skip to main content

BEBERAPA PERMASALAHAN PERLINDUNGAN PEKERJA OUTSOURCING BERDASARKAN PERMENAKERTRANS NOMOR 19 TAHUN 2012

*Sonhaji Sonhaji  -  Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia
Open Access Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum under http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0.

Citation Format:
Abstract

Pekerja/buruh outsourcing mulai dikenal di indonesia sejak berlakunya UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak menyebutkan secara tegas mengenai istilah dari outsourcing, namun dalam Pasal 64 secara tidak langsung disinggung mengenai outsourcing yaitu “Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/ buruh yang dibuat secara tertulis”.kehadiran perjanjian kerja melalui outsourcing menimbulkan prokontra dikalangan para pelaku proses produksi barang dan jasa. Dikalangan pekerja modal perjanjian tersebut dipandang sangat melemahkan posisi mereka, sedangkan disisi lain pengusaha merasa diuntungkan dengan hadirnya sistem tersebut. Dari kacamata pemerintah sistem outsourcing ada dalam UU yang bari adalah dalam rangka merespon tuntutan kalangan investor khususnya asing.

Fulltext View|Download
Keywords: Perlindungan hukum , pekerja , outsourcing

Article Metrics:

  1. Abdulkadir, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, 1982
  2. Bryan A.Gardner (ed) . 1999.Black’s Law Dictionary seventh Edition . St.Paul Minn, New York
  3. R.Subekti. Hukum Perjanjian , PT Intermasa , Jakarta, 1970
  4. Siti kunarti, Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Outsourcing) Dalam Hukum Ketenagakerjaan , (Purwokerto; fakultas Hukum UNSOED,jurnal Dinamika Hukum,Vol 9 no 1,2009)
  5. Sudikno Martokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1986
  6. UU No. 13/2003 TentangKetenagakerjaan
  7. KUH Perdata
  8. Kepmenakertrans No. KEP. 101/MEN/2004 tentang tatacara perijinan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh
  9. Kepmenakertrans No 19 tahun 2012 Tentang Syarat-SyaRat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain

Last update:

  1. ANALISIS KELEMAHAN PENGATURAN PENGUPAHAN BAGI PROFESI DOKTER DI INDONESIA

    Muhammad Nur. Masalah-Masalah Hukum, 50 (3), 2021. doi: 10.14710/mmh.50.3.2021.304-317

Last update: 2025-06-25 15:17:26

No citation recorded.