HAK PENERIMAAN PENSIUN TERHADAP JANDA LEBIH DARI SATU ORANG YANG TIDAK TERDAFTAR

Abstract

Abstract

The right of receiving a pension to a widow of more than one person who is not registered in the list of pension recipients is possible, that is, it can be shared by all legal wives according to applicable government regulations but must have primary proof of legal marriage recognition, namely marriage certificate/marriage certificate. Legal remedies that can be submitted by related parties (the second widow of ASN) which is a form of legal protection of their rights and justice is through the provisions applied in the Marriage Law, namely through the marriage of the second widow and related ASN who have died . This research uses normative juridical. From the results of this study, it is known that the right to receive pension from widows of more than one person who is not registered in the list of pension recipients is possible, that is, it can be shared by all the right wives, the government in force but must have primary evidence of legal recognition of marriage, namely marriage certificate/marriage certificate.

Keywords: Pension rights; State civil apparatus

Abstrak

Hak penerimaan pensiun terhadap janda lebih dari satu orang yang tidak terdaftar dalam daftar penerima pensiun dimungkinkan yaitu dapat dibagikan kesemua istri yang sah menurut peraturan pemerintah yang berlaku tetapi harus memiliki buktiutama dari pengakuan perkawinan yang sah yaitu akta nikah/surat nikah. Upaya hukum yang dapat diajukan oleh pihak terkait (janda kedua dari ASN) yang merupakan bentuk perlindungan hukum akan hak dan keadilannya adalah melalui ketentuan yang diterapkan dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu melalui itsbat nikah dari janda kedua dan ASN terkait yang telah meninggal dunia. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Dari hasil penelitian ini, diketahui bahwa hak penerimaan pensiun terhadap janda lebih dari satu orang yang tidak terdaftardalam daftar penerima pensiun dimungkinkan yaitu dapat dibagikan kesemua istri yang saH, pemerintah yang berlaku tetapi harus memiliki buktiutama dari pengakuan perkawinan yang sah yaitu akta nikah/surat nikah.

Kata Kunci: Hak pensiun; Aparatur sipil negara