1Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Kota Semarang Jawa Tengah, Indonesia
2Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Kota Semarang Jawa Tengah, Indonesia
BibTex Citation Data :
@article{NTS82971, author = {Lingua Rachman and Ardina Amalia}, title = {Reorientasi Hukum Pengelolaan Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional Berbasis Keadilan Ekologis}, journal = {Notarius}, volume = {19}, number = {3}, year = {2026}, keywords = {Genetic Resources; Traditional Knowledge; Legal Protection; Ecological Justice; Benefit Sharing.}, abstract = { ABSTRACT Genetic Resources and Traditional Knowledge (GR-TK) constitute strategic national assets of Indonesia with ecological, economic, scientific, social, and cultural values. However, their management continues to face challenges, including fragmented regulations, weak access control and supervision, inadequate documentation of origins, and suboptimal benefit-sharing mechanisms for indigenous and local communities. This study aims to analyze the existing management of GR-TK and formulate an ideal legal framework based on the Theory of Legal Protection and the Theory of Ecological Justice. This study employs normative juridical research using statutory and conceptual approaches. The results demonstrate the need for integrated GR-TK governance through strengthened information systems, PIC and MAT, benefit-sharing mechanisms, institutional coordination, supervision, and law enforcement to ensure conservation and intergenerational justice. Keywords: Genetic Resources; Traditional Knowledge; Legal Protection; Ecological Justice; Benefit Sharing. ABSTRAK Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional (SDG-PT) merupakan kekayaan strategis Indonesia yang memiliki nilai ekologis, ekonomi, ilmiah, sosial, dan budaya. Namun, pengelolaannya masih menghadapi persoalan fragmentasi regulasi, lemahnya pengendalian akses, pengawasan, dokumentasi asal-usul, serta pembagian manfaat yang belum optimal bagi masyarakat adat dan komunitas lokal. Penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi eksisting pengelolaan SDG-PT dan merumuskan konstruksi hukum yang ideal berdasarkan Teori Perlindungan Hukum dan Teori Keadilan Ekologis. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan perlunya tata kelola SDG-PT yang terintegrasi melalui penguatan sistem informasi, PIC dan MAT, benefit sharing , koordinasi kelembagaan, pengawasan, serta penegakan hukum yang menjamin konservasi dan keadilan antargenerasi. Kata Kunci: Sumber Daya Genetik; Pengetahuan Tradisional; Perlindungan Hukum; Keadilan Ekologis; Benefit Sharing. }, issn = {2686-2425}, pages = {681--700} doi = {10.14710/nts.v19i3.82971}, url = {https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/82971} }
Refworks Citation Data :
ABSTRACT
Genetic Resources and Traditional Knowledge (GR-TK) constitute strategic national assets of Indonesia with ecological, economic, scientific, social, and cultural values. However, their management continues to face challenges, including fragmented regulations, weak access control and supervision, inadequate documentation of origins, and suboptimal benefit-sharing mechanisms for indigenous and local communities. This study aims to analyze the existing management of GR-TK and formulate an ideal legal framework based on the Theory of Legal Protection and the Theory of Ecological Justice. This study employs normative juridical research using statutory and conceptual approaches. The results demonstrate the need for integrated GR-TK governance through strengthened information systems, PIC and MAT, benefit-sharing mechanisms, institutional coordination, supervision, and law enforcement to ensure conservation and intergenerational justice.
Keywords: Genetic Resources; Traditional Knowledge; Legal Protection; Ecological Justice; Benefit Sharing.
ABSTRAK
Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional (SDG-PT) merupakan kekayaan strategis Indonesia yang memiliki nilai ekologis, ekonomi, ilmiah, sosial, dan budaya. Namun, pengelolaannya masih menghadapi persoalan fragmentasi regulasi, lemahnya pengendalian akses, pengawasan, dokumentasi asal-usul, serta pembagian manfaat yang belum optimal bagi masyarakat adat dan komunitas lokal. Penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi eksisting pengelolaan SDG-PT dan merumuskan konstruksi hukum yang ideal berdasarkan Teori Perlindungan Hukum dan Teori Keadilan Ekologis. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan perlunya tata kelola SDG-PT yang terintegrasi melalui penguatan sistem informasi, PIC dan MAT, benefit sharing, koordinasi kelembagaan, pengawasan, serta penegakan hukum yang menjamin konservasi dan keadilan antargenerasi.
Article Metrics:
Last update:
Last update: 2026-09-30 09:59:43
Ciptaan berjudul (Notarius, dibuat oleh Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro), diidentifikasi oleh Notarius, bebas dari batasan hak cipta yang berlaku.
Journal Notarius is present by Public Notary, Diponegoro UniversityImam Bardjo, S.H. No.1-3 SemarangEmail: jurnalmkn.undip@gmail.comPhone: 0248415998Website: http://notariat.undip.ac.id