skip to main content

PEMBAHARUAN KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

*Muhammad Fatahillah Akbar  -  Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Indonesia
Open Access Copyright (c) 2022 Masalah-Masalah Hukum under http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0.

Citation Format:
Abstract
Keadilan restoratif mulai dikenal tidak hanya dalam lingkup peradilan pidana anak saja. Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung mulai memberlakukan keadilan restoratif di luar perkara anak. Pengaturan dalam setiap tahapan tersebut berbeda. Artikel ini bertujuan untuk melakukan kajian mengenai politik hukum keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia saat ini. Dalam pembahasan, ditemukan bahwa pengaturan Keadilan Restoratif di setiap tingkatan peradilan belum diatur dalam bentuk Undang-Undang dan peraturan Keadilan Restoratif di setiap tingkatan memiliki disparitas, sehingga belum memberikan jaminan kepastian hukum. Dalam mencapai tujuan keadilan restoratif, peraturan yang ada masih belum cukup. Sehingga perlu dibentuk Keadilan Restoratif pada tingkat Undang-Undang. Dengan perkembangan tersebut, pembaharuan RUU KUHP yang sudah menunjukkan nilai-nilai restoratif perlu didukung dan diperkuat nilai-nilai restoratifnya. Parameter pemidanaan dan konsep pemaafan hakim merupakan bentuk-bentuk restoratif yang ada dalam RUU KUHP.
Fulltext View|Download
Keywords: Keadilan Restoratif; Pembaharuan Hukum Pidana

Article Metrics:

  1. Aertsen, I. . . et. a. (2011). Restorative Justice and The Active Victim: Exploring the Concept of Empowerment. TEMIDA Journal, 14(1), 5–19
  2. Angkasa, S., & Muhammad Budi Setyadi. (2009). Penanganan Perkara Anak di Purwokerto. Jurnal Dinamika Hukum, 9(3)
  3. Arief, B. N. (2008). Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan. Pustaka Magister
  4. Arief, B. N. (2016). Pembaharuan KUHP dan KUHAP Tiada Ujung: Nasib RKUHP dan RKUHAP. SEMNAS Mahupiki
  5. Atmasasmita, R. (2012). Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif. Genta Publishing
  6. Budiartha, I. N. P. (2019). The Existence of Pancasila as a Basic Rule toward the Dispute Settlement of Complaint Offence through Penal Mediation outside the Court of Indonesia. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 22(2)
  7. Dewantary, Z. R. (2012). Keadilan Restoratif Dan Pembatasan Diversi Sistem Peradilan Pidana Anak. Veritas et Justisia, 2(2), 300–326
  8. Dignan, J. (2005). Understanding Victims and Restorative Justice. Open University Press
  9. Farida, A. (2016). Teori Hukum Pancasila Sebagai Sintesa Konvergensi Teori-Teori Hukum Di Indonesia. Jurnal Perspektif, 11(1)
  10. Gabbay, Z. D. (2015). Justifying Restorative Justice: A Theoretical Justification for the Use of Restorative Justice Practices. Journal of Dispute Resolution, 2
  11. Hariyanto, D. R. S., & S, P. Y. (2019). Mediasi Penal Dalam Ius Constitutum dan Ius Contituendum di Indonesia. Jurnal Kertha Wicaksana, 13(1)
  12. Hiariej, E. O. (2015). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Cahaya Atma Pustaka
  13. Hirsch, A. von [et all]. (2003). Restorative Justice and Criminal Justice: Competing or Reconcilable Paradigms? Hart Publishing
  14. Itjen Kemenkumham. (2016). Keadilan Restoratif bagi Anak yang Bermasalah dengan Hukum. Itjen Kemenkumham. https://itjen.kemenkumham.go.id/index.php/index-berita-terkini/keadilan-restoratif-terhadap-anak-yang-bermasalah-dengan-hukum
  15. Kejaksaan Republik Indonesia. (2021). 7 Program Kerja Prioritas Kejaksaan RI Tahun 2021. Kejaksaan Republik Indonesia. https://www.kejaksaan.go.id/agenda_kegiatan.php?id=695
  16. Levin, M. (2005). Restorative justice in Texas: Past, Present and Future. Texas Public Policy Foundation
  17. Mark dan Ralph [ed]. (2007). Restorative Justice Ideals and Realities. Ashgate Publishing
  18. Meliala, A. (2010). Penyelesaian Sengketa Secara Alternatif. Alumni
  19. Said, A. (2012). Tolak Ukur Penilaian Penggunaan Diskresi oleh Polisi dalam Penegakan Hukum Pidana. Jurnal Hukum Dan Peradilan, 1(1)
  20. Shewan, G. (2020). A Business Case for Restorative Justice. Restorative Justice Council. https://www.restorativejustice.org.uk/sites/default/files/resources/files/The_business_case_for_restorative_justice_and_policing.pdf
  21. Sudarto. (1979). Suatu Dilema Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
  22. Syah, N. (2019). Analisis Hukum terhadap Keadilan Secara Musyawarah Mufakat dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Tingkat Kepolisian. Universitas Sumatera Utara
  23. Tunick, M. (1992). Punishment Theory and Practice. University of California Press
  24. Zulfa, E. A. (2009). Keadilan Restoratif. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia
  25. Zulfa, E. A. (2014). Basic Concept of Restorative Justice. The Conference On The Development Of Criminal Law In Indonesia

Last update:

  1. Restorative Justice in the New Criminal Code in Indonesia: A Prophetic Legal Study

    Henny Saida Flora. Rechtsidee, 10 (2), 2022. doi: 10.21070/jihr.v11i0.836
  2. MODEL VICTIM OFFENDER MEDIATION DALAM PENYELESAIAN KORUPSI DENGAN KERUGIAN NEGARA KATEGORI RINGAN

    Ade Mahmud. Masalah-Masalah Hukum, 53 (1), 2024. doi: 10.14710/mmh.53.1.2024.35-44
  3. PENERAPAN ALASAN PEMBELAAN TERPAKSA DALAM TAHAP PRA ADJUDIKASI: PERWUJUDAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM

    Rena Yulia, Hizkia Raymond. Masalah-Masalah Hukum, 52 (3), 2023. doi: 10.14710/mmh.52.3.2023.304-314
  4. HANDLING CRIMINAL ACTIONS COMMITTED BY CHILDREN THROUGH A RESTORATIVE JUSTICE APPROACH

    Hardianto Djanggih, Sutiawati. Journal of Law and Sustainable Development, 12 (2), 2024. doi: 10.55908/sdgs.v12i2.2604

Last update: 2025-07-04 12:50:21

No citation recorded.