DOI: https://doi.org/10.14710/mmh.46.4.2017.349-357

PENALARAN HAKIM MENERAPKAN AJARAN PENYERTAAN DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA BANK RIAU-KEPRI

*Muhammad Musa  -  Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, Indonesia
Open Access Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum under http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0.

Citation Format:
Abstract

Perbedaan penalaran hakim memutus perkara korupsi pemberian kredit yang terjadi di Bank Riau-Kepri,menjadi persoalan yuridis ketika menentukan kesalahan perbuatan turut serta para terdakwa. Permasalahan yang diteliti adalah tentang konstruksi pemikiran hakim menentukan unsur tindak pidana  dan kesalahan para terdakwa. Urgensi penelitian ini untuk memahami pilihan prakis hakim menggunakan ajaran penyertaan, ketika menerapkan Pasal 55 KUHP dalam mengadili perbuatan turut serta. Pendekatan penelitian yang digunakani yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian hukum normatif. Temuan penelitian, bahwa perbuatan pemberi kredit dari Bank Riau-Kepri terbukti bersalah dan dipidana. Penerima kredit diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Konstruksi penalaran hakim, perbuatan penerima kredit tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena perbuatan yang terbukti masuk  dalam lingkup hukum perdata.

Fulltext View|Download
Keywords: Penalaran hakim, turut serta, tindak pidana korupsi

Article Metrics:

Article Info
Section: Articles
Language : ID
Recent articles
RASIO LEGIS PASAL 43 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TERKAIT DENGAN IMPLEMENTASINYA KEBIJAKAN PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH BEKAS PERKEBUNAN DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM DI INDONESIA More recent articles
Most cited articles
URGENSI HUKUM PERIZINAN DAN PENEGAKANNYA SEBAGAI SARANA PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II B ANAK PONTIANAK) PERAN STRATEGIS PERGURUAN TINGGI DALAM PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI DESAIN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL YANG EFEKTIF KONFLIK STATUS HUKUM TANAH TIMBUL DI WILAYAH PESISIR PROVINSI BALI More cited articles
  1. Abdullah. (20008). Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan. Surabaya: Bina Ilmu
  2. Arief, Barda, N. (2012). RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
  3. --------------------. (2015). Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro
  4. Bagus, L. (2000). Kamus Filsafat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
  5. Blackburn, S. (2013). Kamus Filsafat Buku Acuan Paling Terpercaya di Dunia, Ed.Rev ke-2 Terjemahan Yudi Santoso. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar
  6. Dimyati, Kh. (2014). Pemikiran Hukum Konstruksi Epistemologis Berbasis Budaya Hukum Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing
  7. Farid Andi, Z., & Hamzah, A. (2002). Bentuk-bentuk Khusus Penwujudan Delik dan Hukum Penetensier. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya
  8. Ibrahim, J. (2007), Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif. Bayumedia Publising: Surabaya
  9. Moeljatno. (1985). Hukum Pidana: Delik-delik Percobaan Delik-delik Penyertaan. Jakarta: Bina Aksara
  10. Pengadilan Negeri. (2012). Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 40 Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PBR. Pekanbaru: PN. Pekanbaru
  11. Pengadilan Negeri. (2012). Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 47/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PBR. Pekanbaru: PN. Pekanbaru
  12. Pengadilan Negeri. (2012) Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 48/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PBR. Pekanbaru: PN. Pekanbaru
  13. Pengadilan Negeri. (2013). Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 39/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR. Pekanbaru: PN. Pekanbaru
  14. Soemitro, Rony.H,. (1990). Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia
  15. Saleh, R. (1987). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasan. Jakarta: Aksara Baru
  16. ------------. (1997). Tentang Delik Penyertaan, Pekanbaru: UIR Press
  17. Sambulele Susanty, A. (2013). Tanggung Jawab Pelaku Penyertaan Dalam Tindak Pidana (Pasal 55 dan 56 KUHP). Jurnal Lex Crimen, Vol. II/No. 7,, pp. 89
  18. Shidarta. (2006). Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan. Bandung: CV.Utomo
  19. ----------. (2013). Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum Buku 1 Akar Filosofis. Yogyakarta: Genta Publishing
  20. ----------. (2010). Peragaan Pola Penalaran Hukum Dalam Kajian Putusan Kasus Tanah Adat. Jurnal Yudisial, Vol-III/No-03. pp. 208
  21. ----------. (2013). Konsep ‘malum in se’ dan ‘malum prohibitum’ Dalam Filosofi Pemberantasan Korupsi. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 42 No.1, pp. 89
  22. Shidarta, Bernard. A. (2000). Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia. Bandung: Mandar Maju
  23. Fitriasih, S. (2006). Penerapan Ajaran Penyertaan dalan Peradilan Pidana Indonesia (Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi, Pelatggaran HAM Berat dan Terorisme). Universitas Indonesia
  24. Utrecht. (1965). Hukum Pidana 11. Bandung: Penerbitan Universitas

Last update:

  1. Sanksi Pidana Pembinaan di Luar Lembaga Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum

    Ajeng Nur Fadila. Jurist-Diction, 5 (3), 2022. doi: 10.20473/jd.v5i3.35240

  2. Matinya Rule Breaking : Postulat Penalaran Hakim dalam Memutus Bebas Perbuatan Cabul (Kajian Putusan Bebas Perkara No.46/Pid.B/2022/PN Pbr)

    M. Musa, July Wiarti, Endri Endri. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 5 (2), 2023. doi: 10.14710/jphi.v5i2.285-306

Last update: 2025-07-09 01:18:51

No citation recorded.