DOI: https://doi.org/10.14710/mkmi.20.2.99-105

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan pada Indikator Kebencanaan di Balkesmas Wilayah Magelang Provinsi Jawa Tengah

1Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

2Bagian Administrasi Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

Received: 19 Jan 2021; Revised: 29 Jan 2021; Accepted: 11 Feb 2021; Published: 1 Apr 2021.
Open Access Copyright (c) 2021 MEDIA KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA under http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/.

Citation Format:
Abstract

ABSTRAK

Latar Belakang: Indonesia merupakan negara yang rawan bencana. Oleh karena itu, untuk menjamin ketersediaan kebutuhan dasar warganya, perlu diatur dalam Standar Pelayanan Minimal. Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi dengan jumlah kejadian bencana terbanyak di Indonesia pada tahun 2019. Sebagai Unit Pelaksana Teknis pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Balkesmas Magelang juga harus membantu melaksanakan SPM kesehatan provinsi pada indikator kebencanaan untuk mencapai target 100%.

Metode: Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam dan subjek penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling.

Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek input yaitu belum tersedianya tenaga surveilans, epidemiologi, dan kesehatan reproduksi, belum adanya alokasi anggaran dan pengadaan sarana dan prasarana, serta belum tersedianya juknis/SOP pelaksanaan SPM di lingkup Balkesmas, aspek proses yaitu belum melaksanakan langkah kegiatan penentuan sasaran, kegiatan perencanaan, penyiapan sarana, prasarana, dan SDM, serta kegiatan pelaksanaan pemenuhan pelayanan, dan pada aspek lingkungan diketahui bahwa kondisi geografis dan potensi kejadian bencana di wilayah kerja Balkesmas Magelang berbeda-beda serta adanya keterlibatan dari lintas sektor.

Simpulan: Kesiapan pelaksanaan SPM kebencanaan di Balkesmas Wilayah Magelang belum berjalan optimal dikarenakan belum melaksanakan seluruh mekanisme kegiatan sesuai dengan peraturan yang tersedia. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain aspek input, proses, dan lingkungan.

Kata kunci: Standar Pelayanan Minimal, kebencanaan, Balkesmas Magelang

 

ABSTRACT

Title: Implementation of Minimum Service Standards in the Health Sector on Disaster Indicators in Balkesmas Magelang Region, Central Java Province

 

Background: Indonesia is a disaster-prone country. Therefore, to ensure the availability of the basic needs of its citizens, it is necessary to set the Minimum Service Standards. Central Java Province is the province with the highest number of disasters in Indonesia in 2019. As the Technical Implementation Unit for the Central Java Province government, Balkesmas Magelang must also help implement provincial health MSS on disaster indicators to achieve the 100% target.

Method: The study was conducted using qualitative methods with a descriptive-analytic approach. Data collection was carried out by using in-depth interviews and the research subjects were determined by purposive sampling technique.

Result: The results showed that in the input aspect, surveillance, epidemiology, and reproductive health personnel were not available, there was no budget allocation and provision of facilities and infrastructure, and there were no technical guidelines / SOPs for the implementation of MSS in the scope of Balkesmas, the process aspect was that they had not carried out the activity steps. determination of targets, planning activities, preparation of facilities, infrastructure, and human resources, as well as activities for the implementation of service fulfillment, and in environmental aspects it is known that the geographical conditions and potential for disasters in the working area of Balkesmas Magelang are different and there is involvement from across sectors.

Conclusion: The readiness of implementing disaster MSS in Balkesmas Magelang Region has not been optimal because it has not implemented all activity mechanisms in accordance with the available regulations. This is influenced by several factors, including aspects of the input, process, and environment.

Keywords: minimum service standards, disaster, Balkesmas Magelang

Fulltext View|Download
Keywords: standar pelayanan minimal; kebencanaan; Balkesmas Magelang

Article Metrics:

Article Info
Section: Research Article
Language : ID
Recent articles
Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Praktik ASI Eksklusif di Daerah Pertanian Kabupaten Semarang (Studi pada Ibu yang Memiliki Bayi Usia 0−6 Bulan) Analisis Faktor yang Berhubungan dengan Penggunaan Vasektomi di Desa Karanganyar Kabupaten Ngawi Jawa Timur Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan pada Indikator Kebencanaan di Balkesmas Wilayah Magelang Provinsi Jawa Tengah Literature Review : Hubungan Aktivitas Fisik dan Kebiasaan Konsumsi Fast Food dengan Kejadian Obesitas Pada Anak Sekolah Dasar Pemasaran Sosial menggunakan Media Sosial dalam Upaya Pencegahan Penularan Covid-19: Tinjauan Literatur More recent articles
Most cited articles
Analisis Karakteristik Lingkungan Pada Kejadian Leptospirosis di Kabupaten Demak Jawa Tengah Tahun 2009 Perilaku Wanita Pekerja Seks dalam Pencegahan Infeksi Menular Seksual (Studi Kualitatif Pada Anak Asuh di Lokalisasi Gembol, Sukosari, Bawen, Kabupaten Semarang) Infeksi Nosokomial di RSUD Setjonegoro Kabupaten Wonosobo Perilaku Wanita Pekerja Seks dalam Pencegahan Infeksi Menular Seksual (Studi Kualitatif Pada Anak Asuh di Lokalisasi Gembol, Sukosari, Bawen, Kabupaten Semarang) More cited articles
  1. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 425 Tahun 2006 tentang Pedoman Kebijakan Dasar Balai Kesehatan Masyarakat. Jakarta; 2006
  2. Mujiati M, Yuniar Y. Ketersediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dalam Era Jaminan Kesehatan Nasional di Delapan Kabupaten-Kota di Indonesia. Media Penelitian dan Pengembagan Kesehatan. 2017;26(4):201–10
  3. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indoensia Nomor 066/MENKES/SK/II/2006 tentang Pedoman Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan dalam Penanggulangan Bencana. Jakarta; 2006
  4. Sari RP, M SB, Cahyo K. Gambaran Pelaksanaan Kegiatan Kelas Ibu Hamil di Wilayah Kerja Puskesmas Mranggen Kabupaten Demak. Jurnal Kesehatan Masyarakat. 2014;2(3):176–83
  5. Arifudin, Sudirman, Andri M. Evaluasi Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Pada Penempatan Kerja Petugas Di UPT Puskesmas Lembasada. Jurnal Promotif. 2017;7(1):1–14
  6. Lumbanraja P, Nizma C. Pengaruh Pelatihan Dan Karakteristik Pekerjaan Terhadap Prestasi Kerja Perawat di Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Langsa. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan. 2010;12:142–55
  7. Sriatmi A, Patriajati S, Fatmasari EY. The Community Satisfaction and Participation of the Health Planning Process in Primary Health Care. Jurnal Kesehatan Mayarakat. 2018;14(2):279–88
  8. Rahayu T. Evaluasi Pelaksanaan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Demam Berdarah Dengue di Wiayah Kerja Puskesmas Ketapang 2 (Studi di Kecamatan MMentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah). Jurnal Kesehatan Masyarakat. 2012;1(2):479–92
  9. S Cecilia Ninik, Mawarni A, Sriatmi A. Analisis Sistem Manajemen dalam Kegiatan Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah Dasar di Puskesmas Kabupaten Demak. Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan. 2016;2(5):281–8
  10. Ristiani IY. Pengaruh Sarana Prasarana dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien (Studi Pada Pasien Rawat Jalan Unit Poliklinik IPDN Jatinangor). Jurnal Coopetition. 2017;8(2):155–66
  11. Asri AC, Budiono I. Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga di Puskesmas. HIGEIA (Journal Public Health Research and Development). 2019;3(4):556–67
  12. Alifah N. Analisis Sistem Manajemen Program Pemberian ASI Eksklusif di Wilayah Kerja Puskesmas Candilama Kota Semarang. Jurnal Kesehatan Masyarakat. 2012;1(2):97–107
  13. Bustari A, Laksono T, Hasanbasri M. Kolaborasi Lintas Sektoral dalam Kesiapsiagaan Bencana Banjir Studi Kasus di Kabupaten Aceh Tamiang. Jurnal Online Keperawatan Indonesia. 2018;1(1):42–64
  14. Ahmad Syarif, Andi Alimuddin Unde LA. Pentingnya Komunikasi dan Informasi pada Implementasi Kebijkan Penyelenggaran Penanggulangan Bencana di Kota Makassar. Jurnal Komunikasi KAREBA. 2014;3(3):142–52
  15. Aurellia Chintia Deby H, Yaqub Cikusin RPW. Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Tahap Kesiapsiagaan (Studi Pada Kantor BPBD Kota Batu). Jurnal Respon Publik. 2019;13(3):34–41
  16. Departemen Kesehatan RI. Pedoman Teknis Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana. Jakarta; 2007

Last update:

No citation recorded.

Last update: 2024-11-11 21:15:51

No citation recorded.