PERANAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM MEWUJUDKAN NOTARIS YANG PROFESIONAL DI KOTA SEMARANG

Abstract

Studi ini meneliti tentang penyimpangan dan/atau pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris baik pelanggaran kode etik maupun pelanggaran hukum di wilayah kerja MPD Kota Semarang. Studi ini merupakan suatu penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris atau non doktrinal, yaitu suatu penelitian hukum yang mengkaji fenomena dengan sudut pandang ilmu sosial. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan diinterpretasikan untuk mengetahui makna dan hubungan yang ada di antara fakta-fakta empiris yang terjadi, serta menemukan solusi atas fenomena yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa MPD kota Semarang belum menjalankan peran pengawasan dan pembinaan secara efektif disebabkan adanya sejumlah hambatan berupa: kurangnya biaya operasional, minimnya infrastruktur, belum adanya kesamaan persepsi baik di antara sesama anggota MPD, Notaris, penegak hukum lainnya dan masyarakat, belum adanya program kerja yang jelas, belum ada standar kriteria penilaian, pengawasan dan pembinaan Notaris, serta belum ada standar kinerja dan target capaian kinerja MPD. Selain itu terdapat ketidakjelasan, inkonsistensi dan tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan Jabatan Notaris. Berdasarkan temuan-temuan dalam penelitian ini, maka dapat disarankan agar DPR merevisi UUJN dan peraturan hukum lainnya yang tidak jelas, inkonsisten, dan tumpang tindih;  pemerintah menyediakan biaya operasional dan infrastruktur yang memadai, dan  MPD meningkatkan kinerjanya agar dapat mewujudkan Notaris yang profesional