EVALUASI KINERJA OPERASIONAL BUS TRAYEK TERBOYO – MANGKANG BERDASARKAN BIAYA OPERASI KENDARAAN (STUDI KASUS : PERUM DAMRI UABK SEMARANG)

Abstract

Perum DAMRI merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertugas memfasilitasi transportasi rakyat. Selama kurang lebih enam tahun terakhir, penjadwalan bus yang dianut Perum DAMRI beberapa kali mengalami pergantian sistem, yaitu penggunaan sistem Plafon (sistem pengawasan rit) dan sistem timetabled/sistem pengkarcisan. Penggantian sistem tersebut dikarenakan adanya kenaikan biaya operasional jika tetap memberlakukan sistem sebelumnya. Namun selama ini, di dalam DAMRI sendiri belum terdapat evaluasi yang jelas mengenai kenaikan biaya operasional tersebut. Oleh sebab itu diperlukan evaluasi terhadap komponen-komponen yang merupakan bagian dari biaya operasional. Selain itu, perlu juga dilakukan penelitian mengenai harapan semua stakeholder untuk pemilihan sistem yang diberlakukan. Dari hasil penelitian, besar biaya operasional per bus-km yang dikeluarkan oleh Perum DAMRI jika diberlakukan sistem penjadwalan timetabled lebih besar dibandingkan jika menggunakan sistem penjadwalan plafon, yaitu Rp 3.338,58/bus-km untuk penjadwalan timetabled dan Rp 3.336,73/bus-km untuk penjadwalan plafon. Perbedaan ini terdapat pada komponen biaya tidak langsung yaitu biaya pegawai selain awak kendaraan. Walaupun secara perhitungan biaya tidak ada perbedaan, namun secara operasional yaitu dari hasil kuesioner direkomendasikan untuk memberlakukan sistem plafon. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa bahwa 64,29% awak kendaraan, 53,33% staf Perum DAMRI UABK Semarang dan 69% penumpang bus DAMRI lebih memilih sistem plafon dibandingkan dengan sistem timetabled.

Kata kunci : penjadwalan bus, biaya operasional, plafon, timetabled

Perum DAMRI is the public institution which facilitate people transportation. During the last sixth year, bus scheduling embraced by DAMRI, several times experience of the system commutation, that is use of plafond system (by rit observation) and timetabled system (by ticket). The system replacement because of increasing operating expenses if remain to the previous system. But during the time, in DAMRI itself there are no clear evaluation of the operating expenses. Evaluation to component representing the part of operating expenses is needed. Others, also need research of expectation of all stakeholder for the system choice. The result shows that, operating expenses of per bus-km released by Perum DAMRI is bigger for timetabled system scheduling compared to plafond system scheduling, that is Rp 3.338,58 / bus-km for timetabled and Rp 3.336,73 / bus-km for plafond. This difference relied on component of indirect expenses that is officer expense besides bus crew. Although in expense calculation there no difference, but operationally, the result from questionair recommended to used the plafond system which choosed by 64,29% of bus crew, 53,33% of DAMRI staff, and 69% of passenger.

Keyword : bus scheduling, operating expenses, plafond, timetabled