DOI: https://doi.org/10.14710/jhp.9.2.87-98

NOTARY AS A REPORTING PARTY IN THE ERADICATION OF THE CRIME OF MONEY LAUNDERING

*Edhei Sulistyo  -  Kepolisian Republik Indonesia, Indonesia

Citation Format:
Abstract

The purpose of this study is to find out and analyze the disharmony of notary arrangements as reporting parties in efforts to eradicate money laundering. This research uses qualitative methods and normative juridical approaches, as well as descriptive analytical research specifications. The results of the study indicate that the notary arrangement as one of the reporting parties in the effort to eradicate the money laundering crime regulated through a government regulation has violated the principle that the applicable laws and regulations can only changed by laws and regulations that are equivalent or higher, has also violated several principles of the formation of good laws and regulations, including institutional principles and also the principle of conformity.

Fulltext View|Download
Keywords: Disharmony; Notary Public; Money Laundering

Article Metrics:

Article Info
Section: Articles
Language : EN
Recent articles
Daftar Isi Jurnal Hukum Progresif, Vol. 9, No. 2, Oktober 2021 PENJATUHAN SANKSI TERHADAP PEJABAT PEMERINTAHAN YANG TIDAK MELAKSANAKAN PUTUSAN PERATUN KEDUDUKAN DAN STATUS TANAH PECATU SEBAGAI HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT TINJAUAN YURIDIS KEBEBASAN SIPIL DALAM PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DI MASA PANDEMI COVID 19 More recent articles
Most cited articles
Arsenal Hukum Progresif Pembangunan Hukum Negara dalam Masyarakat Multikultural: Perspektif Hukum Progresif Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan More cited articles
  1. Ariani, Nevy Varida. “Beneficial Owner: Mengenali Pemilik Manfaat Dalam Tindak Pidana Korporasi.” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 20, no. 1 (2020): 78
  2. Armansyah, and Triastuti. “Beneficial Ownership Dan Kewajiban Pelaporan Atas Transaksi Keuangan Mencurigakan.” Adil: Jurnal Hukum 9, no. 2 (2018): 1–17
  3. Bombing, Ineke. “Pengawasan Terhadap Pejabat Notaris Dalam Pelanggaran Kode Etik.” Lex Privatium 4, no. 2 (2015): 110
  4. Halim, Fatimah. “Hukum Dan Perubahan Sosial.” Al-Daulah 4, no. 1 (2015): 107–15
  5. Harjono, Dhaniswara K. “Pengaruh Sistem Hukum Common Law Terhadap Hukum Investasi Dan Pembiayaan Di Indonesia.” Lex Jurnalica 6, no. 3 (2009): 180–94
  6. Huda, Ni’matul. “Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 13, no. 1 (2006): 29. doi: 10.20885/iustum.vol13.iss1.art2
  7. Irawan Febriansyah, Ferry. “Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” Perspektif 21, no. 3 (2016): 221
  8. Kurniawan, I Wayan Arya. “Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Yang Tidak Dibacakan Dihadapan Para Penghadap.” Acta Comitas 3, no. 3 (2018): 489–99
  9. Lubis, Fauziah. Advokat Vs Pencucian Uang. Yogyakarta: Deepublish, 2020
  10. Nurhardianto, Fajar. “Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia.” TAPIs 11, no. 1 (2015): 34–45
  11. Pramono, Dedy. “Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia.” Lex Jurnalica 12, no. 3 (2015): 249
  12. Prana, Rahma Putri. “Peran Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Investor Untuk Menghindari Kerugian Akibat Praktik Manipulasi Pasar Di Pasar Modal.” Repertorium: Jurnal Ilmiah Kenotariatan 8, no. 1 (2019): 53
  13. Rosana, Ellya. “Modernisasi Dan Perubahan Sosial.” TAPIs 7, no. 12 (2011): 31–47
  14. Rosidah, Zaidah Nur. “Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Perkawinan Beda Agama.” Al-Ahkam 23, no. 1 (2013): 6. doi: 10.21580/ahkam.2013.23.1.70
  15. Salam, Samsir. “Hukum Dan Perubahan Sosial (Kajian Sosiologi Hukum).” Tahkim 9, no. 1 (2015): 160–69
  16. Setiabudhi, I Ketut Rai, and Gde Made Swardhana. “Sanksi Hukum Terhadap Notaris Yang Melanggar Kewajiban Dan Larangan Undang-Undang Jabatan Notaris.” Acta Comitas 1 (2017): 110–21
  17. Sodiq, Moh. “Relevansi Kewajiban Ingkar Notaris Dalam Menjalankan Jabatannya ( Analisis Pasal 16 Huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris ).” Lex Renaissance 1, no. 2 (2017): 133
  18. Sutrasno, S. Andi. “Kajian Normatif Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.” Rechtstaat 8, no. 1 (2014): 3
  19. Widiarto, Aan Eko. “Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi.” Jurnal Konstitusi 16, no. 1 (2019): 36–37. doi: 10.31078/jk1612

Last update:

  1. EMERGENCY LAW IN THE INDONESIAN LEGAL SYSTEM

    Debby Ekowati. Jurnal Hukum Progresif, 10 (2), 2022. doi: 10.14710/jhp.10.2.112-126

Last update: 2024-04-17 13:29:17

No citation recorded.