BibTex Citation Data :
@article{MMH48227, author = {Sarip Sarip and Diana Fitriana}, title = {MENGHINDARI ROLE THEORY DALAM PEMBENARAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU WAKIL BUPATI}, journal = {Masalah-Masalah Hukum}, volume = {52}, number = {2}, year = {2023}, keywords = {Role Theory; Politik Figuran; Pembaharuan Hukum}, abstract = { Penelitian bertujuan melihat peran-peran politik dalam Pergantian Antar Waktu (PAW) yang berpotensi tidak dapat disalahkan oleh aturan hukum. Bukti tersebut terjadi pada tahun 2020 untuk mengisi kekosongan jabatan wakil bupati. Politik figuran diperankan seorang supir yang disandingkan dengan isteri mantan bupati. Memang hukum harus dihormati dan yang dilakukan atas politik figuran tidak dapat disalahkan, sebab hukum sendiri yang telah memberikan ruang. Dengan menitikberatkan pada role theory pada penelitian dan dengan melalui metode yang menitikberatkan survei, menunjukkan masyarakat tidak mengetahui sebelumnya adanya politik figuran Kabupaten Cirebon. Selanjutnya masyarakat terlihat apatis atas perkembangan politik Kabupaten Cirebon. Keadaan demikian idealnya menjadi pertimbangan matang bagi pembaharuan hukum Indonesia untuk menghindari kejadian agar tidak terulang. }, issn = {2527-4716}, pages = {131--141} doi = {10.14710/mmh.52.2.2023.131-141}, url = {https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/48227} }
Refworks Citation Data :
Penelitian bertujuan melihat peran-peran politik dalam Pergantian Antar Waktu (PAW) yang berpotensi tidak dapat disalahkan oleh aturan hukum. Bukti tersebut terjadi pada tahun 2020 untuk mengisi kekosongan jabatan wakil bupati. Politik figuran diperankan seorang supir yang disandingkan dengan isteri mantan bupati. Memang hukum harus dihormati dan yang dilakukan atas politik figuran tidak dapat disalahkan, sebab hukum sendiri yang telah memberikan ruang. Dengan menitikberatkan pada role theory pada penelitian dan dengan melalui metode yang menitikberatkan survei, menunjukkan masyarakat tidak mengetahui sebelumnya adanya politik figuran Kabupaten Cirebon. Selanjutnya masyarakat terlihat apatis atas perkembangan politik Kabupaten Cirebon. Keadaan demikian idealnya menjadi pertimbangan matang bagi pembaharuan hukum Indonesia untuk menghindari kejadian agar tidak terulang.
Article Metrics:
Last update:
The Urgency of Administrative Law in Light of Ius Constituendum Regarding the Role of Village Heads
Last update: 2025-07-16 04:24:19
The Authors submitting a manuscript do so on the understanding that if accepted for publication, copyright of the article shall be assigned to Masalah Masalah Hukum journal (MMH) and Faculty of Law, Universitas Diponegoro as publisher of the journal. Copyright encompasses rights to reproduce and deliver the article in all form and media, including reprints, photographs, microfilms, and any other similar reproductions, as well as translations.
MMH journal and Faculty of Law, Universitas Diponegoro and the Editors make every effort to ensure that no wrong or misleading data, opinions or statements be published in the journal. In any way, the contents of the articles and advertisements published in MMH journal are the sole responsibility of their respective authors and advertisers.
We strongly encourage that manuscripts be submitted to online journal system in http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/index. Authors are required to create an account and submit the manuscripts online. For submission inquiries, please follow the submission instructions in the website. If the author has any problems on the online submission, please contact Editorial Office at the following email: jurnal.mmh@undip.ac.id or jurnal.mmh@gmail.com
Contributors are responsible for obtaining permission to reproduce any materials, including photographs and illustrations, for which they do not hold the copyright and for ensuring that the appropriate acknowledgments are included in the manuscript.
