NETRALITAS BIROKRASI PADA PILGUB JATENG 2013

Abstract
Dalam perjalanan sejarah, birokrasi selalu memiliki posisi yang sangat strategis serta memiliki kekuatan besar dalam menentukan pencapaian tujuan negara. Dengan demikian, birokrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus profesional dan Netral yaitu tidak memihak kepada salah satu kekuasaan. Sedangkan pada kenyataannya Birokrasi Indonesia sampai saat ini masih belum netral dari berbagai intervensi kepentingan. Pada Pilgub Jateng 2013, ternyata birokrasi juga belum bisa netral, misalnya terlihat dari adanya aparat desa yang tidak netral, dan adanya PNS yang menjadi anggota partai politik; Gejala tidak netral itu terjadi pada 20 wilayah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Sehingga untuk menjamin agar birokrasi bisa netral pada ajang semua pemilu, maka “birokrasi sebaiknya tidak diberi hak pilih”.
Keywords: Pemilihan gubernur; netralitas birokrasi; pelanggaran.
Article Metrics:
Related articles
PELANGGARAN KODE ETIK BERAT OLEH ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT PADA PEMILU TAHUN 2014 DAN PILKADA TAHUN 2015
EVALUASI ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DI ERA DEMOKRASI ELEKTORAL
PROFILING DAN BERBAGAI GAGASAN POLITIK KEPENTINGAN MASYARAKAT LOKAL DALAM IKLAN PEMILIHAN GUBERNUR JAWA TENGAH 2013
Last update: 2021-04-13 11:15:18
No citation recorded.
Last update: 2021-04-13 11:15:18
No citation recorded.