DOI: https://doi.org/10.14710/nts.v17i2.56589

Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Waktu Kerja Lembur Sopir Angkutan PT. Midun Dharma

*Donni Lukman Dibyana orcid  -  Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Sudarto, SH, Tembalang, Semarang, Indonesia 50275, Indonesia
Ery Agus Priyono scopus  -  Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia
Open Access Copyright (c) 2024 Notarius
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Citation Format:
Abstract

ABSTRACT

Regulations governing working hours and overtime pay for long-distance transport drivers' employment remain unaddressed, resulting in a legal vacuum and complications for businesses with contractual agreements. This research aims to identify and analyze legal protection measures against infractions related to working hours and overtime pay for long-distance transport drivers, along with methods for conflict resolution, such as PT settlement. The research methodology employed is empirical-juridical. Findings reveal legal safeguards against violations involving the Industrial Relations Court and the enforcement of work norms by labor inspectors. Problem resolution involves establishing legal certainty, defining working hours, and determining overtime wages for long-distance transport drivers through well-calculated work agreements.

Keywords: violation of working time; overtime; driver.

ABSTRAK

Pengaturan mengenai waktu kerja dan upah kerja lembur untuk pekerjaan sopir angkutan jarak jauh belum diatur dan menimbulkan permasalahan berupa kekosongan hukum bagi pelaku usaha yang memiliki kontrak kerja. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pelanggaran waktu kerja dan upah kerja lembur bagi sopir angkutan jarak jauh dan bentuk penyelesaian PT. Midun Dharma. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian yaitu bentuk perlindungan hukum atas pelanggaran waktu kerja dan upah kerja lembur sopir angkutan jarak jauh melalui Pengadilan Hubungan Industrial dan penegakan norma kerja oleh pengawas ketenagakerjaan. Penyelesaian permasalahan dilakukan dengan memberikan kepastian hukum, pengaturan waktu kerja dan upah kerja lembur sopir angkutan jarak jauh berupa perjanjian kerja bersama sepanjang memiliki nilai perhitungan yang lebih baik.

Kata Kunci: Pelanggaran Waktu Kerja; Lembur; Sopir.

Fulltext View|Download
Keywords: violation of working time; overtime; driver.

Article Metrics:

Article Info
Section: Artikel Penelitian
Language : ID
Recent articles
Peran PPAT dan Keabsahan APHT Menurut Sistem Hak Tanggungan Elektronik Keabsahan Akta PPAT yang Memberikan Penomoran Akta Sebelum Melakukan Pengecekan Sertipikat Akibat Hukum Terhadap Akta Autentik Apabila Klien Menggunakan Identitas Palsu More recent articles
Most cited articles
PENGELOLAAN ZAKAT OLEH BAZNAS KOTA PEKANBARU DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 RELEVANSI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM SISTEM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI NEGARA Kedudukan Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus : Salinan Penetapan Pengadilan Agama Depok tentang Ahli Waris Alm. Soejitno Tardjo No.0171/Pdt.P/Pengadilan Agama Depok) More cited articles
  1. Muhammad, A. (2014). Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
  2. Agus, D. A. (2020). Perlindungan Pembayaran Upah Pekerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU-X/2012 Tentang Uji Material UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 15, (No.1), p.1–16. https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i1.1819
  3. Andini, N. (2022). Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu (PKWT) Antara PT. Bhakti Idola Tama dengan Pekerja di Kota Jambi. Zaaken: Journal of Civil and Business Law, Vol. 2, (No. 3), p.368–391. https://doi.org/10.22437/zaaken.v2i3.12273
  4. Cesmi, Pande Md. Meby Elbina Devita., Cesmi, Meby Elbina Devita & DharmaKusuma, A.A. Gede Agung. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja yang Bekerja Melebihi Batas Waktu Lembur Pada Perusahaan PT. Bintang Merapi Denpasar. Kertha Semaya, Vol. 6, (No. 5), p. 1-13. Retrieved from https://jurnal.harianregional.com/kerthasemaya/id-33200
  5. Djulaeka, & Rahayu, Devi. (2020). Buku Hukum tentang Buku Ajar Metode Penelitian Hukum. Surabaya: Scopindo Media Pustaka
  6. Sahlisa, Nurul Farah., & Adha, Lalu Hadi. (2021). Tinjauan Yuridis Tentang Upah Kerja Lembur Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 36 Itahun 2021 Tentang Pengupahan. Private Law, Vol. 1, (No. 3), p.502–511. https://doi.org/10.29303/prlw.v1i3.425
  7. Fatimah, Y.N. (2015). Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan Hubungan Industrial dalam Pemenuhan Hak Pekerja/Buruh Yang di Putus Hubungan Kerja. Pandecta: Research Law Journal, Vol. 10, (No. 2), p.215. https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i2.4954
  8. Gustina, Leni, Aswin, Ullya Rahmi., & Sari, Fitrah. (2022). Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Kompensasi Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Kantor Dinas Pasar Kota Padang. Jurnal Ekonomila Dan Bisnis (JEBS) Vol. 2, (No. 3), p.582-593. https://doi.org/10.47233/jebs.v2i3.230
  9. Izzati, N. R. (2020). Penerapan Doktrin Penyalahgunaan Keadaan (Undue Influence) Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian Kerja Di Pengadilan Hubungan Industrial. Masalah-Masalah Hukum, Vol. 49, (No. 2), p.180–191. https://doi.org/10.14710/mmh.49.2.2020.180-191
  10. Kusmayanti, Hazar., Karsona, Agus Mulya., & Fakhriah, Efa Laela. (2020). Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Putusan Perdamaian di Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Padang Kelas I (A). ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata, Vol. 6, (No. 1), p.35. https://doi.org/10.36913/jhaper.v6i1.100
  11. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
  12. Martam, N.K. (2017). Tinjauan Yuridis Tentang Rechtvinding (Penemuan Hukum) Dalam Hukum Perdata Indonesia. Jurnal Cahaya Keadilan, Vol. 5, (No. 2), p.40-55. retrieved from https://jurnal.harianregional.com/kerthasemaya/id-33200
  13. Maryono, Dwi., & Azhar, Muhammad. (2018). Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial: Beberapa Catatan Masukan RUU Hukum Acara Perdata. Administrative Law and Governance Journal, Vol. 1, (No. 3), p.345–350. https://doi.org/10.14710/alj.v1i3.345-350
  14. Nur, Z. (2023). Keadilan dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum dalam Pemikiran Hukum Imam Syatibi). Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat,Vol. 06, (No. 2), p.248-272. https://doi.org/10.24853/ma.6.2.247-272
  15. Nursalim, Chairunnisa Ramadhani Putri., & Suryono, Leli Joko. (2020). Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Pada Perjanjian Kerja Outsourcing. Media of Law and Sharia, Vol. 2, (No. 1), p.47-62. https:// doi: 10.18196/mls.v2i1.11478
  16. Ramaputra, Ngurah Aldi., Budiartha, I Nyoman Putu., & Seputra, I Pt Gd. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja yang Melebihi Batas Waktu Kerja di PT. Adi Putra Denpasar. Jurnal Analogi Hukum, Vol. 2, (No. 2), p.240–245. https://doi.org/10.22225/ah.2.2.2020.240-245
  17. Sinaga, R. (2018). Peran Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Padang Kelas Ia Dalam Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Perkara Pemutusan Hubungan Kerja. Soumatera Law Review, Vol. 1, (No. 2), p.360–379. https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i2.3528
  18. Trimaya, A. (2014). Pemberlakuan Upah Minimum Dalam Sistem Pengupahan Nasional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja. Aspirasi, Vol. 5, (No. 1), p.11-20. https://doi.org/10.46807/aspirasi.v5i1.448
  19. Ulansari, A.A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Bekerja Melebihi Waktu Kerja (Studi Pada Perusahaan Ud. Indra Jaya Seafood Supplier). Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 1, (No. 2), p.121-127. http://doi.org/10.22225/jph.v1i2.2407.121-127
  20. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
  21. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  22. Widiastiani, N.S. (2021). Kekuasaan Diskresi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial. Veritas et Justitia, Vol. 7, (No. 1), p.31–55. https://doi.org/10.25123/vej.v7i1.3843
  23. Wulandari, Virgianty Febri ,. & Wardana, Dodi Jaya. (2022). Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dalam Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Pt. Citra Bangun Karya. Sibatik Journal, Vol.2, (No.1), p. 263-272. https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i1.540
  24. Yasyfa, Hasna., & Effendy, Deddy. (2022). Pembayaran Upah Lembur di Pt X Kabupaten Bandung berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Bandung Conference Series: Law Studies, Vol. 2, (No. 1). p.148-155. https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.547
  25. Zulfikar, Waluyo., & Jumiati, Ipah Ema. (2017). Formulasi Kebijakan Pendirian Lembaga Peradilan Khusus Hubungan Industrial Di Kabupaten Bekasi. Jurnal Administrasi Publik, Vol. 8, (No. 2), p.103-132. https://doi.org/10.31506/jap.v8i2.3310

Last update:

No citation recorded.

Last update: 2024-11-20 11:46:24

No citation recorded.