DOI: https://doi.org/10.14710/mmh.46.2.2017.163-169

DISKRIMINASI PENEGAKAN HUKUM DALAM PENANGANAN PENCURIAN ARUS LISTRIK DI DISTRIK DILI

*Nuno Saldanha Da Silva Fatima  -  Universitas Nusa Cendana, Indonesia
Open Access Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum under http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0.

Citation Format:
Abstract

Diskriminasi Penegakan Hukum Dalam Penanganan PencurianAliran Listrik Di Distrik Dili Timor-Leste, tentang perlakuan terhadap sesama warga negara secara (Diskriminasi) karenakesejahteraan rakyat harus menjadi hukum tertinggi dalam suatu negara “salus publica suprema lex”. Penelitian ini merupakan penelitianhukum yuridis Empirik. Sifat penelitian ini adalah deskriptif yang mempergunakan data primer dan data sekunder.Hasil penelitian nenunjukan bahwa Setiap pelayanan yang diberikan pemerintah melalui Electricidade de Timor Leste(EDTL) sebagai penyalur energi kelistrikan mulai dari pembangkitan transmisi dan distribusi energi listrik yangmenjadi sumber pasokan ke seluruh masyarakat yang menyebar luas di Distrik Dili Timor Leste pada kenyataanya menyimpang dari amanat konstitusi yang ada untuk kesejahteraan rakyat. Penyimpangan yang terjadi ditindaklanjuti dengan tindakan hukum yang  tidak adil terhadap berbagai tingkatan/golongan yang ada dalam masyarakat sebagai pelanggan. Ketidakadilan dalam penanganan yang semestinya pada dasarnya terjadi karena adanya interfensi kekuasaan, baik ekonomi maupun politik.

Fulltext View|Download
Keywords: Diskriminasi, Penegakan Hukum,Pencurian Listrik

Article Metrics:

Article Info
Section: Articles
Language : ID
Recent articles
TANGGUNGJAWAB KEPOLISIAN TIMOR LESTE TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA DILI E-GOVERNMENT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA PEMISAHAN KEKUASAAN HUBUNGAN PRESIDEN DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM FUNGSI LEGISLASI More recent articles
Most cited articles
URGENSI HUKUM PERIZINAN DAN PENEGAKANNYA SEBAGAI SARANA PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP Eksistensi Prinsip Responsibility to Protect Dalam Hukum Internasional PERAN SERTA MASYARAKAT DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM KONSERVASI MANGROVE SEBAGAI UPAYA MENCEGAH ROB DAN BANJIR SERTA SEBAGAI TEMPAT WISATA UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II B ANAK PONTIANAK) PRINSIP MOST FAVOURED NATIONS DAN PENGECUALIANNYA DALAM WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) More cited articles
  1. Bahder Johan Nasution, (2008), Metode Penelitian Hukum, Bandung, Mandar Maju
  2. Satjipto Rahardjo, (2008), Biarkan Hukum Mengalir,Catataan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum, Jakarta, Kompas
  3. ______________, (2009), Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyat, Yogyakarta, Genta Publishing
  4. Abdus Salam, Pengaruh Politik Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol.XIV No 2 Edisi Desember 2015
  5. Elisabeth Nurhaini Butarbutar, Konsep Keadilan Dalam Sistem Peradilan Perdata, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 21, Nomor 2 Juni 2009
  6. Inge Dwisvimiar, Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. No. 3 September 2011
  7. Kartono, Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Dalam Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.9 No. 3 Edisi September 2009
  8. Sanyoto, Penegakan Hukum Di Indonesia, Junal Dinamika Hukum, Vol.8 No.3 Edisi September 2008
  9. Sri Yuliani, Menguak Konstruksi Sosial Dibalik Diskriminasi Terhadap Waria, Jurnal Sosilogi Dilema, ISSN : 0215 - 9635, Vol. 18 No. 2 Tahun 2006
  10. Sri Hartini, Penegakan Hukum Netralitas Pegawi Negeri Sipil PNS, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 9 No. 3 Edisi September 2009
  11. Suwari Akhmaddhian, Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015), Jurnal Unifikasi, ISSN 2354-5976, Vol.03 No 01, Edisi Januari 2016

Last update:

No citation recorded.

Last update: 2025-06-24 19:55:48

No citation recorded.