MODEL ADVOKASI LSM JKPS CAHAYA TERHADAP BURUH MIGRAN ASAL KABUPATEN PONOROGO

Robby Darwis Nasution
DOI: 10.14710/mmh.46.1.2017.30-40
Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum License URL: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

Abstract

Tingginya jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pada akhirnya berdampak kepada tingginya permasalahan yang timbul karena arus buruh migran ini. Penanganan kasus yang dilakukan oleh pemerintah terkadang terbentur dengan birokrasi hingga membuat penanganan menjadi lambat, sehingga muncullah banyak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dalam bidang pendampingan dan perlindungan TKI. Maka dari itu sangat menarik sekali jika melihat lebih jauh tentang pola pendampingan yang dilakukan oleh LSM ini. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan data dilapangan sebagai sumber primer dan referensi/literatur sebagai sumber sekunder. Kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah pola advokasi yang dilakukan oleh LSM JKPS CAHAYA yang berupa “pendampingan berjenjang” dengan pendekatan personal terbukti lebih efektif jika dibandingkan dengan pola advokasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan model birokrasi institusinya.


Full Text: PDF

Keywords

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); Advokasi; Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

References

Afrindo, A. (2014). Strategi Advokasi Berjenjang Terhdap Tenaga Kerja Indonesia oleh Serikat Buruh Migran Indonesai (SBMI) Malang. Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya Malang, 1-21.

BNP2TKI, P. (2015). Data Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2015. Surabaya: PUSLITFO BNP2TKI.

Fitriyani, N. H. (2014). RELASI KUASA DALAM PENGELOLAAN REMITAN TKI DI KECAMATAN JAMBON KABUPATEN PONOROGO. Jurnal Mahasiswa Sosiologi, 1-14.

Handoko, M. (2010). ADVOKASI TERHADAP PERMASALAHAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI DI LUAR NEGERI. Warta Hukum, 1-8.

Hidayah, A. (2011, Juni 23). Realitas Ruyati di Balik Pidato SBY. Retrieved Februari 26, 2016, from http://internasional.kompas.com: http://internasional.kompas.com/read/2011/06/23/02562060/Realitas.Ruyati.di.Balik.Pidato.SBY

JATIM, P. (2004). Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 02 Tahun 2004. Jawa Timur: Pemprov JATIM.

KUSUMA, D. A. (2014, oktober 23). KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (NTB) DALAM PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI. Retrieved Februari 19, 2016, from http://fh.unram.ac.id: http://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2014/07/KEBIJAKAN-PEMERINTAH-PROVINSI-NUSA-TENGGARA-BARAT-NTB-DALAM-PENEMPATAN-DAN-PERLINDUNGAN-TKI.pdf

Meleong, J. L. (2002). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Narbuko, C., & Achmadi, A. (2003). Metode Penelitian Kualitatif (ed2). Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

RI. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Indonesia: Republik Indonesia.

Sari, M. (2015, November 25). 8 Fungsi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Retrieved Februari 20, 2016, from http://guruppkn.com: http://guruppkn.com/fungsi-lembaga-swadaya-masyarakat

Setyoningsih, E., Fitriyah, & Hermini. (2013). Peran LSM Migrant CARE dalam Membantu TKI Bermasalah. Journal Of Politic And Government Studies, 261-270.

Sudarmawan. (2014, Februari 28). JKPS Cahaya Ponorogo Bakal Perjuangan Nasib Anis Andriani. Retrieved Februari 19, 206, from http://surabaya.tribunnews.com: http://surabaya.tribunnews.com/2014/02/28/jkps-cahaya-ponorogo-bakal-perjuangan-nasib-anis-andriani

Sujarwoko, D. H. (2012, Maret 26). TKI Ponorogo Tewas Akibat Hirup Gas Beracun. Retrieved Februari 19, 2016, from http://www.antarajatim.com: http://www.antarajatim.com/lihat/berita/84957/tki-ponorogo-tewas-akibat-hirup-gas-beracun