DOI: https://doi.org/10.14710/nts.v18i3.65545

Harmonisasi Pengaturan Cyber Notary dalam Undang-Undang Jabatan Notaris di Era Digitalisasi

1Kantor Notaris & PPAT Yudi Usfiansyah S.H. Kota Bekasi Jawa Barat, Indonesia

2Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Kota Semarang Jawa Tengah, Indonesia

Open Access Copyright (c) 2025 Notarius
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Citation Format:
Abstract

ABSTRACT

Disharmonization related to the application of Indonesian cyber notary is an obstacle in terms of legal substance aspects. This legal vacuum occurs because the contradiction of the conflict between Notary Public Law on Article 15 paragraph (3) of the UUJN and Information and Transaction Electronic Law on Article 5 paragraph (4) of the ITE Law. Therefore, it is necessary to harmonize the laws and digital instruments of the notary profession into the Indonesian legal system. The purpose of this research is to examine the regulations that should be applied regarding electronic deeds in Indonesia. This research uses the juridical-normative method, using secondary data legal materials. The results of this study indicate that harmonization of integrated and consistent legal arrangements in order to create the concept of cyber-notary in Indonesia.

Keywords: Cyber Notary; Legal Reconstruction; Digitalization.

ABSTRAK

Disharmonisasi hukum terkait penerapan cyber notary di Indonesia menjadi hambatan dari segi substansi hukum. Kekosongan hukum ini terjadi karena adanya pertentangan antara Pasal 15 ayat (3) UUJN dengan Pasal 5 ayat (4) UU ITE. Hal ini mengakibatkan tidak adanya keabsahan akta yang memiliki kekuatan hukum sempurna. Oleh karena itu, perlu adanya harmonisasi aturan hukum dan instrumen digital profesi notaris ke dalam sistem hukum Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji peraturan yang seharusnya dapat diterapkan terkait akta elektronik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan bahan hukum sekunder. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan perlunya harmonisasi pengaturan hukum yang terintegrasi dan konsisten guna terciptanya konsep cyber notary di Indonesia.

Kata Kunci: Cyber Notary; Rekonstruksi Hukum; Digitalisasi.
Fulltext View|Download
Keywords: Cyber Notary; Legal Reconstruction; Digitalization

Article Metrics:

Article Info
Section: Artikel Konseptual
Language : ID
Recent articles
Harmonisasi Pengaturan Cyber Notary dalam Undang-Undang Jabatan Notaris di Era Digitalisasi Pertanggungjawaban Notaris atas Perubahan Akta Perusahaan Tanpa Sepengetahuan Pihak Terkait Perlindungan Hukum Hak Merek UMKM: Studi Lumpia Cenol Semarang Politik Hukum Cyber Notary dalam Era Digitalisasi 5.0 di Indonesia More recent articles
Most cited articles
PENGELOLAAN ZAKAT OLEH BAZNAS KOTA PEKANBARU DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 RELEVANSI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM SISTEM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI NEGARA Kedudukan Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus : Salinan Penetapan Pengadilan Agama Depok tentang Ahli Waris Alm. Soejitno Tardjo No.0171/Pdt.P/Pengadilan Agama Depok) More cited articles
  1. Adjie, H. (2008). Hukum Notariat di Indonesia Tafsiran Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Bandung: Refika Aditama
  2. Agustin, Ika Yuli., & Anand, Ghansham. (2021). Proposing Notaries’ Deed Digitalization in Indonesia: A Legal Perspective. Lentera Hukum, Vol. 8, (No. 1), p.49-72. https://doi.org/10.19184/ejlh.v8i1.21375
  3. Basoeky, U. (2022). Rekonstruksi Politik Hukum Kenotariatan untuk Mewujudkan Harmonisasi Hukum terhadap Kewenangan Notaris di Era Revolusi Industri 4.0. Universitas Diponegoro
  4. Fitcanisa, Jenny Divia., & Azheri, Busyra . (2023). Keabsahan Tanda Tangan Elektronik pada Akta Notaris. Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan, Vol. 2, (No. 5), p.1449-1458. https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i5.809
  5. Haryadi, F.A. (2013). Peluang Penyelenggaraan Jasa Notaris Secara Elektronik (Cyber-Notary) dalam Perspektif Hukum Telekomunikasi Indonesia. Universitas Indonesia
  6. Jessica, P. (2023). Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik secara Elektronik (Studi Perbandingan Pengaturan antara Jepang dan Indonesia). Universitas Indonesia
  7. Legowo, A. (2017). Harmonisasi Pengaturan Pemberian Jangka Waktu Hak Pakai bagi Warga Negara Asing. Arena Hukum, Vol. 10, (No. 1), p.97-119. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01001.6
  8. Lubis, I., et al. (2023). The Role of a Notary in Carrying Out His Positional Duties Regarding the Development of the Cyber Notary Concept in the Era of the Industrial Revolution 4.0 and Social 5.0. Russian Law Journal, Vol. 11, (No. 8), p.478-492. https://doi.org/10.52783/rlj.v11i8s.1361
  9. Makarim, E. (2016). Notaris & Elektronik Kajian Hukum tentang Cyber Notary atau Electronic Notary. Jakarta: Rajawali Pers
  10. Marlin, Simon Reinaldo., & Putra, Mohamad Fajri Mekka. (2022). Pentingnya Penerapan Cyber Notary Sebagai Upaya Terciptanya Keamanan Praktik Bisnis di Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Vol. 6, (No. 3), p.10173-. https://doi.org/10.36312/jisip.v6i3.3369/
  11. Matra, A.F. (2012). Penerapan Cyber Notary di Indonesia Ditinjau dari Jabatan Notaris. Universitas Indonesia
  12. Naeem, Ghinwa., Asif, Muhammad., & Khalid, Muhammad. (2024). Industry 4.0 Digital Technologies for the Advancement of Renewable Energy: Functions, Applications, Potential and Challenges. Energy Conversion and Management, Vol. 24, (No. 24). https://doi.org/10.1016/j.ecmx.2024.100779
  13. Putra, W.S. (2024). Penerapan Penyimpanan Protokol Notaris dengan Metode Cloud Computing System. Unes Journal of Swara Justisia, Vol. 8, (No. 1), p.113-132. https://doi.org/10.31933/ujsj.v8i1.482
  14. Shafa, N., et.al. (2024). Remodeling Cyber notary Concept in Making Notarial Deeds Electronically. Sultan Agung Notary Law Review, Vol. 6, (No. 4), p.22-50. Retrieved from http://dx.doi.org/10.30659/sanlar.v6i4.42413
  15. Suteki. (2020). Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik (3rd ed.). Depok: Rajawali Pers
  16. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  17. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
  18. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

Last update:

No citation recorded.

Last update: 2025-09-29 11:54:54

No citation recorded.