BibTex Citation Data :
@article{JMKI20627, author = {Agus S and Sutopo Jati}, title = {Kebijakan Penyelamatan 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) dan Penurunan Stunting di Kota Semarang}, journal = {Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia}, volume = {6}, number = {1}, year = {2018}, keywords = {Policy, Rescuing 1000 HPK, Stunting}, abstract = { Stunting dianggap masalah kronis jika prevalensinya 20% atau lebih. Hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) 2017 stunting Kota Semarang 21%, sedangkan 2016 hanya 16,5%. Peraturan Presiden 42/2013 tentang gerakan nasional percepatan perbaikan gizi mengarahkan pada penyelamatan seribu hari pertama kehidupan (1000 HPK) & penurunan stunting . Sedangkan Kota Semarang memilih untuk mengeluarkan Peraturan Daerah Keselamatan Ibu dan Anak (KIA). Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan penyelamatan 1000 HPK dan penurunan stunting di Kota Semarang. Penelitian ini adalah penelitian observasional dengan rancangan kualitatif secara deskriptif melalui wawancara mendalam dan observasi. Informan utama adalah tujuh informan dari instansi pemerintah tingkat kota. Informan triangulasi terdiri dari lima informan instansi tingkat kota dan kecamatan. Analisis penelitian menggunakan analisis segitiga kebijakan yaitu content, contex dan process . Hasil penelitian secara content perda KIA belum fokus pada upaya 1000 HPK dan stunting . Konten Perda KIA lebih fokus dan dominan mengatur upaya intervensi spesifik terkait pelayanan kesehatan. Sedangkan sektor non kesehatan untuk intervensi sensitif belum banyak diatur dan masuk ke Perda. Upaya penyelamatan 1000 HPK dan stunting ditemukan pernah dibahas dalam kajian Rencana Aksi Daerah (RAD), tetapi tidak tuntas. Secara context politik, ekonomi dan sosial budaya, perda KIA belum fokus, tidak berhubungan langsung, dan belum melibatkan semua intervensi untuk penyelamatan 1000 HPK dan stunting . Secara process baik formulasi hingga evaluasi perda KIA belum melibatkan semua lintas sektor, memasukan dan mengevaluasi intervensi sensitif dan spesifik non kesehatan yang bermuara pada 1000 HPK dan stunting . Kebijakan 1000 HPK dan penurunan stunting sudah diarahkan kepada kajian RAD, tetapi belum ada koordinasi lintas sektor dan kajian berhenti di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang. }, issn = {2548-7213}, pages = {1--7} doi = {10.14710/jmki.6.1.2018.1-7}, url = {https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jmki/article/view/20627} }
Refworks Citation Data :
Stunting dianggap masalah kronis jika prevalensinya 20% atau lebih. Hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) 2017 stunting Kota Semarang 21%, sedangkan 2016 hanya 16,5%. Peraturan Presiden 42/2013 tentang gerakan nasional percepatan perbaikan gizi mengarahkan pada penyelamatan seribu hari pertama kehidupan (1000 HPK) & penurunan stunting. Sedangkan Kota Semarang memilih untuk mengeluarkan Peraturan Daerah Keselamatan Ibu dan Anak (KIA). Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan penyelamatan 1000 HPK dan penurunan stunting di Kota Semarang.
Penelitian ini adalah penelitian observasional dengan rancangan kualitatif secara deskriptif melalui wawancara mendalam dan observasi. Informan utama adalah tujuh informan dari instansi pemerintah tingkat kota. Informan triangulasi terdiri dari lima informan instansi tingkat kota dan kecamatan. Analisis penelitian menggunakan analisis segitiga kebijakan yaitu content, contex dan process.
Hasil penelitian secara content perda KIA belum fokus pada upaya 1000 HPK dan stunting. Konten Perda KIA lebih fokus dan dominan mengatur upaya intervensi spesifik terkait pelayanan kesehatan. Sedangkan sektor non kesehatan untuk intervensi sensitif belum banyak diatur dan masuk ke Perda. Upaya penyelamatan 1000 HPK dan stunting ditemukan pernah dibahas dalam kajian Rencana Aksi Daerah (RAD), tetapi tidak tuntas. Secara context politik, ekonomi dan sosial budaya, perda KIA belum fokus, tidak berhubungan langsung, dan belum melibatkan semua intervensi untuk penyelamatan 1000 HPK dan stunting. Secara process baik formulasi hingga evaluasi perda KIA belum melibatkan semua lintas sektor, memasukan dan mengevaluasi intervensi sensitif dan spesifik non kesehatan yang bermuara pada 1000 HPK dan stunting. Kebijakan 1000 HPK dan penurunan stunting sudah diarahkan kepada kajian RAD, tetapi belum ada koordinasi lintas sektor dan kajian berhenti di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang.
Note: This article has supplementary file(s).
Article Metrics:
Last update:
Proceedings of the International Conference on Intellectuals’ Global Responsibility (ICIGR 2022)
Last update: 2024-04-16 09:21:20
The Authors submitting a manuscript do so on the understanding that if accepted for publication, copyright of the article shall be assigned to JMKI journal and Master’s Study Program in Public Health, Faculty of Public Health, Diponegoro University as the publisher of the journal. Copyright encompasses rights to reproduce and deliver the article in all form and media, including reprints, photographs, microfilms, and any other similar reproductions, as well as translations.
JMKI journal and Master of Public Health Study Program, Universitas Diponegoro and the Editors make every effort to ensure that no wrong or misleading data, opinions or statements be published in the journal. In any way, the contents of the articles and advertisements published in JMKI journal are the sole and exclusive responsibility of their respective authors and advertisers.
The Copyright Transfer Form can be downloaded here: [Copyright Transfer Form JMKI]. The copyright form should be signed originally and send to the Editorial Office in the form of original mail, scanned document or fax :
Farid Agushybana, S.KM., Ph.D (Editor-in-Chief)Editorial Office of Jurnal Manajemen Kesehatan IndonesiaMaster of Public Health Study Program, Universitas DiponegoroJl. Prof. Soedarto, Kampus Undip Tembalang, Semarang, Central Java, Indonesia 50275Telp./Fax: +62-24-7460044Email: hybana@gmail.com / jmki@live.undip.ac.id
Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia (e-ISSN: 2548-7213, p-ISSN: 2303-3622) is published by Master of Publich Health, Faculty of Public Health, Universitas Diponegoro under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
View statistics
