Tinjauan Hukum Pembayaran Upah Di Bawah Ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP)

Abstract

Abstract

Legal protection for workers is intended to guarantee workers' rights and ensure equal treatment without discrimination against anything in order to fulfil the needs of workers and their families by always taking into account the interests of employers. The orientation of entrepreneurs wanting to get big profits sometimes leads to law violations. This research analyses the legal protection of work agreements for employees who receive a salary below the Provincial Minimum Wage according to the Manpower Law. The research method used is a normative research method with descriptive analysis. Based on the research, the work agreement that stipulates a salary below the minimum wage is null and void. Employees have the right to fight for their rights to receive a nominal standard salary based on Decree on Provincial Minimum Wages, among others by resolving disputes in the form of Bipartite Negotiations with or without the help of trade unions and mediation. They may even sue the employer to the Court as regulated in the Industrial Relations Dispute Resolution Law.

Keywords: Employee Legal Protection; Provincial Minimum Wage

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja diperuntukan untuk menjamin hak-hak pekerja serta menjamin kesamaan perlakuan tanpa terdapatnya diskriminasi atas apapun guna mewujudkan kesejahteraan pekerja serta keluarganya, dengan senantiasa memperhatikan kepentingan pengusaha. Orientasi pengusaha ingin mendapat keuntungan yang besar terkadang menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum. Paparan ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap perjanjian kerja pegawai yang menerima gaji di bawah Upah Minimum Provinsi yang dikaitkan dengan UU Ketenagakerjaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, perjanjian kerja yang menetapkan gaji di bawah upah minimum berakibat batal demi hukum. Pegawai berhak memperjuangkan haknya memperoleh gaji dengan standar nominal yang telah ditetapkan oleh Gubernur melalui Surat Keputusan mengenai Upah Minimum Provinsi, antara lain dengan melalui upaya penyelesaian sengketa berupa Perundingan Bipartit dengan atau tanpa bantuan Serikat Pekerja dan mediasi, bahkan dapat menggugat pihak pemberi kerja ke Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana telah diatur di dalam UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum Pekerja; Upah Minimum Provinsi