timur). Jurnal Manusia Dan Lingkungan, 20(1), 1–10
  15. Rosyadi, S., & Sobandi, K. R. (2014). Relasi Kuasa Antara Perhutani dan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan di Banyumas: Kepentingan Bisnis VS Community Empowerment. Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture, 6(1), 47–56
  16. Subadi. (2009). Tiga Setengah Abad Pengelolaan Tanah Kawasan Hutan di Jawa (Pendekatan Sejarah dan Politik Hukum Pada Masa Kolonial) Subadi. Jurnal Sosial, 10(1), 1–11
  17. Suji, S. (2010). Refleksi Pemberdayaan Desa Hutan Studi Refleksi Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kawasan Hutan di KPH Padangan Kabupaten Bojonegoro. JSEP (Journal of Social and Agricultural Economics), 4(2), 22–38
  18. Suryaningsum, S. (2008). Perspektif Struktur Organisasi (Tinjauan Sebagai Pengubah Perilaku). Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia, 6(1), 63–74
  19. Utama, S., Sumardjo, S., Susanto, D., & Gani, D. S. (2010). Dinamika Kelompok Tani Hutan pada Pengelolaan Hutan Produksi Bersama Masyarakat di Perum Perhutani Unit I Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Penyuluhan, 6(1)
  20. Wartiningsih, W., & Nuswardani, N. (2016). Pembentukan LMDH: Upaya Mencegah Konflik antara Perum Perhutani dan Masyarakat Sekitar Hutan. Arena Hukum, 8(3), 447–463
  21. Wilujeng, E. (2015). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dalam Rangka Pelestarian Hutan Di KPH Blora. Kebijak. Dan Manaj. Publik, 3, 1–10
  22. Yanuardi, Y. (2013). Konflik Antara Negara dan Masyarakat Sekitar Hutan Pasca Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat. Informasi, 39. https://doi.org/10.21831/informasi.v0i2.4444
  23. Zubir, Z. (2015). Rontoknya Dominasi Negara di Tambang Batu Bara Ombilin Sawahlunto. Jurnal Ilmu Sosial Mamangan, 3(2), 15–26

Last update:

No citation recorded.

Last update:

No citation recorded.