PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT DALAM KEPUTUSAN ADMINISTRASI PERTANAHAN (Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 52/PID/SUS/2013/PN.TIPIKOR)

Abstract

Abstract

This legal research is through library research where the problem is the accountability of officials in land administration decisions, case studies on: Semarang District Court Decision Number 52 / PID / SUS / 2013 / PN.TIPIKOR.The conclusion is that administrative officials who make mistakes in carrying out their authority in the land administration process may be subject to administrative sanctions in accordance with applicable regulations.The use of discretionary authority in the context of carrying out land services can be carried out by benchmarks: The state is not disadvantaged, the public interest is served and officials who do not get profit. Although an act is in accordance with the formulation of the law, it is not always that the act must be punished, because it must be proven whether it is an illegal act materially or not.

Keywords: Accountability Of Public Officials

Abstrak

Penelitian hukum ini melalui penelitian kepustakaan yang permasalahannya adalah pertanggungjawaban pejabat dalam keputusan administrasi pertanahan, studi kasus pada: Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 52/PID/SUS/2013/PN.TIPIKOR.Kesimpulannya adalah pejabat administrasi yang melakukan kesalahan dalam menjalankan kewenangannya dalam proses administrasi pertanahan dapat dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan berlaku. Penggunaan kewenangan diskresioner dalam rangka menyelenggarakan pelayanan pertanahan dapat dilakukan dengan tolok ukur: Negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan pejabat yang melakukan tidak mendapat untung. Meskipun suatu perbuatan telah sesuai dengan rumusan undang-undang tidaklah selalu perbuatan itu harus di hukum, karena harus dibuktikan apakah merupakan perbuatan melawan hukum secara materiil atau tidak.

Kata kunci: pertanggungjawaban pejabat publik.