BibTex Citation Data :
@article{LR12421, author = {Ahmad Aedi}, title = {REKONSTRUKSI ASAS KESAMAAN DI HADAPAN HUKUM (EQUALITY BEFORE THE LAW) (Suatu Kajian Khusus Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara 21-22/PUU-V/2007 Dalam Perspektif Filsafat Hukum}, journal = {LAW REFORM}, volume = {8}, number = {2}, year = {2013}, keywords = {}, abstract = { Dalam tataran teoritik mengenai asas kesamaan di hadapan hukum hal ini sangat dipandang sebagai prinsip dalam bernegara hukum. Dengan berdasarkan semua warga negara berkedudukan sama di hadapan hukum. Penanaman modal merupakan salah satu obyek yang perlu diatur oleh peraturan hukum dengan mempertimbangan asas equality before the law. Penelitian ini disusun dengan metode socio-legal dengan harapan dapat menghasilkan kesimpulan yang bermanfaat bagi masyarakat. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Tujuan hukum dalam doktrin ilmu hukum adalah untuk memberikan kebahagiaan kepada sebanyak-banyaknya subjek hukum, dalam hal penanaman modal, persamaan dihadapan hukum dapat dibatasi dengan ketentuan GAAT WTO dengan dalil kepentingan nasional sebagai pengecualian. Kata Kunci: Persamaan, Penanaman Modal, Rekonstruksi Asas Hukum. }, issn = {2580-8508}, pages = {1--19} doi = {10.14710/lr.v8i2.12421}, url = {https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12421} }
Refworks Citation Data :
Dalam tataran teoritik mengenai asas kesamaan di hadapan hukum hal ini sangat dipandang sebagai prinsip dalam bernegara hukum. Dengan berdasarkan semua warga negara berkedudukan sama di hadapan hukum. Penanaman modal merupakan salah satu obyek yang perlu diatur oleh peraturan hukum dengan mempertimbangan asas equality before the law. Penelitian ini disusun dengan metode socio-legal dengan harapan dapat menghasilkan kesimpulan yang bermanfaat bagi masyarakat. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Tujuan hukum dalam doktrin ilmu hukum adalah untuk memberikan kebahagiaan kepada sebanyak-banyaknya subjek hukum, dalam hal penanaman modal, persamaan dihadapan hukum dapat dibatasi dengan ketentuan GAAT WTO dengan dalil kepentingan nasional sebagai pengecualian.Kata Kunci: Persamaan, Penanaman Modal, Rekonstruksi Asas Hukum.
Article Metrics:
Last update:
Juridical Overview on the Inconsistency of Prohibition to be the Member of Political Parties for the Members of Public Institutions
Last update: 2024-04-23 13:20:42
The Authors submitting a manuscript do so on the understanding that if accepted for publication, copyright of the article shall be assigned to Law Reform and Master Program of Law, Diponegoro University as publisher of the journal. Copyright encompasses rights to reproduce and deliver the article in all form and media, including reprints, photographs, microfilms, and any other similar reproductions, as well as translations.
Law Reform and Master Program of Law, Diponegoro University and the Editors make every effort to ensure that no wrong or misleading data, opinions or statements be published in the journal. In any way, the contents of the articles and advertisements published in Law Reform journal are the sole and exclusive responsibility of their respective authors and advertisers.
The Copyright Transfer Form can be downloaded here: [Copyright Transfer Form Law Reform]. The copyright form should be signed originally and send to the Editorial Office in the form of original mail, scanned document or fax :
Dr. Kholis Roisah, S.H., M.Hum (Editor-in-Chief)
Editorial Office of Law Reform
Master of Law, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
Jl. Imam Bardjo, SH No.1, Semarang, Indonesia 50241
Telp. (024) 8313493
Email: jurnalmih.undip@gmail.com
Has been indexed in:
Statistics
LAW REFORM (p-ISSN:1858-4810, e-ISSN:2580-8508) is published by Master Program of Law, Faculty of Law, Universitas Diponegoro under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
