Universitas Gadjah Mada, Indonesia
BibTex Citation Data :
@article{Politika25340, author = {Farhan Alam}, title = {Ekonomi Politik Investasi Perusahaan Multinasional di Era Pemerintahan Joko Widodo}, journal = {Politika: Jurnal Ilmu Politik}, volume = {11}, number = {2}, year = {2020}, keywords = {investasi; ketergantungan; negara berkembang; perusahaan multinasional}, abstract = { Artikel ini membahas upaya negara untuk menghindari ketergantungan dalam hubungan antara negara berkembang dan perusahaan multinasional (PMN). Kelompok Neo-Marxis, khususnya teori ketergantungan menganggap bahwa PMN adalah bagian dari kepentingan negara kapitalis pusat di negara berkembang. Oleh karena itu, keberadaan PMN cenderung membuat negara berkembang bergantung padanya. Hal ini berbeda dengan kasus pengelolaan investasi PMN di Indonesia. Pada pemerintahan Joko Widodo, terlihat bahwa negara berkembang bisa memiliki daya tawar yang cukup kuat sehingga dapat melakukan negosiasi dengan PMN. Dengan menggunakan studi pustaka, artikel ini mengumpulkan berbagai data sekunder terkait argumen pemerintah terhadap fenomena PMN melalui media massa dan dokumen pemerintah. Indonesia melalui stabilitas ekonomi dan politik berupaya untuk meningkatkan posisi tawar sehingga akan terjadi kompetisi yang adil diantara PMN ketika berinvestasi. Hasil dari peningkatan daya tawar ini adalah hubungan yang lebih seimbang antara negara dengan PMN. Keseimbangan hubungan menjadikan kepentingan negara berkembang dan PMN dapat saling beriringan tanpa adanya pihak yang mendominasi. Ini menunjukkan pada kita bahwa ketergantungan dapat dihindari apabila pemerintah memiliki kemampuan untuk meningkatkan posisi tawar negara berkembang. }, issn = {2502-776X}, pages = {131--147} doi = {10.14710/politika.11.2.2020.131-147}, url = {https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/view/25340} }
Refworks Citation Data :
Artikel ini membahas upaya negara untuk menghindari ketergantungan dalam hubungan antara negara berkembang dan perusahaan multinasional (PMN). Kelompok Neo-Marxis, khususnya teori ketergantungan menganggap bahwa PMN adalah bagian dari kepentingan negara kapitalis pusat di negara berkembang. Oleh karena itu, keberadaan PMN cenderung membuat negara berkembang bergantung padanya. Hal ini berbeda dengan kasus pengelolaan investasi PMN di Indonesia. Pada pemerintahan Joko Widodo, terlihat bahwa negara berkembang bisa memiliki daya tawar yang cukup kuat sehingga dapat melakukan negosiasi dengan PMN. Dengan menggunakan studi pustaka, artikel ini mengumpulkan berbagai data sekunder terkait argumen pemerintah terhadap fenomena PMN melalui media massa dan dokumen pemerintah. Indonesia melalui stabilitas ekonomi dan politik berupaya untuk meningkatkan posisi tawar sehingga akan terjadi kompetisi yang adil diantara PMN ketika berinvestasi. Hasil dari peningkatan daya tawar ini adalah hubungan yang lebih seimbang antara negara dengan PMN. Keseimbangan hubungan menjadikan kepentingan negara berkembang dan PMN dapat saling beriringan tanpa adanya pihak yang mendominasi. Ini menunjukkan pada kita bahwa ketergantungan dapat dihindari apabila pemerintah memiliki kemampuan untuk meningkatkan posisi tawar negara berkembang.
Article Metrics:
Last update:
Indonesian foreign investment policy under oligarchic economy: striking balance between economic nationalism and liberalization
Last update: 2024-11-20 21:09:45
The Authors submitting a manuscript do so on the understanding that if accepted for publication, copyright of the article shall be assigned to Politika: Jurnal Ilmu Politik journal and Master of Political Science Program, Department of Politics and Governance, Universitas Diponegoro as publisher of the journal.
Copyright encompasses rights to reproduce and deliver the article in all form and media, including reprints, photographs, microfilms, and any other similar reproductions, as well as translations.
Politika: Jurnal Ilmu Politik journal and Master of Political Science Program, Department of Politics and Governance, Universitas Diponegoro and the Editors make every effort to ensure that no wrong or misleading data, opinions or statements be published in the journal. In any way, the contents of the articles and advertisements published in Politika: Jurnal Ilmu Politik journal are the sole and exclusive responsibility of their respective authors and advertisers.
