skip to main content

Pemberian Hak Milik di Atas Tanah Negara Pada Kantor Pertanahan Pemalang

1Kantor Notaris & PPAT Adi Susanto S.H. M.Kn. Kabupaten Pemalang Jawa Tengah, Indonesia

2Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Kota Semarang Jawa Tengah, Indonesia

Open Access Copyright (c) 2024 Notarius
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Citation Format:
Abstract

ABSTRACT

Land registration is a mandatory process for landowners to acquire ownership status of land controlled by the state. This study aims to describe the process of registering ownership rights for state-controlled land and identify obstacles encountered at the Pemalang Land Office. The research method employed is field research with an empirical juridical approach, using interview data collection techniques and qualitative analysis. The findings revealed that applicants must be aware of the legal status of the land before submitting an application. One major obstacle is the prevalence of state land being occupied by impoverished communities, resulting in difficulties due to the BPHTB tax burden on applicants. This research serves as valuable information and insight for students, academics, practitioners, and other relevant stakeholders.

Keywords: Ownership Rights; Land Controlled by the State.

ABSTRAK

Pendaftaran hak atas tanah adalah kewajiban pemilik tanah untuk mengajukan pendaftaran guna mendapatkan status kepemilikan atas tanah yang dikuasai negara. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan proses pendaftaran hak milik atas tanah yang dikusai negara dan mengkaji hambatan dalam prosesnya di Kantor Pertanahan Pemalang. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris, teknik pengumpulan data wawancara, dan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum mengajukan permohonan, pemohon harus mengetahui status hukum tanah yang akan dimohon. Salah satu hambatan adalah banyak tanah negara yang dikuasi oleh masyarakat tidak mampu, yang sulit diproses karena pajak BPHTB yang dibebankan kepada pemohon. Penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan pihak lain yang membutuhkannya.

Kata Kunci: Hak Milik; Tanah Dikuasai Negara
Fulltext View|Download
Keywords: Ownership Rights; Land Controlled by the State.

Article Metrics:

  1. Atikah, N. (2022). Kedudukan Surat Keterangan Tanah sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia. Notary Law Journal, Vol. 1, (Issue 3 July), p.263-289
  2. Benuf, Kornelius., & Azhar, Muhammad. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7, (Edisi 1), p.20-33
  3. Is, M.S. (2020). Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia Kajian Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg. Jurnal Yudisial Vol. 13, (No. 3 Desember), p.311-327. DOI: 10.29123/jy.v13i3.345
  4. Julyano, Mario, & Sulistyawan, Aditya Yuli. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. JURNAL CREPIDO Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum, Vol. 1, (No. 1), p.13-22
  5. Kunci, N.W.D. (2013). Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah Terhadap Perlindungan Hukum Pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah. Universitas Hasanuddin
  6. Lestario, Arie,. & Erlina. (2022). Sistem Pendaftaran Tanah yang memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sertifikat Hak atas Tanah di Indonesia. Notary Law Journal, Vol. 1, (Issue 1 January), p.1-30
  7. Mujiburohman, D.A. (2016). Problematika Pengaturan Tanah Negara Bekas Hak Yang Telah Berakhir. Bhumi Vol. 2, (No. 2), p.152-164
  8. Pansarian, J.S. (2014). Proses Dan Syarat Untuk Memperoleh Hak Milik Atas Tanah Di Indonesia. Lex Privatum, Vol. 2, (No. 3), p.28-38
  9. Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. Jurnal Alhadharah, Vol. 17, (No. 33 Januari-Juni), p.81-95
  10. Rohman, Zahrah Farhataeni., & Sugiyono, Heru. (2020). Tinjauan Yuridis Pemberian Hak Kepemilikan Atas Tanah Negara Kepada Perorangan Atau Badan Hukum. Proceedings Conference: National Conference On Law Studies (NCOLS) Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Vol. 2, (No. 1), p. 581-598
  11. Soekanto, Soerjono., & Mamudji, Sri (2015). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Cet 17. Jakarta: Rajawali Press
  12. Sudrajat, D.R. (2021). Efek Moderasi Motivasi Belajar Pada Pengaruh Metode Problem Based Learning Dan Discovery Learning Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa (Kuasi Eksperimen pada Mata Pelajaran Ekonomi Kompetensi Dasar Menganalisis Konsep dan Kebijakan Perdagangan Internasional Siswa Kelas XI IPS di SMA KHZ Musthafa Sukamanah Kabupaten Tasikmalaya). Universitas Pendidikan Indonesia

Last update:

No citation recorded.

Last update: 2025-01-05 18:33:44

No citation recorded.