DOI: https://doi.org/10.14710/nts.v18i3.65112

Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Direksi atas Pengalihan Kekayaan Perseroan Tanpa Melalui RUPS

Open Access Copyright (c) 2025 Notarius
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Citation Format:
Abstract

ABSTRACT

Directors is the corporate organ responsible for managing the company so that if the company experiences a decrease in funds, directors can take action to transfer assets. However, there are occasions when director transfers company assets without approval RUPS, this research discusses how the directors' accountability for such transfers. The author uses normative research methods with the aim of understanding how directors' accountability for the transfer of company assets without RUPS. The research findings indicate that asset transfers conducted by the director without RUPS approval remain binding as long as other parties enter into agreements in good faith. Furthermore, any transfer of company assets without RUPS approval incurs full accountability on the part of the directors, whether it results in profit or loss.

Keywords: Accountability; Directors; Transfer of Assets; RUPS.

ABSTRAK

Direksi merupakan organ perseroan yang melakukan pengurusan perseroan sehingga apabila perseroan mengalami penurunan dana, direksi dapat mengambil tindakan pengalihan kekayaan perseroan. Namun, ada kalanya direksi mengalihkan kekayaan perseroan tanpa melalui RUPS, sehingga dalam penelitian ini membahas bagaimana pertanggungjawaban direksi atas pengalihan kekayaan tanpa RUPS tersebut. Penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban direksi terhadap pengalihan kekayaan perseroan tanpa RUPS. Hasil penelitian yang diperoleh ialah pengalihan kekayaan yang dilakukan direksi tanpa RUPS adalah tetap mengikat sepanjang pihak lain dalam perjanjian dilakukan dengan iktikad baik. Dan pengalihan kekayaan perseroan yang dilakukan tanpa RUPS akan dipertanggungjawabkan secara pribadi oleh direksi baik itu menimbulkan keuntungan ataupun kerugian.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban; Direksi; Pengalihan Aset; RUPS.
Fulltext View|Download
Keywords: Accountability; Directors; Transfer of Assets; RUPS

Article Metrics:

Article Info
Section: Artikel Penelitian
Language : ID
Recent articles
Harmonisasi Pengaturan Cyber Notary dalam Undang-Undang Jabatan Notaris di Era Digitalisasi Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Direksi atas Pengalihan Kekayaan Perseroan Tanpa Melalui RUPS Perlindungan Hukum Hak Merek UMKM: Studi Lumpia Cenol Semarang Analisis Kekuatan Hukum Akta Notaris terhadap Ketidaklengkapan Syarat Formil Data Pribadi More recent articles
Most cited articles
RELEVANSI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM SISTEM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI NEGARA PENGELOLAAN ZAKAT OLEH BAZNAS KOTA PEKANBARU DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 Kedudukan Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus : Salinan Penetapan Pengadilan Agama Depok tentang Ahli Waris Alm. Soejitno Tardjo No.0171/Pdt.P/Pengadilan Agama Depok) More cited articles
  1. Abdullah, Muhammad Assyad Sukendar., Barkatullah, Abdul Halim, & Djumadi. (2019). Kewajiban Direksi untuk Melakukan Permintaan Persetujuan kepada Pemegang Saham dalam Pengalihan Aset Kekayaan Perseroan. Notary Law Journal, Vol. 2, (No. 2), p.163-180. https://doi.org/10.32801/nolaj.v2i2.25
  2. Alhababy, A.M. (2016). Tanggung Jawab Direksi Atas Kerugian Bisnis Pada Perbankan Persero Dengan Sebagian Saham Milik Pemerintah Daerah. Jurnal Akrab Juara, Vol.14, (No. 5), p.1-23. Retrieved from https://akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/928
  3. Arifin, Intan Nurul., Sholeh, Mahrus., & Sumriyah. (2023). Pertanggungjawaban Direksi terhadap Pemindahan Hak atas Saham Aset Tanpa Melalui RUPS. Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, Vol. 1, (No. 3), p.133-139. https://doi.org/https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i3.733
  4. Asikin, Zainal., & Suhartana, Wira Pria. (2016). Pengantar Hukum Perusahaan. Jakarta: Prenada Media Group
  5. Dewi, S. (2018). Mengenal Doktrin dan Prinsip Piercing The Corporate Veil dalam Hukum Perusahaan. Soumatera Law Review, Vol.1, (No. 2), p.380-399. https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i2.3744
  6. Fuady, M. (2002). Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis (2nd ed.). Bandung: Mandar Maju
  7. Fujiansyah, S. (2023). Strict Liability atas Perbuatan Melawan Hukum Ditinjau dari Filsafat Hukum. Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, Vol. 22, (No. 3), p.402-420. https://doi.org/https://doi.org/10.30743/jhk.v22i3.6985
  8. Harahap, M.Y. (2019). Hukum Perseroan Terbatas (1st ed., Vol. 7; Tarmizi, ed.). Jakarta: Sinar Grafika
  9. HS, Salim., & Nurbani, Erlies Septiana. (2013). Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
  10. Khalid, A. (2023). Analisis Itikad Baik Sebagai Asas Hukum Perjanjian. Jurnal Legal Reasoning, Vol. 5, (No. 2), p.109-122. https://doi.org/https://doi.org/10.35814/jlr.v6i2
  11. Kinanti, Adhisti Kinanti., Saptono, Hendro., & Mahmudah, Siti . (2016). Tanggung Jawab Direksi dalam Tindakan Ultra Vires Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Diponegoro Law Journal, Vol. 5, (No. 3), p.1-13. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12073
  12. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  13. Lubis, M.F.R. (2018). Pertanggungjawaban Direksi di suatu Perseroan Terbatas Ketika Terjadi Kepailitan pada Umumnya dan Menurut Doktrin Hukum Perusahaan & Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Jurnal Hukum Kaidah, Vol. 17, (No. 2), p.26-47. https://doi.org/https://doi.org/10.30743/jhk.v17i2.350
  14. Musriansyah, & Sihabudin. (2017). Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham dalam Penjualan Aset Perseroan Berdasarkan Pasal 102 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 2, (No. 2), p.125-131. Retrieved from http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk
  15. Nuha, Ruhil Nuha., Istianah, Nurul., & Sumriyah. (2023). Aspek Hukum Perseroan yang Tidak Melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (Studi Kasus PT. Pitala Gunawan Raya). ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, Vol. 1, (No. 2), 237-249. https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i2.260
  16. Nurhayati, Y. (2023). Jual Beli Aset Perseroan Terbatas..Yudisial, Vol. 15, (No. 3), p.405. https://doi.org/10.29123/jy.v15i3.509
  17. Religia, A.M. (2019). Permasalahan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) di Indonesia. University of Bengkulu Law Journal, Vol. 4, (No. 2), p.183-197. https://doi.org/10.33369/ubelaj.4.2.188-201
  18. Setyarini, Desak Made., Mahendrawati, Ni Luh., & Arini, Desak Gde Dwi. (2020). Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Jurnal Analogi Hukum, Vol. 2, (No. 1), p.12-16. https://doi.org/10.22225/ah.2.1.1608.12-16
  19. Sinaga, Lestari Victoria., & Lestari, Citra Indah. (2021). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Direksi terhadap Pailitnya Suatu Perseroan Terbatas. JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, Vol. 3, (No. 1), p.25. https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v3i1.816
  20. Soekanto, Soerjono., & Mamudji, Sri. (2015). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers
  21. Sriwati. (2020). Pengalihan Kekayaan Perseroan yang Lebih dari Lima Puluh Persen Jumlah Kekayaan Bersih Perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang Tidak Mencapai Kuorum Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas. Journal Education and Development, Vol. 8, (No. 4), p.72-76. https://doi.org/https://doi.org/10.37081/ed.v8i4.2091
  22. Subagiyo, D.T. (2015). Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Akibat Perbuatan Melawan Hukum Direksi menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas. Perspektif, Vol. 20, (No. 1), p.49-58. https://doi.org/10.30742/perspektif.v20i1.122
  23. Sudarno. (2023). Juridicial Review of a Limited Company if Acting as a Limited Liability Company in a Commanditare Vennootschap Company. Justicia Journal, Vol. 12, (No. 2), p.259-274. https://doi.org/10.32492/jj.v12i2.12208
  24. Syarief, Elza., & Balqist, Attika. (2017). Doktrin Fiduciary Duty dan Corporate Opportunity terhadap Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris. Journal of Law and Policy Transformation, Vol. 2, (No. 2), p.80-102. Retrieved from https://journal.uib.ac.id/index.php/jlpt/article/view/264
  25. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
  26. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
  27. Utami, Putu Devi Yustisia., & Sudiarawan, Kadek Agus. (2021). Perseroan Perorangan pada Usaha Mikro dan Kecil: Kedudukan dan Tanggung Jawab Organ Perseroan. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol. 10, (No. 4), p.769-781. https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i04.p08
  28. Wijaya, Bachtiar Noly., & Hoesin, Siti Hajati. (2020). Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Pengalihan Kekayaan Perusahaan Tanpa Persetujuan Rapat Umum Pemegang Sahan (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 22 Juli 2019 Nomor 1515K/PDT/2019). Indonesian Notary, Vol. 2, (No. 5), p.106-124. Retrieved from https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol2/iss4/5/

Last update:

No citation recorded.

Last update: 2025-09-29 12:12:35

No citation recorded.