NETRALITAS BIROKRASI PADA PILGUB JATENG 2013

*Rina Martini  -  Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Indonesia
Published: .
Open Access
Citation Format:
Abstract
Dalam perjalanan sejarah, birokrasi selalu memiliki posisi yang sangat strategis serta memiliki kekuatan besar dalam menentukan pencapaian tujuan negara. Dengan demikian, birokrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus profesional dan Netral yaitu  tidak memihak kepada salah satu kekuasaan. Sedangkan pada kenyataannya Birokrasi Indonesia sampai saat ini masih belum netral dari berbagai intervensi kepentingan. Pada Pilgub Jateng 2013, ternyata birokrasi juga belum bisa netral, misalnya terlihat dari adanya aparat desa yang tidak netral, dan adanya PNS yang menjadi anggota partai politik; Gejala tidak netral itu terjadi pada 20 wilayah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Sehingga untuk menjamin agar birokrasi bisa netral pada ajang semua pemilu, maka “birokrasi sebaiknya tidak diberi hak pilih”.
Keywords: Pemilihan gubernur; netralitas birokrasi; pelanggaran.

Article Metrics:

Last update: 2021-02-26 20:36:40

No citation recorded.

Last update: 2021-02-26 20:36:41

No citation recorded.