BibTex Citation Data :
@article{MMH58062, author = {Dessy Artina and Mexsasai Indra and Ledy Diana and Adi Tiraputri and Geofani Milthree Saragih}, title = {OVERLAPPING REGULATION : KEPASTIAN HAK ULAYAT ATAS TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT MUARA SAKAL PELALAWAN RIAU}, journal = {Masalah-Masalah Hukum}, volume = {53}, number = {1}, year = {2024}, keywords = {Hukum Adat; Kepastian Hak; Tanah Ulayat; Masyarakat Hukum Adat}, abstract = { Perselisihan antara masyarakat hukum adat dan masyarakat umum, negara, maupun pihak swasta banyak terjadi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa kepemilikan tanah ulayat dalam sistem hukum pertanahan Indonesia dan menjelaskan mengenai kepastian hukum kepemilikan tanah ulayat mayarakat hukum Adat Muara Sakal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat di Indonesia masih lemah, yang terlihat dari sering terjadinya perselisihan terkait tanah ulayat. Perselisihan semacam ini mencerminkan kurangnya kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa tanah adat. Perselisihan ini dapat diselesaikan jika peraturan tentang masyarakat hukum adat yang mengatur syarat-syarat pengakuan masyarakat adat dan hak tradisionalnya diterbitkan oleh pemerintah. }, issn = {2527-4716}, pages = {23--34} doi = {10.14710/mmh.53.1.2024.23-34}, url = {https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/58062} }
Refworks Citation Data :
Perselisihan antara masyarakat hukum adat dan masyarakat umum, negara, maupun pihak swasta banyak terjadi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa kepemilikan tanah ulayat dalam sistem hukum pertanahan Indonesia dan menjelaskan mengenai kepastian hukum kepemilikan tanah ulayat mayarakat hukum Adat Muara Sakal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat di Indonesia masih lemah, yang terlihat dari sering terjadinya perselisihan terkait tanah ulayat. Perselisihan semacam ini mencerminkan kurangnya kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa tanah adat. Perselisihan ini dapat diselesaikan jika peraturan tentang masyarakat hukum adat yang mengatur syarat-syarat pengakuan masyarakat adat dan hak tradisionalnya diterbitkan oleh pemerintah.
Article Metrics:
Last update:
Last update: 2025-06-26 21:09:53
The Authors submitting a manuscript do so on the understanding that if accepted for publication, copyright of the article shall be assigned to Masalah Masalah Hukum journal (MMH) and Faculty of Law, Universitas Diponegoro as publisher of the journal. Copyright encompasses rights to reproduce and deliver the article in all form and media, including reprints, photographs, microfilms, and any other similar reproductions, as well as translations.
MMH journal and Faculty of Law, Universitas Diponegoro and the Editors make every effort to ensure that no wrong or misleading data, opinions or statements be published in the journal. In any way, the contents of the articles and advertisements published in MMH journal are the sole responsibility of their respective authors and advertisers.
We strongly encourage that manuscripts be submitted to online journal system in http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/index. Authors are required to create an account and submit the manuscripts online. For submission inquiries, please follow the submission instructions in the website. If the author has any problems on the online submission, please contact Editorial Office at the following email: jurnal.mmh@undip.ac.id or jurnal.mmh@gmail.com
Contributors are responsible for obtaining permission to reproduce any materials, including photographs and illustrations, for which they do not hold the copyright and for ensuring that the appropriate acknowledgments are included in the manuscript.