DOI: https://doi.org/10.14710/nts.v19i2.84261

Kedudukan Sertifikat Elektronik sebagai Dasar Pembebanan Hak Tanggungan Modern Indonesia

1Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Kota Semarang Jawa Tengah, Indonesia

2Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Kota Malang Jawa Timur, Indonesia

3Universitas Islam Indonesia Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia

4 Fakultas Hukum, Universitas Pekalongan Kota Pekalongan Jawa Tengah, Indonesia

View all affiliations
Open Access Copyright (c) 2026 Notarius
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Citation Format:
Abstract

ABSTRACT

Digital transformation through electronic certificates and Electronic Mortgage Services (HT-el) has changed Indonesia’s land administration system. This study aims to analyze the legal position of electronic certificates as the basis for Mortgage Rights and to examine their legal certainty and evidentiary strength in the implementation of HT-el. The research uses a normative juridical method with statutory and conceptual approaches supported by qualitative descriptive analysis. The results show that electronic certificates have been legally recognized within Indonesia’s land law system and can serve as valid evidence in electronic Mortgage Rights services. However, several issues remain, including regulatory disharmony, weaknesses in the electronic system, and concerns regarding data security. Therefore, strengthening regulations and improving electronic system security are necessary to ensure legal certainty and legal protection.

Keywords: Electronic Certificates; Mortgage Rights; HT-el; Land Law; Legal Certainty.

ABSTRAK

Transformasi digital melalui sertifikat elektronik dan HT-el telah membawa perubahan dalam sistem pertanahan Indonesia, namun masih memerlukan penguatan regulasi, kepastian hukum, dan keamanan sistem elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk untuk menganalisis kedudukan hukum sertifikat elektronik sebagai dasar pembebanan Hak Tanggungan dalam sistem hukum pertanahan modern di Indonesia serta untuk menganalisis kepastian hukum dan kekuatan pembuktian sertifikat elektronik dalam pelaksanaan Hak Tanggungan elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan hukum sertifikat elektronik sebagai dasar pembebanan hak tanggungan telah diakui secara sah dalam sistem HT-el di Indonesia. Namun, implementasinya masih memerlukan penguatan regulasi dan keamanan sistem elektronik guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum.

Kata Kunci: Sertifikat Elektronik; Hak Tanggungan; HT-el; Hukum Pertanahan; Kepastian Hukum.

Fulltext View|Download Email colleagues
Keywords: Electronic Certificates; Mortgage Rights; HT-el; Land Law; Legal Certainty.

Article Metrics:

Article Info
Section: Artikel Penelitian
Language : EN
Most cited articles
PENGELOLAAN ZAKAT OLEH BAZNAS KOTA PEKANBARU DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 RELEVANSI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM SISTEM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI NEGARA Kedudukan Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus : Salinan Penetapan Pengadilan Agama Depok tentang Ahli Waris Alm. Soejitno Tardjo No.0171/Pdt.P/Pengadilan Agama Depok) More cited articles
  1. Afifuddin., & Saebani, Beni Ahmad. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif. Jawa Barat: CV Pustaka Setia
  2. Ameylia, Inge., De Jesus, Marcello Alfarico., & Prameswari, Ristantia. (2025). Konflik Norma Hukum pada Pelayanan Hak Tanggungan Elektronik. Jurnal Minuta, Vol. 7, (No. 2). https://doi.org/10.24123/minuta.v7i2.7640
  3. Andari, Dwi Wulan Titik., & Mujiburohman, Dian Aries. (2023). Aspek Hukum Layanan Sertifikat Tanah Elektronik. Al’ Adl: Jurnal Hukum, Vol. 15, (No. 1), p.154-166. http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v15i1.7367
  4. Aufima, Z. (2020). Peran PPAT Selaku Pengguna Layanan Hak Tanggungan Terintegrasi secara Elektronik. Journal of Judicial Review, Vol. 22, (No. 2), p.259-270. https://doi.org/10.37253/jjr.v22i2.1224
  5. Guntoro, Jefri., Kontesa, Emelia., & Sauni, Herawan. (2020). Tinjauan Yuridis Pendaftaran Hak Tanggungan dalam Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi secara Elektronik. Bengkoelen Justice: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, (No. 2), p.212-223. https://doi.org/10.33369/j_bengkoelenjust.v10i2.13806
  6. Kamilah, A. (2025). Kebijakan Hukum dalam Mendorong Ekonomi Digital Melalui Pelayanan Hak Tanggungan Elektronik: Perspektif Pandangan Hans Kelsen dan Friedman. Prosiding Mimbar Justitia, Vol. 2, (No. 1), p.76-90. Retrieved from https://jurnal.unsur.ac.id/index.php/pmj/article/view/5779/3608
  7. Leesley, S. C. (2022). Tinjauan Yuridis tentang Keamanan Hak Tanggungan Elektronik sebagai Alat Bukti Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Officium Notarium, Vol. 2, (No. 2), p.249-256. https://doi.org/10.20885/JON.vol2.iss2.art6
  8. Mujiburohman, D. A. (2021). Transformasi Digital Pertanahan dan Kepastian Hukum Sertipikat Elektronik. Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan, Vol. 7, (No. 1), p.57-67. Retrieved from https://www.jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/472/374
  9. Muri, Dewi Padusi Daeng., Wibawanti, Erna Sri., & Safitri, Manda Ika. (2025). Sertipikat Elektronik sebagai Jaminan Perlindungan Hak atas Tanah dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah. Jurnal USM Law Leview, Vol. 8, (No. 2), p.1126-1142. https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.12136
  10. Nafan, M. (2022). Kepastian Hukum terhadap Penerapan Sertipikat Elektronik sebagai Bukti Penguasaan Hak atas Tanah di Indonesia. Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 6, (No. 1), p.3342-3355 https://doi.org/10.31004/jptam.v6i1.3402
  11. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik
  12. Pratama, Edwin Yoga., & Sa'adah, Nabitatus. (2023). Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Sertipikat Hak Tanggungan Elektronik. Notarius, Vol. 16, (No. 3), p.1234-1250. https://doi.org/10.14710/nts.v16i3.41661
  13. Putra, Brahmantio Taufan Anata., Wahyono, Eko Budi., Kusmiarto., & Wibowo, Hendry Yuli. (2025). Problematika Penerbitan Sertipikat Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. Kadaster: Journal of Land Information Technology, Vol. 3, (No. 2), p.1-16. https://doi.org/10.31292/kadaster.v3i2.67
  14. Rachmayanti, Pradesti Elva., & Ngadino. (2022). Peran dan Tanggung Jawab PPAT dalam Penerbitan Sertifikat Hak Tanggungan Elektronik. Notarius, Vol. 15, (No. 1), p.230-240, https://doi.org/10.14710/nts.v15i1.46037
  15. Rehulina., Pratitis, Sugih Ayu., & Sitompul, Rina Melati. (2023). Keabsahan Sertifikat Jaminan Hak Tanggungan Elektronik sebagai Pelunasan Kredit Bermasalah. Jurnal Perspektif Hukum, Vol. 4, (No. 1), p.43-49. https://doi.org/10.35447/jph.v4i1.857
  16. Rizkiana, Qonita., & Handoko, Widhi. (2023). Eksistensi Sertifikat Elektronik terhadap UU Cipta Kerja dalam Menjamin Kepastian Hukum. Notarius Vol. 16, (No. 2), p.891-906. https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.41632
  17. Syahrum, M. (2022). Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis. Bandung: CV. Dotplus Publisher
  18. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  19. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
  20. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Last update:

No citation recorded.

Last update: 2026-07-01 10:46:42

No citation recorded.