Analisis Dampak Hukum Penerapan Pembatasan Kepemilikan Hak Atas Tanah Maksimal Lima Bidang

Abstract

Abstract

Land in general has an important role in social life, especially in Jepara City, therefore the land is often used by the people of Jepara to develop their business in the furniture sector for furniture companies in Jepara. There are regulations on limiting land rights to a maximum of 5 plots, so the company Jepara is affected by these restrictions, and the authors examine whether the regulations regarding these restrictions are ideal for furniture companies in Jepara. In discussing this problem the author uses the empirical juridical research method and in this study the author finds that there are positive and negative impacts of limiting the land to a maximum of 5 fields and legal consequences for the Jepara company, namely the positive impact is the absence of monopoly by furniture companies in Jepara, but the negative With the limitation, furniture entrepreneurs are hampered in developing their business.

Keywords: Land Rights; UUPA; Land Policy.

Abstrak

Tanah pada umumnya memiliki peran penting dalam kehidupan sosial, khususnya di Kota Jepara, maka dari itu tanah sering kali dijadikan oleh masyarakat Jepara untuk mengembangkan usahanya dalam bidang Meubel. Bagi perusahaan meubel di Jepara adanya peraturan tentang pembatasan hak atas tanah maksimal 5 bidang, membuat perusahaan di Jepara terkena dampak dari pembatasan tersebut, dan dalam tuisan ini penulis meneliti apakah peraturan mengenai pembatasan tersebut apakah sudah ideal untuk perusahaan meubel di Jepara. Dalam membahas permasalahan tersebut penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan dalam penelitian ini penulis mendapatkan ada dampak positif maupun negatif dari pembatasan tanah maksimal 5 bidang tersebut dan berakibat hokum bagi perusahaan jepara, yakni dampak positifnya adalah tidak adanya monopoli oleh perusahaan meubel di Jepara, namun negatifnya dengan adanya pembatasan para pengusaha meubel jadi terhambat dalam melakukan pengembangan usahanya.

Kata Kunci : Hak Atas Tanah; UUPA; Kebijakan di Bidang Pertanahan