DOI: https://doi.org/10.14710/mmh.53.1.2024.23-34

OVERLAPPING REGULATION : KEPASTIAN HAK ULAYAT ATAS TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT MUARA SAKAL PELALAWAN RIAU

*Dessy Artina  -  Universitas Riau, Indonesia
Mexsasai Indra  -  Universitas Riau, Indonesia
Ledy Diana  -  Universitas Riau, Indonesia
Adi Tiraputri  -  Universitas Riau, Indonesia
Geofani Milthree Saragih  -  Universitas Sumatera Utara, Indonesia
Open Access Copyright (c) 2024 Masalah-Masalah Hukum under http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0.

Citation Format:
Abstract

Perselisihan antara masyarakat hukum adat dan masyarakat umum, negara, maupun pihak swasta banyak terjadi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa kepemilikan tanah ulayat dalam sistem hukum pertanahan Indonesia dan menjelaskan mengenai kepastian hukum kepemilikan tanah ulayat mayarakat hukum Adat Muara Sakal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat di Indonesia masih lemah, yang terlihat dari sering terjadinya perselisihan terkait tanah ulayat. Perselisihan semacam ini mencerminkan kurangnya kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa tanah adat. Perselisihan ini dapat diselesaikan jika peraturan tentang masyarakat hukum adat yang mengatur syarat-syarat pengakuan masyarakat adat dan hak tradisionalnya diterbitkan oleh pemerintah.

Fulltext View|Download
Keywords: Hukum Adat; Kepastian Hak; Tanah Ulayat; Masyarakat Hukum Adat

Article Metrics:

Article Info
Section: Articles
Language : ID
Recent articles
IMPLEMENTASI PERADILAN ELEKTRONIK PADA PENGADILAN NEGERI DAN AGAMA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MODEL VICTIM OFFENDER MEDIATION DALAM PENYELESAIAN KORUPSI DENGAN KERUGIAN NEGARA KATEGORI RINGAN PEMENUHAN HAK AKSES ATAS INFORMASI VAKSIN COVID-19 BAGI PENYANDANG DISABILITAS More recent articles
Most cited articles
FORMULASI MODEL PENGELOLAAN HAK ULAYAT LAUT DI PROVINSI MALUKU HUKUM (SANKSI) PIDANA ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL Eksistensi Prinsip Responsibility to Protect Dalam Hukum Internasional IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (STUDI KASUS DI PULAU LOMBOK) PRINSIP MOST FAVOURED NATIONS DAN PENGECUALIANNYA DALAM WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) More cited articles
  1. Ahmad, S. D. (2021). Eksistensi Hukuman Mati. Refika Aditama
  2. Al Kautsar, I., & Muhammad, D. W. (2022). Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital. Sapientia Et Virtus, 7(2), 84–99. https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358
  3. Ali, A. (2009). Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan: Termasuk Interpretasi Undang-Undang. Kencana
  4. Ali, Z. (2015). Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika
  5. Asikin, Z. (2011). Pengantar Ilmu Hukum. Raja Grafindo
  6. Bappenas. (2009). Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan. Bappenas
  7. Bedner, A. (2004). Towards Meaningful Rule of Law Research: An Elementary Approach. Universiteit Leiden
  8. Bramantyo, R. Y., & Setiono, G. C. (2022). Implementasi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B Ayat 2 Tentang Pengakuan Negara Terhadap Norma Adat dalam Perspektif Religius dan Ritualis Masyarakat Dusun Temboro Kecamatan Wates Kabupaten Kediri. Transparansi Hukum. https://doi.org/10.30737/transparansi.v0i0.3688
  9. Bustani, S. (2021). Budaya Hukum Masyarakat dalam Mengantisipasi Dampak Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Perkembangan Bioteknologi Pertanian. Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum, 2(2), 1-17. https://doi.org/10.25105/hpph.v2i2.9022
  10. Butar-Butar, E. N. (2018). Metode Penelitian Hukum: Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum. Refika Aditama
  11. Carcano, D., Ferrua, P., Flamini, L. M., Frigo, M., Leanza, U., Marchisio, S., Montuoro, U., Papa, M., Politi, M., Razzante, R., Rivello, P., Ronzitti, N., Scolart, D., & Voena, G. P. (2021). Rassegna Della Giustizia Militare
  12. Chaniago, A. A., Nasution, M., & Lubis, F. (2023). Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 3(3), 705–715. https://doi.org/10.47467/elmujtama.v3i3.2928
  13. Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris. Kencana
  14. Fadli, M. (2023). Pengakuan dan Perlindungan Hukum Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Muara Sakal (Muara Sako) di Kabupaten Pelalawan [Tesis, Universitas Islam Indonesia]
  15. Halim, A. R. (1987). Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum. Ghalia Indonesia
  16. Hendra, S. (2019). Penanggulangan Tindak Pidana Okupasi Kawasan Hutan Negara di Ekosistem Tesso Nilo Kabupaten Pelalawan [Tesis, Universitas Islam Riau]
  17. Julranda, R., Siagian, M. G., & Zalukhu, M. A. P. (2022). Penerapan Hukum Progresif Sebagai Paradigma Pembangunan Hukum Nasional dalam Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat. CREPIDO, 4(2), 171–183. https://doi.org/10.14710/crepido.4.2.171-183
  18. Labibah, I. F., Hasanah, I. Z., & Yalhan, M. A. (2024). Peran Masyarakat Adat dalam Pemanfaatan dan Perlindungan Hukum Tanah Ulayat Sumatera Barat. Journal Customary Law, 1(2), 15. https://doi.org/10.47134/jcl.v1i2.2422
  19. Lauren, C. C. (2023). Analisis Adaptasi Masyarakat Lokal Terhadap Perubahan Sosial dan Tren Budaya di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Adat. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, 2(9), 874–884. https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.646
  20. Manullang, E. F. M. (2017). Legisme, Legalitas, Dan Kepastian Hukum. Kencana
  21. Margono. (2019). Asas Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim. Sinar Grafika
  22. Muhaimim. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram University Press
  23. Nurwandri, A., Syam, N. F., Ayu, B., Selvia, M., Hayati, N., Fadhillah, R., & Santika, W. (2023). Evaluasi Etika Profesi Advokat dalam Pelayanan Hukum dan Kepentingan Klien. Mediation: Journal of Law, 2(4), 46-54. https://doi.org/10.51178/mjol.v2i4.1685
  24. Raharjo, A., & Bintoro, R. W. (2016). Access to Justice Bagi Rakyat Miskin Korban Kejahatan. Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call for Papers Unisbank. https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendi_u/article/view/4223
  25. Rhode, D. L. (2004). Access to Justice. Oxford University Press
  26. Saepudin, A., & Saragih, G. M. (2023). Eksistensi Advokat dalam Penegakan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Indonesia. Rajawali Pers
  27. Saragih, G. M. (2022). Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, 2(1), 18-34. https://jurnal.umb.ac.id/index.php/jupank/article/view/3271
  28. Telussa, E. S., Picauly, J. H., Sahetapy, F. E., & Veron, J. (2021). Pemanfaatan Tanah Ulayat Masyarakat Adat di Maluku Dalam Kegiatan Investasi. Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora (JSSH), 1(2), 89-97. https://www.jurnal.ummu.ac.id/index.php/jssh/article/view/1209
  29. Utomo, N. A., & Widiati, E. P. (2016). Menjenjang Legislasi Berbasis HAM. Grasindo
  30. Van Apeldoorn. (1990). Pengantar Ilmu Hukum. Pradnya Paramita
  31. Waruwu, H., & Pranoto, M. M. (2020). Kolaborasi Teori Keadilan John Rawls dan Diakonia Transformatif Josef Purnama Widyatmadja untuk Komunitas yang Memperjuangkan Keadilan. Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen, dan Musik Gereja, 4(1), 1–24. https://doi.org/10.37368/ja.v4i1.133
  32. Winarta, F. H. (2009). Pro Bono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum. Gramedia
  33. Zakaria, R. Y. (2014). Kriteria Masyarakat (Hukum) Adat dan Potensi Implikasinya Terhadap Perebutan Sumber Daya Hutan Pasca-Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012. Wacana Jurnal Transformasi Sosial, 33(XVI), 99-135

Last update:

No citation recorded.

Last update: 2025-07-22 21:31:52

No citation recorded.