skip to main content

Ekonomi Politik Investasi Perusahaan Multinasional di Era Pemerintahan Joko Widodo

*Farhan Alam  -  Universitas Gadjah Mada, Indonesia
Open Access Copyright (c) 2020 Politika: Jurnal Ilmu Politik under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/.

Citation Format:
Abstract

Artikel ini membahas upaya negara untuk menghindari ketergantungan dalam hubungan antara negara berkembang dan perusahaan multinasional (PMN). Kelompok Neo-Marxis, khususnya teori ketergantungan menganggap bahwa PMN adalah bagian dari kepentingan negara kapitalis pusat di negara berkembang. Oleh karena itu, keberadaan PMN cenderung membuat negara berkembang bergantung padanya. Hal ini berbeda dengan kasus pengelolaan investasi PMN di Indonesia. Pada pemerintahan Joko Widodo, terlihat bahwa negara berkembang bisa memiliki daya tawar yang cukup kuat sehingga dapat melakukan negosiasi dengan PMN. Dengan menggunakan studi pustaka, artikel ini mengumpulkan berbagai data sekunder terkait argumen pemerintah terhadap fenomena PMN melalui media massa dan dokumen pemerintah. Indonesia melalui stabilitas ekonomi dan politik berupaya untuk meningkatkan posisi tawar sehingga akan terjadi kompetisi yang adil diantara PMN ketika berinvestasi. Hasil dari peningkatan daya tawar ini adalah hubungan yang lebih seimbang antara negara dengan PMN. Keseimbangan hubungan menjadikan kepentingan negara berkembang dan PMN dapat saling beriringan tanpa adanya pihak yang mendominasi. Ini menunjukkan pada kita bahwa ketergantungan dapat dihindari apabila pemerintah memiliki kemampuan untuk meningkatkan posisi tawar negara berkembang.

 

Fulltext View|Download
Keywords: investasi; ketergantungan; negara berkembang; perusahaan multinasional

Article Metrics:

  1. Anoraga, P. (1995). Perusahaan Multinasional dan Penanaman Modal Asing. Pustaka Jaya
  2. Babic, M., Fichtner, J., & Heemskerk, E. M. (2017). States Versus Corporations: Rethinking The Power of Business in International Politics. The International Spectator, 52(4), 20–43
  3. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI. (2018). Realisasi Penanaman Modal PMDM-PMA TriwulanIV dan Januari–Desember Tahun 2017. Retrieved from https://www.bkpm.go.id/images/uploads/file_siaran_pers/Paparan_Indonesia_TW_IV_-_2017_Kepala.pdf
  4. Baihaki, L. (2013). Ekonomi-Politik Kebijakan Impor Garam Indonesia Periode 2007-2012. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 17(1), 1–16
  5. BBC. (2016). Kekurangan Pasokan Gula, Coca-cola hentikan produksi di Venezuela, BBC. Retrieved from http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/05/160524_majalah_cocacola_venezuela
  6. Born, H., & Leigh, I. (2007). Mendorong Akuntabilitas Intelijen: Dasar Hukum dan Praktik Terbaik dari Pengawasan Intelijen (Terj.Ria Nuri Dharmawan). (B. S. Hadiwinata, Ed.). Jakarta: DCAF-FES SSR Vol.I
  7. Budi, N. (2011). Indonesia Diprediksi Jadi Raja Ekonomi Di Asia Tenggara. Retrieved from http://www.tribunnews.com/bisnis/2011/10/31/indonesia-diprediksi-jadi-raja-ekonomi-di-asia-tenggara
  8. Cochrane, J. (2013). Multinationals Hasten to Invest in Indonesia. Retrieved from http://www.nytimes.com/2013/04/24/business/global/indonesia-sees-foreign-investment-surge.html?mcubz=3
  9. Kusuma, H. (2017). Sri Mulyani: Perusahaan yang Penghasilannya dari RI Harus Bayar Pajak
  10. Leonard, H. J. (1979). Multinational corporations and politics in developing countries. World Pol., 32, 454
  11. Madeley, J. (2009). Big Business, Poor Peoples: How Transnational Corporations Damage The World’s Poor. Zed Books Ltd
  12. Martini, R. (2015). Persepsi Mahasiswa Fisip Undip terhadap Profil Kabinet Kerja Jokowi. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 1(2), 34–44. Retrieved from https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jiip/article/view/1618
  13. May, C. (2017). Multinational Corporations in World Development: 40 Years On. Third World Quarterly, 38(10), 2223–2241
  14. Mohan, G., Asante, K. P., & Abdulai, A.-G. (2018). Party Politics and The Political Economy of Ghana’s Oil. New Political Economy, 23(3), 274–289
  15. Nizamuddin, A. M. (2008). Declining Risk, Market Liberalization and State-Multinational Bargaining: Japanese Automobile Investments in India, Indonesia and Malaysia. Pacific Affairs, 81(3), 339–359
  16. Prayogo, C. (2017). Bank Dunia:Perusahaan Multinasional Butuh Regulasi Ramah Bisnis. Retrieved from https://www.wartaekonomi.co.id/read159491/bank-dunia-perusahaan-multinasional-butuh-regulasi-ramah-bisnis.html
  17. Putri, Budiati, U. (2018). Chevron Ingin Kepastian Kebijakan Fiskal Pemerintah. Retrieved from https://bisnis.tempo.co/read/1085235/chevron-ingin-kepastian-kebijakan-fiskal-pemerintah
  18. Rina, D. (2016). Di San Fransisco, Jokowi Sebut Indonesia Tiru Ronald Reagan. Retrieved from https://m.tempo.co/read/news/2016/02/18/090745992/di-san-fransisco-jokowi-sebut-indonesia-tiru-ronald-reagan
  19. Setiawan, Sakina, R, D. (2017). orporasi Multinasional Ramai-ramai Hengkang dari Venezuela. Retrieved from https://ekonomi.kompas.com/read/2017/04/22/140000926/korporasi.multinasional.ramai-ramai.hengkang.dari.venezuela
  20. Sklar, R. L. (1976). Postimperialism: A Class Analysis of Multinational Corporate Expansion. Comparative Politics, 9(1), 75–92
  21. Stefanie, C. (2017). Jokowi Ambil Sikap Tegas jika Freeport Tolak Berunding. Retrieved from https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170223104251-85-195566/jokowi-ambil-sikap-tegas-jika-freeport-tolak-berunding/
  22. Tempo.co. (2017). Jokowi Bangga Survei Layak Investasi Tingkatkan Kepercayaan Dunia. Retrieved from https://bisnis.tempo.co/read/882763/jokowi-bangga-survei-layak-investasi-tingkatkan-kepercayaan-dunia
  23. Udofia, O. E. (1984). Imperialism in Africa: A Case of Multinational Corporations. Journal of Black Studies, 14(3), 353–368
  24. Umar, A. R. M. (2012). Ekonomi Politik Perminyakan Indonesia: Analisis Kebijakan Liberalisasi Sektor Hulu Migas Indonesia Pasca-1998. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 16(1), 45–61
  25. Washington, S, A., & Wilkinson, M. (2017). ustralia Kejar 19 Perusahaan Multinasional Terkait Pajak. Retrieved from https://news.detik.com/australia-plus-abc/d-3715367/australia-kejar-19-perusahaan-multinasional-terkait-pajak?n992204australia
  26. White, N. J. (2017). The Settlement of Decolonization and Post-Colonial Economic Development: Indonesia, Malaysia, and Singapore Compared. Bijdragen Tot de Taal-, Land-En Volkenkunde/Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia, 173(2–3), 208–241
  27. Widodo, J. (2014). Opening Indonesia: A Conversation With Joko Widodo. Foreign Affairs, 93(6), 56–61

Last update:

No citation recorded.

Last update:

No citation recorded.