1. Home
  2. Vol 53, No 1 (2024)
  3. Nitha

OPTIMALISASI IMPLEMENTASI UU TPKS: TANTANGAN DAN SOLUSI DALAM UPAYA PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA

Fitha Ayun Lutvia Nitha, Ali Masyhar, Achmad Cholidin, M. Ridho Ilahi, Amalina Zukhrufatul Bahriyah
DOI: 10.14710/mmh.53.1.2024.90-100
Copyright (c) 2024 Masalah-Masalah Hukum License URL: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

Abstract

Menurut data Komnas Perempuan tahun 2024, kekerasan seksual Indonesia masih tinggi, dengan 25.330 kasus dengan korban perempuan sejumlah 21.952 orang. Padahal pemerintah telah lama terapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 (UU TPKS) sebagai upaya penghapusan dan pencegahan Crime Against Humanity khususnya eksploitasi seksual perempuan Indonesia. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi muatan aturannya, menemukan tantangan yang dihadapi, serta memformulasikan langkah pengoptimalan penerapannya. Hasil analisis menunjukkan bahwa sejatinya UU TPKS ini muatannya lengkap, melindungi kita dari segala bentuk kekerasan seksual, seperti pembentukan UPT PPA yang tersebar di 38 provinsi. Tantangan yang teridentifikasi yakni minimnya partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan TPKS karena kentalnya budaya patriarki. Maka langkah pengoptimalan UU TPKS yang disarankan adalah sosialisasi menyeluruh terkait pentingnya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan program pemberantasan kekerasan seksual.


Full Text: PDF

Keywords

Kekerasan Seksual; Pelanggaran Hak Asasi Manusia; UU TPKS; Kesadaran Masyarakat

References

Aditya, Z. F. (2019). Romantisme Sistem Hukum di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 8(1), 37-54. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.305

Alpian, R. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Lex Renaissance, 7(1), 69–83. https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss1.art6

Aminudin, M. (2021, Juni 1). Sekolah di Batu yang Tersandung Kasus Kekerasan Seksual Akreditasi A dan Gratis. Diambil 23 Februari 2023, dari https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5589261/sekolah-di-batu-yang-tersandung-kasus-kekerasan-seksual-akreditasi-a-dan-gratis

Budiardjo, M. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik (Ed. rev.). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Gaggioli, G. (2015). Sexual Violence in Armed Conflicts: A Violation of International Humanitarian Law and Human Rights Law. International Review of the Red Cross, 96(894), 503–538. https://doi.org/10.1017/S1816383115000364

Hiariej, E. O. S. (2016). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi revisi). Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Indah, A. V. (2018). Kekerasan Sistemik Pada Masyarakat Modern: Tinjauan Filsafat Slavoj Žižek. Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam, 4(1), 62–82. https://doi.org/10.31332/zjpi.v4i1.996

Manuputty, S. H. (2023). Analisis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Teori Formil (Formielle Theorie). Sovereignty, 2(1), 82–88. https://doi.org/10.20961/souvereignty.v2i1.130

Marbun, S. F. (2012). Hukum Administrasi Negara I. Yogyakarta: FH UII Press.

Muhammad, H. (2022). Implikasi Pembaruan Sistem Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Pemenuhan Keadilan Bagi Korban. Yustisi, 9(2), 1-15. https://doi.org/10.32832/yustisi.v9i2.8340

Mustafainah, A., & Qibtiyah, A. A., dkk. (2021). Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan di Tengah COVID-19 (Cetakan I). Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Diambil dari www.komnasperempuan.go.id

Novitasari, K. D., Widiati, I. A. P., & Laba, I. N. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkosaan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal Analogi Hukum, 3(3), 388–392. https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2020.388-392

Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4(2), 170–196. https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196

Nurmalasari, C. N., & Waluyo, W. (2022). Efektivitas Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia. Sovereignty, 1(1), 57–67. https://doi.org/10.13057/souvereignty.v1i1.209

Paradiaz, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4(1), 61–72. https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72

Paulina, F. A., & Madalina, M. (2022). Urgensi RUU TPKS Sebagai Payung Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Beserta Tantangan-Tantangan Dalam Proses Pengesahannya. Sovereignty, 1(1), 136–150. https://doi.org/10.13057/souvereignty.v1i1.215

Ramadan, Y. (2010). Pelecehan Seksual (Dilihat dari Kacamata Hukum Islam dan KUHP). Diambil dari https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/4602

Santoso, T., & Satria, H. (2023). Sexual-Violence Offenses in Indonesia: Analysis of the Criminal Policy in Law Number 12 Of 2022. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law), 10(1), 59–79. https://doi.org/10.22304/pjih.v10n1.a4

Saputro, L. (2018). Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara. eJournal Sosiatri/Sosiologi, 6(4), 15-29. https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/?p=1198

Sulaeman, R., Febrina Sari, N. M. W. P., Purnamawati, D., & Sukmawati, S. (2022). Faktor Penyebab Kekerasan Pada Perempuan. Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal, 8(3), 2311–2320. https://doi.org/10.37905/aksara.8.3.2311-2320.2022

Tency, M. H. S., & Pelu, I. E. A. S. (2009). Kekerasan Seksual dan Perceraian. Malang: Intimedia.