Tanggung Jawab Developer Yang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengikat Jual Beli Tanah Dan Bangunan (Studi Kasus Di Perumnas Semarang II)

Abstract

Land is an important aspect of Indonesian life. Therefore, the land must be managed properly so that its utilization can provide prosperity for the people. The purpose of this paper is to determine the implementation of buying and selling between Perum Perumnas Semarang II with consumers and to know the legal protection given to residential consumers in case of default. The preparation of this writing was carried out using a sociological juridical research approach. Based on the results of the study, it is concluded that, 1) the buying and selling process at Perum Perumnas Semarang II is carried out before the PPAT and regarding the contents of the land and Building Sale and Purchase Binding Agreement at Perum Bukit Pesona 7 is in accordance with the Guidelines for House Buying and Selling Binding based on the Decree of the Minister of Public Housing Kepmenpra) No. 9 / KPTS / l995; 2) legal protection for consumers at Perum Perumnas Semarang II who experience default, that is, they can sue directly to Perum Perumnas. An alternative solution is that consumers can submit a dispute resolution request to BPSK.

Keywords: dispute; consumer; land rights

Abstrak

Tanah merupakan aspek penting dari kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, tanah harus dikelola dengan sebaik-baiknya agar pemanfaatannya dapat memberikan kemakmuran bagi rakyat. Tujuan dari penulisan ini guna mengetahui pelaksanaan jual beli antara Perum Perumnas Semarang II dengan konsumen serta mengetahui perlindangan hukum yang diberikan terhadap konsumen perumahan apabila di kemudian hari terjadi wanprestasi. Penyusunan penulisan ini dilakukan menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa, l) proses jual beli pada Perum Perumnas Semarang II dilaksanakan di hadapan PPAT dan mengenai isi dari Pejanjian Pengikat Jual beli Tanah dan Bangunan pada Perum Bukit Pesona 7 telah sesuai dengan Pedoman Pengikat Jual Beli Rumah berdasarkan Keputusan Menteri Perumahan Rakyat (Kepmenpra) No. 9/KPTS/Tahun l995;  2) Perlindungan hukum bagi konsumen pada Perum Perumnas Semarang II yang mengalami wanprestasi, yaitu dapat menuntut secara langsung kepada Perum Perumnas. Solusi alternatif yaitu konsumen dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada BPSK.

Kata kunci: sengketa; konsumen; hak atas tanah