skip to main content

FORMULASI MODEL PENGELOLAAN HAK ULAYAT LAUT DI PROVINSI MALUKU

*La Ode Angga  -  Fakultas Hukum, Universitas Pattimura
Open Access Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum under http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0.

Citation Format:
Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum adanya model pengaturan hak ulayat laut di Provinsi Maluku, yang merupakan salah satu provinsi yang berciri kepulauan, dengan rumusan masalah bagaimana formulasi rumusan model pengaturan hak ulayat laut di Provinsi Maluku? Penelitian ini bertujuan untuk melakukan formulasi model hak ulayat laut di Provinsi Maluku sebagai jawaban dari permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang tinggal disekitar hak ulayat laut tersebut. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang bersifat kajian deskriptif analisis kualitatif. Penelitian ini berusaha untuk menggambarkan apa yang terjadi dalam masyarakat yang tinggal disekitar hak ulayat laut di dua lokasi yaitu Kabuapten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat.Penelitian ini memperoleh jawaban bahwa formulasi model pengaturan hak ulayat laut yang ideal di Provinsi Maluku harus memperhatikan cirri has Maluku sebagai Provinsi yang berciri kelautan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan formulasi model pengaturan hak ulayat laut di Provinsi Maluku yang berciri kelautan dengan penambahan zonasi pengelolaan hak ulayat laut sebagai koreksi dari Perarturan Daerh Nomor 16 Tahun 2013-2033 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku yang masih didominasi pengaturan wilayah darat.

Fulltext View|Download
Keywords: Formulasi, Model Pengaturan, Rencana Tata Ruang Wilayah, Berciri Kelautan.
Funding: Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon

Article Metrics:

  1. Angga, L. (2015). Prinsip Kehati-Hatian Dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Di Bidang Pengawasan Dan Evaluasi Berbasis Keberlanjutan Lingkungan Hidup. Universitas Brawijaya Malang
  2. Angga, L. (2016). Akibat Hukum Tidak Adanya Pengaturan Pengawasan Dan Evaluasi Penataan Ruang Sebagai Bagian Dari Instrumen Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perda RT RW Provinsi Maluku. Retrieved from http://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/KH/search/authors/view?firstName=Laode&middleName=&lastName=Angga&affiliation=Fakultas Hukum Universitas Pattimura&country=ID/2016
  3. Angga, L. (2018). Dialektika Hukum Lingkungan. Yogyakarta: Deepublish Grup Penerbitan CV Budi Utama
  4. Bethan, S. (2008). Penerapan Prinsip Hukum Dalam Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dalam Aktivitas Industri Nasional Sebuah Upaya Penyelamatan Lingkungan Hidup dan Kehidupan Antar Generasi. Bandung
  5. Hadiwinata, A. M. (2015). Analisis Hukum Terhadap Pengaturan Pengelolaan Perikanan Berbasis Masyarakat Di Indonesia. Retrieved from http://jhli.icel.or.id/index.php/jhli/article/view/18 /2015
  6. Hanaf, Y. (1994). No Title. In G. Yulianto (Ed.), Kajian Kelembagaan Hak Ulayat Laut Di Desa-Desa Pesisir Teluk Bintuni (2008th ed.)
  7. Kansil, C., & Kansil, C. ST. (1977). Hukum Tata Negara Republik Indonesia (1). Jakarta: Rineka Cipta
  8. Soemitro, R. H. (1994). Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia
  9. Sumardjono, M. S. (2001). Pendoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama
  10. Tadjung, M. (2011). Model Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut, Sasii Ala Maluku. Retrieved from https://www.boyyendratamin.com/2013/09/model-pengelolaan-sumber-daya-pesisir.html
  11. Termorshuizen, M. (1999). Kamus Hukum Belanda-Indonesia. Jakarta: Djambatan
  12. Wahab, S. A. (2012). Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara
  13. Yulianto, G. (2008). Kajian Kelembagaan Hak Ulayat Laut Di Desa-Desa Pesisir Teluk Bintuni. Retrieved from https://media.neliti.com/media/publications/11031-ID-kajian-kelembagaan-hak-ulayat-laut-di-desadesa-pesisir-teluk-bintuni.pdf/2008/

Last update:

No citation recorded.

Last update: 2025-06-27 20:22:03

  1. Customary rights regulations in the Eti Village of west Seram regency, Maluku Province

    Tjiptabudy J.. International Journal of Scientific and Technology Research, 9 (1), 2020.