ASPEK HUKUM MODEL PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT (PHBM)

Abstract

Forest management must consider values culture of society , the aspirations and the public perception, and engage the local community in forest management with the community based forest management. One of an area that has the potential to natural resources / forest resources is Temanggung district. Program of land use under erect is a forest management system shared between the government and the villagers Perhutani forest took the form of partnership agreement aimed at welfare society. But , in agreement of land use under erect is still there is any digression namely alienation the right arable land. As for the purpose of doing this study is to find and analyze the partnership agreement between the government with the village community institute forest perhutani Wana Lestari, the cause of the village community forest transfers the right to cultivate, and And act done of Public Corporation Perhutani in overcoming problems pemindahtanganan tilled rights.
Keywords : community based forest management; forest village community institution; cooperation agreement

Abstrak
Pengelolaan hutan harus memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat, aspirasi dan persepsi masyarakat, dan melibatkan masyarakat setempat dalam pengelolaan hutan dengan adanya pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM). Salah satu daerah yang memiliki potensi kekayaan alam / sumber daya hutan adalah Kabupaten Temanggung. Program pemanfaatan lahan dibawah tegakan merupakan suatu sistem pengelolaan hutan bersama antara Perum Perhutani dan lembaga masyarakat desa hutan yang diwujudkan dalam bentuk perjanjian kerjasama yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Namun, dalam perjanjian PLDT ini masih terjadi penyimpangan yaitu pemindahtanganan hak garapan lahan. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Perum. Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wana Lestari, penyebab masyarakat desa hutan memindahtangankan hak garapan, dan tindakan yang dilakukan Perum Perhutani dalam mengatasi masalah pemindahtanganan hak garap.
Kata kunci : PHBM; LMDH; perjanjian kerjasama