IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1992 TENTANG PELAYARAN DIKAITKAN DENGAN LEGALITAS PENGELOLAAN KAPAL CEPAT KARTINI 1 JALUR JEPARA-KARIMUNJAWA-SEMARANG

Abstract

ABSTRAK
Kapal Cepat Kartini 1 sebagai alat transportation dari Jepara –
Karimunjawa atau Semarang – Karimunjawa, operasionalnya dikelola oleh
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah
dan Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara, yang merupakan instansi
pemerintah dan seharusnya berfungsi sebagai regulator.
Dalam tesis ini permasalahan yang dibahas adalah bagaimana
undang-undang pelayaran mengatur tentang usaha angkutan laut,
kesesuaian pelaksanaan pengelolaan Kapal Cepat Kartini 1 terhadap
undang-undang pelayaran dan faktor-faktor kendala yang muncul dalam
pengelolaan Kartini 1.
Dengan menggunakan analisis kualitatif, penelitian ini bertitik tolak
dari metode pendekatan yuridis-sosiologis atau normatif-empiris dengan
mempelajari dan meneliti peraturan tentang pelayaran yang mengatur
tentang usaha angkutan laut. Kemudian, peraturan tersebut dikaitkan
dengan pelaksanaan pengelolaan Kapal Cepat Kartini 1.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pengelolaan Kapal Cepat
Kartini 1 seharusnya dikelola oleh Badan Hukum Indonesia atau warga
Negara Indonesia yang mendapat izin dari pemerintah dan khusus
bergerak dibidang pelayaran. (2) Pengelolaan Kapal Cepat Kartini 1 belum
sesuai dengan undang-undang pelayaran yang ada. (3) Ada beberapa
kendala yang muncul dalam pengelolaan Kapal Cepat Kartini 1. Kendalakendala
tersebut muncul karena faktor kelembagaan, faktor keuangan,
faktor sarana/prasarana wisata dan faktor keuntungan.
Akhirnya, penulis memberikan saran bahwa Pengelolaan Kapal
Cepat Kartini 1 harus diserahterimakan kepada pihak ketiga atau Badan
Hukum Indonesia atau warga Negara Indonesia yang mempunyai usaha
khusus di bidang angkutan laut tau pelayaran.
Kata kunci : Angkutan Laut, Pelayaran, Pengelolaan.